Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Simple Bone Cyst Management: Percutaneous Steroid Injection Versus Curettage With Hydroxiapatite KAMAL, ACHMAD FAUZI; APRIZAL, RIZA; PRABOWO, YOGI
Indonesian Journal of Cancer Vol 11, No 2 (2017): April - June
Publisher : Indonesian Journal of Cancer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1210.015 KB)

Abstract

ABSTRACT The main goals of the therapy of simple bone cyst (SBC) are to get the bone healing, prevent pathological fractures, and management of pain symptom. There are various methods of the SBC treatments, however they still remain controversial because of their healing rate and invasiveness of surgery. A total of 10 SBC patients were divided into two groups namely curretage with hydroxyapatite (HA) and decompression and percutaneous steroid injection (PSI). PSI was performed three times at intervals of each month. The mean followup of 12-26 months. Evaluation of functional outcome by Musculoskeletal Tumour Society (MSTS) score and supported with radiologically based on Chang criteria. There were 5 patients (proximal femur 2; proximal humerus 2, radius 1) performed curretage with HA therapy. Remaining 5 patients (proximal femur 3; proximal humerus 1; calcaneus 1) were performed PSI therapy. PSI group had better MSTS score, particulary at month 3 (55%) and month 6 (84%) than curettage with HA therapy (47% and 69.3%). Complete bone healing was found in both group at month 12 follow up, however solid union occurred faster in PSI group. PSI tends to have faster and better functional outcome than curettage and HA. Curettage with HA and PSI have similar complete bone healing at month 12 follow up. ABSTRAKTarget utama penalaksanaan simple bone cyst (SBC) adalah mencapat penyembuhan tulang yang sempurna, mencegah fraktur patologis dan mengatasi gejala nyeri. Ada beberapa metode penatalaksanaan SBC, namun demikian masih menjadi perdebatan dikarenakan perbedaan angka penyembuhannya dan jenis pembedahan yang invsif. Sepuluh pasien yang didiagnosis SBC dikelompokkan menjadi kelompok yang mendapat tindakan curretage dan pengisian defek dengan hydroxyapatite (HA) dan kelompok dekompresi dan percutaneous steroid injection (PSI). Prosedur PSIdilakukan sebanyak 3x dengan interval waktu satu bulan. Follow up dilakukan selama 12 – 26 bulan. Evaluasi luaran fungsional menggunakan Musculoskeletal Tumour Society (MSTS) score dan secara radiologi sesuai criteria Chang. Terdapat 5 pasien (2 femur proksimal, 2 humerus proksimal, dan 1 radius) yang dilakukan prosedur curretage dan pengisian defek dengan HA. Lima pasien sisanya ( 3 fenur proximal, 1 humerus proximal dan 1 calcaneus) dilakukan prosedur PSI. Luaran fungsional Kelompok PSI memiliki MSTS score yang lebih baik, khususnya pada bulan ke- 3 (55%) dan bulan ke-6 (84%) daripada kelompok curettage dengan HA (47% dan 69.3%). Penyembulan tulang sempurna menunjukkan hasil yang sama pada evaluasi bulan ke-12, tetapi solid union didapatkan lebih cepat pada kelompok PSI. Kelompok PSI memiliki kecenderungan solid union dan luaran fungsional yang lebih cepat daripada kelompok curettage dengan HA. Kedua kelompok mencapai penyembuhan sempurna pada bulan ke-12 follow up
IMPLEMENTASI CONTEXTUAL TEACHING AND LEARNING (CTL) TERINTEGRASI KARAKTER DALAM PEMBELAJARAN FISIKA UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA Prabowo, Yogi; Susanto, Hadi; Hindarto, Nathan
UPEJ Unnes Physics Education Journal Vol 6 No 1 (2017)
Publisher : UPEJ Unnes Physics Education Journal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (683.062 KB) | DOI: 10.15294/upej.v6i1.13934

Abstract

Pembelajaran fisika di sekolah di kota Semarang, dijumpai belum melibatkan secara aktif siswa (student centered) dan kurang mengkaitkan dengan apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai solusi atas permasalah tersebut, melalui penelitian ini, diimplementasikan sebuah pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) yang diintegrasikan dengan pendidikan karakter pada pembelajaran fisika di sekolah. Penelitian ini menggunakan metode pre-experimental satu kelas eksperimen sebagai objek yang diberi perlakuan (treatment), dengan mengadopsi desain penelitian one group pretest-posttest. Hasil penelititan ini diperoleh nilai rata-rata posttest kelas eksperimen untuk aspek kognitif sebesar 49,17 dan aspek psikomotorik sebesar 61,78. Selain itu, diperoleh pula data-data perkembangan karakter siswa yang diperoleh melalui observasi dan pemberian angket. Kesimpulan pada penelitian ini yang pertama adalah implementasi Contextual Teaching and Learning (CTL) terintegrasi karakter dalam pembelajaran fisika, berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kedua, implementasi Contextual Teaching and Learning (CTL) terintegrasi karakter dalam pembelajaran fisika terhadap ketercapaian hasil belajar siswa, belum mampu mencapai nilai rata-rata KKM minimal sebesar 75,00. Ketiga, implementasi pembelajaran CTL terintegrasi karakter pada pembelajaran fisika dapat mengembangkan karakter siswa.
Diskresi Kepolisian dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum Prabowo, Yogi
Jurnal JURISTIC Vol 5, No 01 (2024): Jurnal JURISTIC
Publisher : PSHPM Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/jrs.v5i01.5349

