Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Presumption of Law Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum
Arsali, Imroatin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
DINAMIKA PENEGAKKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA DALAM MENGHADAPI PROBLEMATIKA LINGKUNGAN HIDUP: DYNAMICS OF ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT IN INDONESIA IN DEALING WITH ENVIRONMENTAL PROBLEMS Ainur Ridlo, Ahmad; Arsali, Imroatin
Journal Presumption of Law Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i2.8788

Abstract

Lemahnya penegakan hukum lingkungan merupakan faktor utama yang memperburuk masalah ini. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum lingkungan yang kuat, implementasinya sering kali tidak efektif. Banyak pelaku pelanggaran lingkungan tidak ditangani dengan tegas dan sering lolos dari hukuman. Kurangnya kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup, korupsi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknis menjadi kendala utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti urgensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran lingkungan dan mencegah terjadinya pelanggaran berulang. Penegakan hukum yang kuat juga dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat yang terkena dampak langsung kerusakan lingkungan dan merangsang partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode penelitian normatif dan data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka yang terdiri dari alat-alat, baik berupa buku, jurnal, artikel, manuskrip maupun informasi di internet. Guna menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin serius, urgensi penegakan hukum lingkungan di Indonesia tidak dapat diragukan lagi. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia harus menjadi prioritas utama. Berdasarkan pada naluri kehidupan dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan yang semakin serius, diperlukan upaya serius dan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian lingkungan bagi generasi sekarang dan mendatang. Hanya dengan penegakan hukum lingkungan yang efektif kita dapat mencapai tujuan itu dan mewariskan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan kepada generasi mendatang.
Konsepsi Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional Arsali, Imroatin; Musyafaah, Nur Lailatul
Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Vol. 5 No. 6 (2024): Desember
Publisher : Laboratorium Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya (https://uinsa.ac.id/fsh/facility)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/mal.v5i6.431

Abstract

Abstract: The crime of money laundering is a form of economic crime that can disrupt national economic stability. The circulation of money from crime can disrupt the country's economic policies and weaken public confidence in the financial system. This research aims to analyze the concept of legal policy in tackling money laundering crimes as an effort to maintain national economic stability. This research is a normative study with a regulatory approach, utilizing data collection through literature studies. The data was analyzed descriptively. The results of the study are that legal policies in Indonesia have effectively regulated the crime of money laundering to maintain national financial stability, as outlined in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. It includes the establishment of PPATK (Financial Transaction Reporting and Analysis Center), law enforcement for perpetrators of money laundering crimes, and the reporting of such crimes. For this reason, cooperation from various parties is necessary to prevent and eradicate money laundering crimes in Indonesia, thereby maintaining national economic stability. Keywords: Legal Policy, Money Laundering, Economic Stability, PPATK, Regulation Abstrak: Tindak pidana pencucian uang merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Perputaran uang hasil kejahatan ini dapat mengganggu kebijakan ekonomi negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kebijakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pengumpulan data melalaui studi literatur. Data dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia telah mengatur tindak pidana pencucian uang untuk menjaga stabilitas keuangan nasional melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Di dalamnya termuat pembentukan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, dan pelaporan tindak pidana pencucian uang. Untuk itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang di Indonesia agar tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Pencucian Uang, Stabilitas Ekonomi, PPATK, Regulasi
Co-Authors Ainur Ridlo, Ahmad Nur Lailatul Musyafa’ah