Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Unes Law Review Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Cahaya Permata
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian) Cahaya Permata
TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 1, No 1 (2019): Januari-Juni 2019
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/taqnin.v1i1.4878

Abstract

Supervision of the implementation of sharia insurance is very necessary in order to provide maximum protection to all interested parties. Supervision of sharia insurance is the responsibility of the Sharia Supervisory Board (DPS). If there is a violation of law against sharia principles carried out by insurance companies, DPS should be legally responsible. DPS's duty is to supervise and provide advice and advice to managers of insurance companies to carry out their business activities in accordance with statutory provisions that regulate the basic principles of conducting insurance business with sharia principles, DSN MUI fatwas and other provisions related to the implementation of insurance business with sharia principles. DPS is only responsible if it ignores sharia principles violations carried out by sharia insurance companies. DPS can be subjected to administrative and even criminal sanctions for not carrying out their duties.
Penentuan Harga Pada Sistem All You Can Eat Di Restoran Kota Medan Perspektif Imam Syafi'i Rizky wahyu Andira; Cahaya Permata
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3691

Abstract

Penentuan harga dalam jual beli seharusnya berdasarkan kuantitas dan kualitas produk. Sistem all you can eat tidak memberikan gambaran yang jelas tentang kedua hal tersebut. Konsep all you can eat saat ini berpengaruh besar karena dinilai sebagai bentuk modernitas dalam jual beli. Pengaruh tersebut ternyata berasal dari kecenderungan masyarakat yang menyukai hal-hal baru dan kesukaan masyarakat akan makan yang bebas pilih tetapi dalam harga yang terjangkau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan harga pada sistem all you can eat dan bagaimana penentuan harga tersebut jika ditinjau berdasarkan perspektif Imam Syafi’i. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan living case studies dan conceptual. Pendekatan ini berguna untuk meneliti konsep penetapan harga yang ada didalam sistem all you can eat. Menurut Imam Syafi’i bahwa dalam jual beli harus ada kejelasan dalam penentuan harga produk. Penentuan tersebut tentu berdasarkan kuantitas dan kualitas produk yang menjadi objek jual beli. Berdasarkan perspektif tersebut, penentuan harga pada sistem all you can eat mengandung gharar karena ada ketidakjelasan antara harga produk dengan kuantitas dan kualitas yang dikonsumsi. 
Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari Saad Al-Dzari’at Indana Zulfah; Cahaya Permata
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3050

Abstract

Alat kontrasepsi adalah alat yang sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat karena mempuyai manfaat yang besar. Penelitian ini mengkaji penggunaan alat kontrasepsi secara bebas di mini market. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara, dan hasil wawancara yang telah dianalisis. Kontrasepsi diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saad Al-Dzarī‟ah merupakan usaha mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu fenomena hukum yang pada dasarnya mubah. Metode ini bersifat pencegahan. Artinya, segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, tetapi akan membawa kepada kemafsadatan maka hukumnya dapat berubah menjadi makruh bahkan haram. Saad Al-Dzarī‟ah adalah kajian ushul fiqih yang bermakna mencegah/menyambut sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan.
Analisis Hukum Penetapan Tarif Pajak Restoran Terhadap Umkm Perspektif Wahbah Az-Zuhaili (Studi Di Kota Binjai) Anita Rahmah; Cahaya Permata
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 10, No 02 (2022): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i02.3145

Abstract

Penelitian ini melakukan kajian tentang bagaimana analisa dari hukum yang digunakan dalam mengkaji penetapan pajak restoran oleh pemerintah di Kota Binjai dalam perspekti Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian ini akan dijelaskan secara deskriptif berdasarkan kajian penelitian yuridis normatif pada buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan ulama hingga penelitian lain yang telah dilakukan serta hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini dijelaskan bahwasannya pajak memiliki peran vital dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Penerimaan pajak  ini bsa didaptkan dari berbagai sektor. Salah satunya adalah penerimaan pajak dari restoran. Di Kota Binjai sendiri, pajak restoran ini sudah diimplementasikan sejak lama, namun pada prosesnya masih ditemukan berbagai kendala dan penyimpangan terkait penetapan tarif pajaknya. Berdasarkan berbagai sumber baik dari Pemerintah Daerah dan wilayah Kota Binjai diketahui pajak restoran yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Binjai kepada pedagang-pedagang UMKM seperti Pedagang Kaki Lima, penjual bakso hingga warung nasi kecil angat tinggi dan membebankan. Hal ini dikarenakan kebijakan yang ditetapkan disama ratakan antara penngusaha besar dengan pedagang kecil. Padahal jika ditelaah lebih lanjut, pendapatan pedagang kecil ini tidak lebih besar dari pajak yang dibebankan. Penetapan yang dilakukan ini berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili merupakan sebuah perbuatan dzalim yang tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu pemerintah Kota Binjai perlu mengkaji ulang peraturan terkait tarif yang ditetapkan. Selain itu, ditinjau dari pandangan BPKAD Kota Binjai penetapan tarif yang dilakukan oleh para pengusaha dan pedagang ini belum merupakan keputusan final. Apabila ada tanggapan, ususlan maupun keberatan akan tarif yang dikenakan bisa melakukan pelaporan di kantor BPKAD Kota Binjai untuk dilakukan peninjauan ulang.
Upaya Mewujudkan Masyarakat Bermartabat di Desa Batu Gingging, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang Cahaya Permata; Amanda Putri Ramadhani; Andini Syafitri; Nuraina Nabilah; Risa Nur Fadhillah
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 5 No 5 (2023): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.864 KB) | DOI: 10.47467/reslaj.v5i5.2248

Abstract

Regular KKN Group of 27 North Sumatra State Islamic University in Batu Gingging Village, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Medium is a form of experience in the Tri Dharma of Higher Education, namely Devotion. The Real Work Lecture (KKN) at the State Islamic University of North Sumatra was held on 18 July-18 August 2022 with the theme "Revitalizing the Role of North Sumatra State Islamic University through Community Service Program to Create a Dignified Society". Activities consist of core activities, village activities, and additional activities. The activities we carried out received a lot of good responses from the local community. Real Work Lectures can provide added value in order to improve the quality of people's lives. In the implementation of KKN, there can be ineffectiveness, one of which is related to the ability of students (KKN participants) in relating and communicating between KKN participants and with the local community, more precisely the ability of students to interact with other people. If communication is formed properly it will form a harmonious relationship but on the contrary if the communication is not formed properly there will be conflict. To build good communication with other people, a communication strategy is needed Keywords: Role, Community Service, Community Service
Tanggung Jawab Pelaku Usaha Batu Bata Terhadap Perbaikan Lingkungan Hidup Perspektif Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 (Studi Desa Jambur Padang Matinggi Kabupaten Mandailing Natal) Khofifah Indah; Cahaya Permata
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023): UNES LAW REVIEW (September 2023)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.992

Abstract

The majority of residents of Jambur Padang Matinggi Village are brick-making businesses, which are one of the main building materials. Making bricks requires clay taken from hilly land by digging. Excessive digging of clay certainly has a detrimental impact on the environment, so the aim of this research is to determine the impact and damage to the environment caused by the brick business, and how to be responsible for it. environmental improvements due to land excavation. This type of research is empirical juridical with a living case studies approach and a conceptual approach. Data was collected using interviews, observation and document study methods. Then the data is processed and analyzed using qualitative methods. The results of this research show that land excavation in Jambur Padang Matinggi Village has caused environmental damage, such as damage to the quality and quantity of soil, the number of excavated holes, decreased water quality and air pollution, which can result in natural disasters, especially floods and landslides. Based on the MUI Fatwa, business actors are obliged to be responsible for carrying out environmental improvements at the site of excavated land.
Penggunaan Harta Bersama Sebagai Marhun Dalam Pembiayaan di PT.PNM ULAMM Syariah Cabang Gunung tua Perspektif Fatwa Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Rizkiany Siregar; Cahaya Permata
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 1 (2023): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i1.1875

Abstract

Marhun, used as collateral in financing transactions, is an asset that must be fully owned by the lender (rahin) in accordance with Sharia principles. However, in reality, there is a practice at PT. PNM ULAMM Sharia Branch Gunung Tua where financing transactions using the rahn system involve marhun that constitutes shared ownership. This research aims to identify the factors driving lenders to utilize jointly owned assets as marhun, the resulting legal consequences of this practice, and to analyze the practice based on the Fatwa DSN MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014. The methodology employed in this research is an empirical juridical approach utilizing both conceptual approaches and real-life case studies (living case studies). This research is descriptive-analytical in nature and involves data collection through interviews and document analysis. The research findings indicate that the utilization of jointly owned assets as marhun in rahn financing arises from the inadequate understanding of customers regarding the Sharia principles governing rahn financing.
PENGEMBANGAN DESA SIAGA DONOR DARAH MELALUI PEMERIKSAAN GOLONGAN DARAH WARGA DUSUN III DESA TIMBANG LAWAN, LANGKAT, SUMATERA UTARA Cahaya Permata; Farida Hanim Harahap; Annisa Annisa; Ainun Jannah Indryani; Maria Ulfa Lubis; Nova Emiliya Pane
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.18410

Abstract

Harus dilakukan pengembangan donor darah dengan mendata golongan darah masyarakat sebagai langkah utama pembentukan desa siaga donor darah. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana, dan kegawadaruratan, serta kesehatan secara mandiri. Untuk tercapainya desa siaga, penting berbagai kegiatan berbasis masyarakat yang ada seperti posyandu, polindes, dana kesehatan, dll sebagai titik awal pembangunan desa siaga. Salah satu program yang sedang dikembangkan adalah Desa Siaga Donor Darah diawali dengan kegiatan pengecekan golongan darah warga dusun III. Pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan Donor Darah Desa Siaga melibatkan 29 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sedang mengabdi pada program KKN dengan menjalankan program Donor Darah. Dilakukan pemgecekan golongan darah di dusun III Timbang Lawan, yaitu dengan mengambil sample 30 warga. Hasil pengecekan golongan darah diketahui 30% warga dengan golongan darah A, 20% warga dengan golongan darah B, 43,3% dengan golongan darah O, dan 6,6% dengan warga golongan darah AB. Sebagian warga sudah mengetahui golongan darahnya yang selanjutnya tambahan data ini akan menjadi data utama dalam Inisisasi Desa Siaga Donor Darah. Data pengecekan dusun III ini kemudian menjadi bagian data base Desa Timbang Lawan.
Ownership of Rights to Land Access to Citizen Perspective of Wahbah Az-Zuhaili Fadilah Anisa Ritonga; Cahaya Permata
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal Hukum dan Kenotariatan
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/hukeno.v7i2.20513

Abstract

Everything that exists in the heavens and the earth including the land in the Islamic view belongs to Allah SWT. But God gives authority to humans to manage and own it. A person's ownership of land gives him the power to interpret it. Ownership in Islam consists of private and public property rights, but neither is absolute. Because, in every property owned by a person there are other people's rights. Thus, one's ownership of land must carry out its social function. However, there are cases of landowners blocking access to and from local residents' houses on the basis of property rights. The purpose of this research is to find out the factors causing the closure of access in and out of the road, how it is regulated in Indonesia and how the concept of ownership of land rights which is access in and out according to Wahbah az-Zuhaili. This type of research is empirical juridical using a case approach (living case approaach) and conceptual approach (conceptual approach). Data were collected by interview, observation and document study methods. Then the data is processed with qualitative methods. The results of this study indicate that the closure of access in and out of the road that occurred in Kampung Bukit Kota Padangsidimpuan violated the concept of ownership in the form of milkiyah rights where the concept of land ownership in Islam has limitations, not all assets can be owned individually (individually), one of which is assets owned by have public utilities including roads. In accordance with the opinion of Wahbah az-Zuhaili, that a person's penance for his property should not cause harm to many people.
Hukum Penggunaan Zakat Fitrah untuk Acara Halal Bihalal Perspektif Mazhab Syafi’i: Studi Kasus Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapanuli Selatan Nursaidah Rambe; Cahaya Permata
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 6 No 1 (2024): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v6i1.5780

Abstract

Zakat fitrah is an individual zakat that must be issued by Muslims who can afford it in ramadan to be allocated to those who have the right to receive it, specifically: fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah and ibn sabil. However, in Aek Bilah District, there are cases of zakat distribution that are not on target. Zakat fitrah is used to eat together at halal bihalal events. The objective of this research is to explore the concept of distributing zakat fitrah in Aek Bilah District, the factors of using zakat fitrah to eat together at halal bihalal events, and how the law on the use of zakat fitrah for Halal Bihalal events according to the Shafi'i School. This research methodology is empirical juridical, utilizing a living case approach and conceptual approach. Data were collected by the method of interviews and document studies. Then the data is processed by qualitative methods. The results showed that in three villages in Aek Bilah District, zakat fitrah was not only distributed to the eight mustahik, but also used for halal bihalal events that had been carried out for generations, so it became a habit. The use of zakat fitrah for halal bihalal events violates the opinion of the Shafi'i School. According to the Shafi'i School, zakat fitrah can only be distributed to eight groups called Allah in Q.S At-Tawbah, verse 60. While eating together at halal bihalal events is not part of mustahik zakat.
Co-Authors Aida Nur Hasanah Ainun Jannah Indryani Amanda Putri Ramadhani Andini Syafitri Anita Rahmah Annisa Annisa Fadilah Anisa Ritonga Farida Hanim Harahap Indana Zulfah Khofifah Indah Maria Ulfa Lubis Mustapa  Khamal  Rokan Nova Emiliya Pane Nuraina Nabilah Nursaidah Rambe Risa Nur Fadhillah Rizkiany Siregar Rizky wahyu Andira Sri Rizki Uswatun Hasanah