Abstract

Diskresi Kepolisian merupakan wewenang yang diberikan Negara dalam bertindak menurut penilaian sendiri. Isu Hak Asasi Manusia selalu berhimpitan dengan kekuasaan diskresi Kepolisian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis batasan dan pengawasan diskresi Kepolisian dalam ranah subtansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum yang sesuai dengan nalar Hak Asasi Kemasyarakatan.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Norma hukum yang merupakan legal substance dari diskresi Kepolisian dikaji mendalam secara simultan dengan perumusan legal structure dan legal culture. Orientasi analisis melalui pendekatan konsep dan Undang-Undang. Penelitian ini menemukan pengawasan dan batasan diskresi Petugas Kepolisian dapat dipastikan dalam ketentuan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 1 Tahun 2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.Ranah struktur hukumnya meliputi tujuan, prinsip dan tahapan diskresi. Kultur hukum diskresi selalu berimplikasi dengan permasalahan Hak Asasi Manusia. Penghormatan terhadap Hak asasi manusia dalam tindakan diskresi petugas Kepolisian berupa Hak Asasi Manusia individu maupun Hak Asasi Kemasyarakatan (komunitas). Keduanya dapat ditelusuri penghormatannya melalui mekanisme pelaporan pasca diskresi.
REFLECTION ON VISA EXEMPTION POLICY FROM THE PERSPECTIVE OF LEGAL POLITICS OF IMMIGRATION IN INDONESIA Prabowo, Yogi; Budi Dharma, Widya Castrena; Syahuri, Taufiqurrohman
Journal of Law and Border Protection Vol 5 No 2 (2023): JLBP : Journal of Law and Border Protection
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jlbp.v5i2.477

Abstract

Politik hukum keimigrasian di Indonesia menganut prisnip selective policy dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Dalam kebijakan Bebas visa ditetapkan bahwa dalam pemberiannya harus memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yakni: 1) Bagaimana dinamika perkembangan dalam kebijakan Bebas visa di Indonesia? dan 2) Bagaimana penerapan kebijakan Bebas visa dalam perspektif politik hukum keimigrasian di Indonesia? Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa kebijakan Bebas visa di Indonesia sudah diterapkan sejak tahun 1983 hingga saat ini. Berdasarkan Peraturan Nomor 21 Tahun 2016, ditetapkan bahwa Bebas visa diberikan kepada 169 negara. Namun saat ini kebijakan tersebut dilakukan penghentian sementara untuk dilakukan evaluasi. Fasilitas Bebas visa yang diberikan kepada 169 negara dipandang tidak sejalan dengan politik hukum keimigrasian di Indonesia sehingga perlu dilakukan perubahan atas kebijakan tersebut dengan lebih mempertimbangkan asas timbal balik dan asas manfaat serta dampaknya bagi Indonesia.
MENAKAR USULAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM YANG DEMOKRATIS Prabowo, Yogi; Hafizar, Achmad; Kafandi, Muhammad Afif
JURNAL DARMA AGUNG Vol 31 No 4 (2023): AGUSTUS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v31i4.3258

Abstract

Usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 (sembilan) tahun dan dapat diemban selama 3 (tiga) periode menuai pro dan kontra. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dalam mengambil setiap kebijakan, harus mempertimbangkan dengan sangat cermat kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Penelitian ini mencoba menjawab bagaimana usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dalam perspektif negara hukum yang demokratis? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis, karena hal sebagai berikut: pertama, terancamnya demokrasi dan pemerintahan desa. Kedua, bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan. Ketiga, melemahkan hak politik masyarakat desa. Keempat, meningkatkan potensi korupsi di pemerintahan desa. Sehingga terhadap usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa, penulis menyarankan pemerintah untuk menolaknya.
Kajian Kritis Kedudukan Surat Keputusan Bersama Ditinjau Dari Teori Perundang-Undangan (Studi Pada Surat Keputusan Bersama Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Pennyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan) Kafandi, Muhamad Afif; Prabowo, Yogi; Hafizar, Achmad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembentukan Surat Keputusan Bersama telah menuai banyak pertentangan mulai dari legalitas, kewenangan, penggunaan nomenklatur hingga materi muatannya. Penelitian ini akan membahas kedudukan Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan ditinjau dari teori perundang-undangan dan kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan Bersama, dari segi substansi Surat Keputusan Bersama termasuk dalam kategori kebijakan pemerintah yang berbentuk peraturan (regeling) karena merupakan kebijakan pemerintah yang bersifat mengatur secara umum. Namun apabila dari segi nomenklaturnya Surat Keputusan Bersama termasuk keputusan (bechikking). Sehingga menyebabkan kontradiksi dan ketidakjelasan berkaitan dengan jenis dan materi muatannya. Dalam kedudukannya pada peraturan perundang-undangan Indonesia, Surat Keputusan Bersama dapat dikategorikan sebagai peraturan kebijakan berdasarkan diskresi pemerintah dalam hal ini Menteri atau setingkat Menteri.