<![CDATA[The economic development in Indonesia has emphasized the importance of guarantee institutions that provide legal certainty, including the implementation of security rights auctions through the State Asset Management and Auction Office (KPKNL). Security rights auctions serve as a mechanism to resolve debtor defaults against creditors, conducted through public auctions in accordance with Law Number 4 of 1996. However, this process often encounters challenges such as unsold assets, legal disputes, or administrative obstacles. This study aims to analyze the implementation of security rights auctions at KPKNL Bogor and post-auction legal efforts for auction winners at KPKNL. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with KPKNL officials, auction houses, and reviews of relevant legal documents. The findings indicate that the auction process adheres to applicable regulations but is frequently hindered by administrative issues, lack of transparency, and post-auction disputes. These challenges impede legal certainty for auction winners and often require time-consuming legal resolutions. The study concludes by recommending the strengthening of more specific auction regulations, increasing transparency in auction processes, and educating the public to understand auction procedures. Synergy between KPKNL, auction houses, and related authorities is also necessary to ensure the smooth execution of auctions and the protection of auction winners' rights. These efforts can make security rights auctions a more efficient mechanism for resolving debt disputes. Bahasa Indonesia Abstrak: Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mendorong pentingnya lembaga jaminan hak yang memberikan kepastian hukum, termasuk dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lelang hak tanggungan merupakan mekanisme penyelesaian wanprestasi debitur terhadap kreditur, yang dilakukan melalui pelelangan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Namun, proses ini tidak jarang menghadapi tantangan, seperti aset yang tidak laku, sengketa hukum, atau kendala administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan lelang hak tanggungan di KPKNL Bogor dan upaya hukum pasca lelang Hak Tanggungan asset Cessie bagi pemenang lelang di KPKNL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KPKNL, balai lelang, dan tinjauan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi sering terkendala oleh faktor administrasi, kurangnya transparansi, dan sengketa pasca-lelang. Kendala ini menghambat kepastian hukum bagi pemenang lelang dan memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum yang sering memakan waktu. Kesimpulan penelitian menyarankan penguatan regulasi lelang yang lebih spesifik, peningkatan transparansi dalam proses lelang, dan edukasi kepada masyarakat untuk memahami prosedur lelang. Sinergi antara KPKNL, balai lelang, dan otoritas terkait juga diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan lelang dan perlindungan hak pemenang lelang. Dengan upaya ini, lelang hak tanggungan dapat menjadi mekanisme yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang.]]>
