Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI PENGGARAP DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PAYUNG Khairunnisa Harahap; Intan Nabillah Erwin; Rahmad Effendi; Jihan Syahirah Lubis; Wahyudi Ramadhan; Rama Oktovi; Cindy Dinda Putri; Zahra Amalia; Nurhaida Fahrisma Putri; Adrian Ibrahim
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2025): Volume 6 No. 1 Tahun 2025
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v6i1.41115

Abstract

Petani penggarap sering kali menghadapi ketidakadilan hukum dalam hubungan dengan pemilik lahan, terutama karena minimnya perlindungan yang efektif dari hukum tertulis dan rendahnya kesadaran hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran hukum agraria dan hukum Islam dalam melindungi hak-hak petani penggarap serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris melalui wawancara, observasi langsung, dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Petani penggarap di Desa Payung menghadapi perjanjian tidak tertulis, ketimpangan pembagian hasil, dan minimnya pemahaman hukum. Sementara itu, hukum Islam menawarkan prinsip-prinsip seperti keadilan dan transparansi yang relevan untuk mengatasi masalah ini. Peran hukum agraria dan Islam perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih rinci dan edukasi hukum untuk menciptakan keadilan agraria yang inklusif.
PERLINDUNGAN PENCIPTA LAGU ATAS PENARIKAN ROYALTI ANALISIS MASLAHAH TERHADAP LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF Zahra Amalia; Cahaya Permata
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 4 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Juni 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i4.1358

Abstract

Perkembangan industri musik digital meningkatkan nilai ekonomi lagu, namun menimbulkan persoalan perlindungan hak ekonomi pencipta akibat tumpang tindih kewenangan antara LMKN dan LMK dalam penarikan royalti berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 dan PP No. 56 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis konflik kewenangan penarikan royalti antara LMKN dan LMK serta menilainya dari perspektif maslahah sebagai ukuran keadilan dan kemaslahatan perlindungan hak ekonomi pencipta. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah statute approach dan conceptual approach. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penarikan royalti saat ini belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencipta lagu karena belum tegasnya batas kewenangan antara LMKN dan LMK, rendahnya transparansi distribusi, serta belum optimalnya sistem pencatatan penggunaan lagu. Diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan sistem terpusat yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan agar perlindungan hak ekonomi pencipta lagu dapat terwujud sesuai prinsip maslahah.