Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REKA ELKOMIKA Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Awang Long Law Review PALAR (Pakuan Law review) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum SIGn Jurnal Hukum Jurnal hukum IUS PUBLICUM Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Journal of Law, Poliitic and Humanities Indonesian Journal of Law and Justice Lex Prospicit
Dwi Putra Nugraha
Jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Nasional Bandung
Humanities Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Kinerja Radio Frekuensi (RF) Interface Pada Perangkat Digital Microwave Digital Fixed Radio System (DFRS) RUSTAMAJI, RUSTAMAJI; HADIANSYAH, RIZKI; NUGRAHA, DWI PUTRA
REKA ELKOMIKA Vol 4, No 1 (2016)
Publisher : REKA ELKOMIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.088 KB)

Abstract

ABSTRAK Dalam penelitian ini dilakukan analisis kinerja perangkat radio microwave digital yang digunakan untuk menunjang komunikasi data wireless dengan kapasitas yang besar. Untuk itu diperlukan pengujian untuk mengetahui kehandalan dari perangkat radio microwave digital dengan frekuensi kerja 8 GHz, dimana salah satunya adalah pengujian RF Interface. Analisis kinerja RF Interface terhadap perangkat Radio Microwave Digital tipe Huawei RTN optix 980L meliputi 8 macam pengujian yaitu daya pancar, Frekuensi, Specrtum Mask, Occupation Channel Spacing Bnadwidth, Spurious Emission, Sensitivitas penerima, Modulasi adaptif dan Automatic Daya pancar Control (ATPC). Pengujian ini dilakukan dengan cara simulasi di laboratorium divisi iDec PT.TELKOM. Hasil pengujian kemudian dibandingkan dengan standar STEL yang digunakan sebagai standar PT.TELKOM, didapatkan hasil pengujian daya pancar pada setiap modulasi tidak melebihi margin daya pancar sebesar ±2 dB, frekuensi tidak melebihi 50 ppm, spectrum mask dinyatakan spektrum tidak melebihi mask yang digunakan, occupation channel spacing bandwidth tidak kurang dari 24 MHz, spurious emission tidak melebihi ≤ 65 dBm untuk spurious power emission dan tidak melebihi ≤ 85 dBm, receive signal level sensitivitas penerima tidak melebihi -67 dBm, fitur modulasi adaptif bekerja sesuai dengan variable attenuator yang diatur, dan fitur automatic transmit power control bekerja sesuai dengan variable attenuator yang diatur. Dari hasil tersebut perangakat dinyatakan layak pada pengujian RF Interface karena sudah sesuai dengan standar yang dipakai yaitu STEL. Kata kunci : Radio Microwave Digital , RF Interface, komunikasi data wireless ABSTRACT In this research, an analysis of the performance of digital microwave radio equipment is used to support wireless data communication with a large capacity. It is necessary for the test to determine the reliability of digital microwave radio device with working frequency of 8 GHz, one of which is testing of the RF interface. The analysis of the performance of the RF Interface for Digital Microwave Radio device types Huawei Optix RTN 980L included 8 kinds of testing that was an emittance, Frequency, Spectrum Mask, Occupation Channel Spacing Bandwidth, Spurious Emission, receiver sensitivity, adaptive modulation and automatic transmit power control (ATPC). The test was performed by means of simulation in the laboratory division PT.TELKOM IDEC. The test results were then compared to the standard that was used as a standard STEL PT.TELKOM. The test results were obtained on each modulation transmit power, that it did not exceed the transmit power margin of ± 2 dB, the frequency did not exceed 50 ppm, the declared spectrum mask did not exceed the spectrum mask was used, the occupation bandwidth channel spacing was not less than 24 MHz, the spurious emission did not exceed 65 dBm for spurious emission power and did not exceed 85 dBm. The receive signal level did not exceed the receiver sensitivity -67 dBm, the adaptive modulation feature worked in accordance with the regulated variable attenuator, and the automatic transmit power control feature worked in accordance with the regulated variable attenuator. By these results, the equipment declared eligibility on the testing of RF interface because it was in accordance with the standards those were used in STEL. Key Words : Digital Microwave Radio, RF Interface, kWireless Data Communication
Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau dari Perspektif Keadilan Restoratif Deromero, Derby; Nugraha, Dwi Putra; Setiawan, M. Redho; Febrianggo, Tendy; Wulandari, Wulandari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 1 No. 4 (2024): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v1i4.2784

