Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM DALAM MENDORONG PENINGKATAN DESA WISATA DI DESA WONOMARTO LAMPUNG UTARA M. Ruhly Kesuma Dinata; Ryan Aji Wijaya; Hagi Julio Salas; Angelina Putri; Hanif Mustika
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 6 (2024): Vol. 5 No. 6 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i6.39579

Abstract

Objek wisata potensial di Lampung Utara antara lain Arum Jeram di Kecamatan Abung Tengah, Curup Jono di Sungkai Barat, dan Bendungan Tirta Sinta di Wonomarto Kotabumi Utara. Namun, sayangnya, objek-objek wisata ini belum dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendukung Desa Wonomarto agar dapat berkembang menjadi desa wisata yang berbasis kearifan lokal serta memiliki kebijakan hukum yang mendukung pengelolaan wisata yang berkelanjutan. Untuk itu, tim pengabdian bersama perangkat desa dan masyarakat setempat berupaya menciptakan sinergi dalam aspek hukum, pemasaran digital, dan pengelolaan media online, agar daya tarik wisata desa dapat meningkat serta dapat dikenal lebih luas.
Hukum dan HAM Indonesia: Evolusi, Pergulatan, dan Harapan Ibrahim Fikma Edrisy; Angelina Putri
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.15885

Abstract

Hukum dan hak asasi manusia di Indonesia merupakan dua pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, dengan akar sejarah yang dalam dalam tradisi Islam, adat istiadat, dan pengaruh sistem hukum Barat sejak era kolonial. Ketiganya berinteraksi dalam suatu proses yang tidak selalu harmonis, terutama ketika kolonialisme memperkenalkan hukum-hukum yang represif dan diskriminatif. Setelah kemerdekaan, Indonesia mulai membangun sistem hukum nasional yang berpihak pada rakyat, tetapi implementasi hak asasi manusia seringkali terhambat oleh kepentingan politik, lembaga yang lemah, dan budaya hukum yang belum matang. Reformasi 1998 menandai titik balik yang signifikan, dengan diberlakukannya amandemen konstitusi dan sejumlah undang-undang yang memperkuat hak asasi manusia. Namun, tantangan seperti ketidaksetaraan hukum, kekerasan oleh penegak hukum, dan budaya impunitas masih tetap ada. Studi historis tentang perkembangan hukum dan hak asasi manusia sangat penting untuk memahami wajah hukum Indonesia saat ini. Integrasi hukum Islam, hukum adat, dan hukum positif harus menjadi landasan untuk membangun penegakan hukum dan hak asasi manusia yang lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan identitas bangsa.