Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Darma Agung Innovative: Journal Of Social Science Research Research Horizon
Hafizar, Achmad
Unknown Affiliation
Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Juridical Analysis of Constitutional Court Rulings Regarding Testing Legal Form Hafizar, Achmad; Syahuri, Taufiqurrohman; Triadi, Irwan
Research Horizon Vol. 5 No. 2 (2025): Research Horizon - April 2025
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.5.2.2025.457

Abstract

The legal consequence of this decision was that the Constitutional Court granted the lawmakers a two-year period to amend the Job Creation Law, following a process that adheres to a clear, standardized, and established method for creating omnibus laws. The Constitutional Court's Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 was subsequently followed by the government issuing Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation, which contains similar content to the Job Creation Law. This has sparked controversy within the public. Therefore, the issue that will be further examined in this research is how the creation of the Job Creation Government Regulation In lieu of Law complies with the Constitutional Court's Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, which declared the law conditionally unconstitutional, and how the harmonization between the Job Creation Government Regulation In lieu of Law and the legal reasoning in the Constitutional Court's decision is achieved. The research method used in this study is a normative juridical approach, which emphasizes library research. This study is descriptive-analytical, with the research stages focusing on secondary data analysis. Data collection techniques include library research and field research through interviews with relevant parties. The results of the study show that the lawmakers did not comply with the Constitutional Court's Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, as they did not amend the Job Creation Law as required by the decision. Instead, they chose to issue the Job Creation Government Regulation In lieu of Law. Regarding the harmonization between the Job Creation Government Regulation In lieu of Law and the legal reasoning in the Constitutional Court's Decision No. 91/PUU-XVIII/2020, a lack of harmonization between the two was found.
MENAKAR USULAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS Prabowo, Yogi; Hafizar, Achmad; Kafandi, Muhammad Afif
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3258

Abstract

Usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat diemban selama 3 (tiga) periode menuai pro dan kontra. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dalam mengambil setiap kebijakan, harus mempertimbangkan dengan sangat cermat kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif negara hukum yang demokratis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, karena hal sebagai berikut: pertama, terancamnya demokrasi dan pemerintahan desa. Kedua, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Ketiga, melemahkan hak politik masyarakat desa. Keempat, meningkatkan potensi korupsi di pemerintahan desa. Sehingga terhadap usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis menyarankan pemerintah untuk menolaknya.
Kajian Kritis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ditinjau Dari Teori Perundang-Undangan (Studi Pada Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pennyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan) Kafandi, Muhamad Afif; Prabowo, Yogi; Hafizar, Achmad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan Surat Keputusan Bersama telah menuai banyak pertentangan mulai dari legalitas, kewenangan, penggunaan nomenklatur hingga materi muatannya. Penelitian ini akan membahas kedudukan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan ditinjau dari teori perundang-undangan dan kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bersama, dari segi substansi Surat Keputusan Bersama termasuk dalam kategori kebijakan pemerintah yang berbentuk peraturan (regeling) karena merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat mengatur secara umum. Namun apabila dari segi nomenklaturnya Surat Keputusan Bersama termasuk keputusan (bechikking). Sehingga menyebabkan kontradiksi dan ketidakjelasan berkaitan dengan jenis dan materi muatannya. Dalam kedudukannya pada peraturan perundang-undangan Indonesia, Surat Keputusan Bersama dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan berdasarkan diskresi pemerintah dalam hal ini Menteri atau setingkat Menteri.
Co-Authors Kafandi, Muhamad Afif Kafandi, Muhammad Afif Taufiqurrohman Syahuri Triadi, Irwan Yogi Prabowo