Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik
Arsali, Imroatin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konsepsi Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional Arsali, Imroatin; Musyafaah, Nur Lailatul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 6 (2024): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i6.431

Abstract

Abstract: The crime of money laundering is a form of economic crime that can disrupt national economic stability. The circulation of money from crime can disrupt the country's economic policies and weaken public confidence in the financial system. This research aims to analyze the concept of legal policy in tackling money laundering crimes as an effort to maintain national economic stability. This research is a normative study with a regulatory approach, utilizing data collection through literature studies. The data was analyzed descriptively. The results of the study are that legal policies in Indonesia have effectively regulated the crime of money laundering to maintain national financial stability, as outlined in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. It includes the establishment of PPATK (Financial Transaction Reporting and Analysis Center), law enforcement for perpetrators of money laundering crimes, and the reporting of such crimes. For this reason, cooperation from various parties is necessary to prevent and eradicate money laundering crimes in Indonesia, thereby maintaining national economic stability. Keywords: Legal Policy, Money Laundering, Economic Stability, PPATK, Regulation Abstrak: Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Perputaran uang hasil kejahatan ini dapat mengganggu kebijakan ekonomi negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data melalaui studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia telah mengatur tindak pidana pencucian uang untuk menjaga stabilitas keuangan nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalamnya termuat pembentukan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, dan pelaporan tindak pidana pencucian uang. Untuk itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pencucian Uang, Stabilitas Ekonomi, PPATK, Regulasi
Implikasi Pengembangan Tempat Tinggal Penduduk Terhadap Lingkungan Hidup dalam Perspektif Hukum Lingkungan Arsali, Imroatin
Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Department of the Constitutional Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/respublica.v9i1.84718

Abstract

Pada dasarnya, makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan tempat tinggal. Bagi manusia, tempat tinggal yang layak adalah tempat tinggal yang sehat, bersih, dan kondusif. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk pemenuhan hunian layak huni, sehingga sangat gencar dikembangkan dalam bentuk perumahan dan peraturan perundang-undangan. Namun, saat ini pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak sepadan dengan jumlah luas lahan yang ada. Ini adalah masalah mendasar bagi lingkungan, dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, kebutuhan akan tempat tinggal juga meningkat. Segala upaya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan lahan pemukiman, termasuk pembukaan lahan baru dengan eksploitasi hutan dan reklamasi pantai. Dampaknya dapat memperburuk kualitas lingkungan yang tidak ada habisnya seperti bencana alam yang tentunya berdampak buruk bagi manusia. Dalam tulisan ini, analisis dilakukan berdasarkan implikasi pembangunan perumahan terhadap latar belakang kepadatan penduduk dan bencana alam yang terjadi. Dengan menggunakan metode penelitian secara normatif melalui kajian hukum dan literatur terkait. Data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan. Tujuan dari analisis ini adalah sebagai bentuk ilustrasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dapat mengestimasi kondisi lingkungan, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan guna mencapai pemanfaatan sumber daya alam yang terkendali tanpa eksploitasi.
Co-Authors Nur Lailatul Musyafa’ah