Abstract

Penelitian ini mengamati penerapan sistem keadilan restoratif dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kasus kecelakaan lalu lintas menurut Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Tujuan penelitian ini untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek keadilan restoratif yang bisa diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas. Memberikan kontribusi dalam penyelesian kasus kecelakaan lalu lintas melalui pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Walaupun kecelakaan lalu lintas tergolong tindak pidana, namun terdapat banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang diselesaikan diluar peradilan pidana. Sistem keadilan restorative atau restorative justice dapat diterapkan pada kasus kecelakaan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Penerapan restorative justice dalam penyelesaian suatu tindak pidana harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Kedua persyaratan ini merupakan satu kesatuan yang apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka penyelesaian tindak pidana dengan sistem keadilan restorative tidak dapat diterapkan. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan dan memberi kontribusi dalam penegakan hukum pada kasus kecelakaan lalu lintas.
The Legal Status of MoU as a Contract in BUMN Cooperation Agreements (Study of Denpasar Court Decision Number 419/PDT.G/2012/PN.DPS) Tanaya, Velliana; Yap, Celine Alexia; Subiran, Danishel; Gunawan, Lauren Angel; Singgih, Marvino Nathanael; Nugraha, Dwi Putra
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 4 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v5i4.1746

Abstract

Performance is an obligation where one or both parties have the responsibility to fulfill a condition that has been agreed upon in the agreement. However, if a performance is not performed or even violated, it can lead to default. In some instances, default might occur on the basis of a breach to a document that is generally considered non-binding, such as an MoU which turns out to be legally enforceable if it fulfills the elements of a valid agreement. In Denpasar Court Decision Number 419/PDT.G/2012/PN.DPS, the Defendant, a State-owned enterprise (BUMN), was proven to have committed a default. Therefore, there is a need to strengthen regulation and supervision to ensure the accountability of BUMN without hampering their operational independence. This paper uses a normative-empirical research method that examines the practical implementation of legal provisions and observes legal interactions that occur in society. Therefore, The Legal Status of MoU as a Contract in BUMN Cooperation Agreements (Study of Denpasar Court Decision Number 419/PDT.G/PN/DPS) is written
Pencabutan Izin Usaha Pertambangan : Studi Kasus PTUN No.244/G/2024 Angeline, Felicia; Yuka, Catrina; Nugraha, Dwi Putra; Vallensia, Devita; Perera, Mirelle Elicia; Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4643

Abstract

Putusan Nomor 244/G/2024 membahas gugatan yang diajukan oleh PT Samudra Hindia Jaya terhadap keputusan “Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral”. Dalam gugatan ini, Penggugat mengajukan keberatan terhadap tindakan Tergugat yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip administrasi pemerintahan yang seharusnya, khususnya asas kepastian hukum dan asas transparansi. Penggugat berpendapat bahwa pencabutan izin tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Selama persidangan, kedua belah pihak menyampaikan bukti, termasuk dokumen tertulis serta keterangan saksi ahli. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumen yang disampaikan, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan bahwa pencabutan izin usaha tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan harus dibatalkan. Selain itu, pengadilan memerintahkan Menteri Investasi untuk mengembalikan izin usaha PT Samudra Hindia Jaya serta membayar biaya perkara. Putusan ini memiliki dampak penting terhadap kepastian hukum dalam sistem perizinan dalam sektor pertambangan.
Penghentian Progam Sehat Malang Makmur: Implikasi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang dan BPJS Kesehatan Jonathan, Cassie Andrea; Tjahyadi, Christy Abigail; Prisilia, Elena; Butar, Marshella Angelita; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i5.4822

Abstract

Artikel ini membedah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/G/2024/PTUN.SBY. melalui dua sudut pandang, yakni hukum administrasi dan hukum kontrak. Putusan tersebut adalah mengenai sengketa antara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang melawan Bupati Malang karena terbitnya keputusan mengenai pembebasan jabatan menjadi jabatan pelaksana. Keputusan Tata Usaha Negara berikut oleh Kepala Dinas dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang sekaligus pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik. Di sisi lain, Bupati Malang tentu memiliki alasan tersendiri terkait penjatuhan sanksi yang dilakukan. Namun, sengketa ini mengandung permasalahan yang lebih rumit, dengan turut dirugikannya BPJS Kesehatan Cabang Malang sebagai pihak ketiga. Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Malang melalui suatu pakta integritas telah menyatakan komitmen untuk menyediakan anggaran guna membiayai Program Sehat Malang Makmur. Program tersebut diadakan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage di Malang, dan dalam pelaksanaannya dibutuhkan sinergitas yang optimal dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Kerjasama tampak berjalan baik, hingga pihak pemerintah lalai memenuhi komitmen yang tertera dalam pakta integritas. Kegagalan inilah yang menyebabkan penjatuhan sanksi terhadap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Artikel ini pun hadir sebagai bentuk analisis komprehensif terkait permasalahan antara Kepala Dinas, Bupati Malang, BPJS, hingga warga Malang yang telah mengharapkan pemenuhan janji pemerintah, yakni pelayanan kesehatan gratis
The Offense Between Negligence of the State Civil Apparatus and the Criminal Act Of Forgery Of Letters In Making Certificates Of Ownership Rights Budianto, Agus; Nugraha, Dwi Putra; Minerva, Maria; Maukar, Michelle Regine; Laure, Callista; Vandini, Tia
PALAR (Pakuan Law review) Vol 11, No 2 (2025): Volume 11, Nomor 2 April-June 2025
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v11i2.11746

Abstract

Abstract  The State Civil Apparatus (ASN) is a profession in government agencies responsible for providing public services based on good governance principles. However, the actual delivery of these services may not always meet public expectations. Maladministration, including negligence, abuse of authority, and neglect of legal obligations, can create opportunities for criminal acts, such as forgery of letters. This research focuses on the correlation between ASN negligence and the crime of letter forgery in the issuance of certificates of ownership. Through a qualitative approach and case study, the study reveals that deviations from the principles of good governance by ASN could be contributing factors to document forgery. Document forgery reflects the elements of an unlawful act and malicious intent. Despite the availability of legal measures in Indonesia, weak supervision and integrity of human resources hinder prevention and prosecution. The study also examines criminal law in India and the Netherlands to assess the Indonesian legal system. Keywords: Maladministration, Forgery, Comparative Criminal Law
Reverse Mechanism Selection Sebagai Instrumen Rekonfigurasi Seleksi Penyelenggara Pemilihan Umum: Menata Ulang Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Menjamin Kemandirian Nugraha, Dwi Putra; Silalahi, Jordan Baros Indraputra; Silalahi, Thomas Rifera Indraputra
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 2: MEI 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss2.art3

Abstract

The selection process for members of the General Elections Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu) in Indonesia plays a strategic role in ensuring the integrity of electoral democracy. Although designed based on the principle of checks and balances, the dominance of the House of Representatives (DPR) in the final stages of the selection process opens up room for political intervention that threatens the independence of the election organisers. This article aims to examine the effectiveness of the current selection design and propose an alternative conceptual model in the form of a reverse mechanism selection, a reversal of the selection authority structure as an instrument for reconstructing a more independent selection governance system. The research method used is normative legal research, with a statutory approach and a comparative analysis of the selection mechanism for election organisers. The results indicate that the final authority held by the DPR without an independent oversight mechanism reduces institutional independence and increases the potential for politicization. Therefore, this article recommends a reconfiguration of authority through a reverse mechanism selection model, in which an independent Selection Team holds final decision-making authority, while the DPR is limited to nominative and administrative functions. This concept provides a conceptual contribution to strengthening the principle of independency of the election organisers and encourages legal reform to increase accountability and neutrality in the selection process.
Pemenuhan Pemenang Lelang Hak Tanggungan Aset Cessie Setelah Proses Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Bogor Rambing, Donny Sulistio; Nugraha, Dwi Putra
Lex Prospicit Vol. 3 No. 2: July 2025
Publisher : Universitas Pelita Harapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19166/lp.v3i2.9111

Abstract

The economic development in Indonesia has emphasized the importance of guarantee institutions that provide legal certainty, including the implementation of security rights auctions through the State Asset Management and Auction Office (KPKNL). Security rights auctions serve as a mechanism to resolve debtor defaults against creditors, conducted through public auctions in accordance with Law Number 4 of 1996. However, this process often encounters challenges such as unsold assets, legal disputes, or administrative obstacles. This study aims to analyze the implementation of security rights auctions at KPKNL Bogor and post-auction legal efforts for auction winners at KPKNL. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews with KPKNL officials, auction houses, and reviews of relevant legal documents. The findings indicate that the auction process adheres to applicable regulations but is frequently hindered by administrative issues, lack of transparency, and post-auction disputes. These challenges impede legal certainty for auction winners and often require time-consuming legal resolutions. The study concludes by recommending the strengthening of more specific auction regulations, increasing transparency in auction processes, and educating the public to understand auction procedures. Synergy between KPKNL, auction houses, and related authorities is also necessary to ensure the smooth execution of auctions and the protection of auction winners' rights. These efforts can make security rights auctions a more efficient mechanism for resolving debt disputes. Bahasa Indonesia Abstrak: Perkembangan ekonomi di Indonesia telah mendorong pentingnya lembaga jaminan hak yang memberikan kepastian hukum, termasuk dalam pelaksanaan lelang hak tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Lelang hak tanggungan merupakan mekanisme penyelesaian wanprestasi debitur terhadap kreditur, yang dilakukan melalui pelelangan umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Namun, proses ini tidak jarang menghadapi tantangan, seperti aset yang tidak laku, sengketa hukum, atau kendala administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan lelang hak tanggungan di KPKNL Bogor dan upaya hukum pasca lelang Hak Tanggungan asset Cessie bagi pemenang lelang di KPKNL. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak KPKNL, balai lelang, dan tinjauan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi sering terkendala oleh faktor administrasi, kurangnya transparansi, dan sengketa pasca-lelang. Kendala ini menghambat kepastian hukum bagi pemenang lelang dan memerlukan penyelesaian melalui jalur hukum yang sering memakan waktu. Kesimpulan penelitian menyarankan penguatan regulasi lelang yang lebih spesifik, peningkatan transparansi dalam proses lelang, dan edukasi kepada masyarakat untuk memahami prosedur lelang. Sinergi antara KPKNL, balai lelang, dan otoritas terkait juga diperlukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan lelang dan perlindungan hak pemenang lelang. Dengan upaya ini, lelang hak tanggungan dapat menjadi mekanisme yang lebih efisien dalam menyelesaikan sengketa utang-piutang.
Implikasi Hukum Wanprestasi Pemerintah pada Kontrak Pembangunan Pasar Ranggulalo: Analisis Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Dgl Lo, Adeline; Lee, Elena Philomena; Chen, Natasya Edgina; Baretta, Nicole; Nugraha, Dwi Putra; Tanaya, Velliana
SIGn Jurnal Hukum Vol 7 No 1: April - September 2025
Publisher : CV. Social Politic Genius (SIGn)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37276/sjh.v7i1.416

Abstract

Government Default in Construction Contracts executed under assistance task projects raises questions concerning accountability and legal certainty, as exemplified by the Ranggulalo Market construction case. This study aims to analyze the legal implications of the Sigi Regency Government’s Default and to identify how legal accountability for the outstanding contract payment was determined based on Decision Number 28/Pdt.G/2021/PN Dgl. A normative legal research methodology utilized case, statutory, and conceptual approaches through qualitative analysis of the court decision, pertinent regulations, and secondary legal materials. The analysis reveals that the court determined the Defendant had committed Default and was responsible for paying the outstanding contract balance—acknowledging the involvement of the Co-Defendant—despite complexities concerning the Commitment-Making Official’s mandate, predicated on the binding civil law nature of the contractual relationship. The principal legal implications arising from this Default include the imposition of direct financial obligations on the government, the disruption of the fundamental principle of contractual equilibrium, diminished legal certainty for service providers, and the emergence of administrative and institutional consequences for the regional government involved. In conclusion, this judgment affirms government accountability in civil contracts and underscores the judiciary’s vital role in upholding the pacta sunt servanda principle. Concurrently, it highlights the urgent need to refine regulations concerning assistance tasks and strengthen contract governance within regional government environments.
Penyelundupan Hukum Melalui Kontrak Pinjam Nama yang Dilakukan Warga Negara Asing di Provinsi Jakarta dan Banten Widjaya, Jonathan; Nugraha, Dwi Putra
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 3 (2024)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ditunjukan untuk menganalisa kepemilikan tanah oleh WNA di Provinsi Jakarta dan Banten dengan penyelundupan hukum melalui kontrak pinjam nama. Peneliti mencoba mencari tahu apa saja akibat hukum terhadap subjek atau objek hukum yang bersangkutan dan upaya dari para pihak bersangkutan untuk mengurangi kontrak pinjam nama. Peneliti akan menganalisis berdasarkan peraturan, putusan pengadilan, dan hasil wawancara dengan narasumber untuk menemukan akibat hukum dan perannya secara praktik untuk mengurangi kontrak pinjam nama. Pada akhirnya Peneliti menemukan bahwa akibat hukumnya kontrak batal demi hukum, tanah diambil oleh negara, WNI diuntungkan, WNA dirugikan, notaris akan dikenakan sanksi pelanggaran kode etik. Perannya sebagai notaris dengan penerapan tax amnesty serta himbauan oleh INI dan ATR/BPN berperan menciptakan peraturan khusus serta pemberian edukasi. Kontrak pinjam nama untuk kepemilikan tanah bagi WNA tidak pernah terjadi di Provinsi Jakarta dan Banten.
Co-Authors Agus Budianto Angeline, Felicia Baretta, Nicole Butar, Marshella Angelita Chen, Natasya Edgina Deromero, Derby Desuardi, Shabrina Aurellia Nafisah Febrian, Valentina Febrianggo, Tendy Gabriela, Nathanaya Gunawan, Lauren Angel Jonathan, Cassie Andrea Laure, Callista Laurensia, Jesslyn Lawritz, Filbert Lee, Elena Philomena Leman, Brandon Angelo Limbong, Eva Florence Dorothy Lo, Adeline Maukar, Michelle Regine Minerva, Maria Natasha, Livia Cheryl Perera, Mirelle Elicia Prabarini, Alexandrea Prisilia, Elena Putri Mayun, Ida Ayu May Kalinda Rambing, Donny Sulistio RIZKI HADIANSYAH, RIZKI RUSTAMAJI RUSTAMAJI Setiawan, M. Redho Sigrid, Stephanie Silalahi, Jordan Baros Indraputra Silalahi, Thomas Rifera Indraputra Singgih, Marvino Nathanael Subiran, Danishel Tan, Josephine Milhan The, Jennifer Tjahyadi, