Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung Research Horizon
Kafandi, Muhammad Afif
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Darma Agung

 1 
MENAKAR USULAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS Prabowo, Yogi; Hafizar, Achmad; Kafandi, Muhammad Afif
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3258

Abstract

Usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat diemban selama 3 (tiga) periode menuai pro dan kontra. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dalam mengambil setiap kebijakan, harus mempertimbangkan dengan sangat cermat kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif negara hukum yang demokratis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, karena hal sebagai berikut: pertama, terancamnya demokrasi dan pemerintahan desa. Kedua, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Ketiga, melemahkan hak politik masyarakat desa. Keempat, meningkatkan potensi korupsi di pemerintahan desa. Sehingga terhadap usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis menyarankan pemerintah untuk menolaknya.
Co-Authors Hafizar, Achmad Thohari, Ahmad Ahsin Yogi Prabowo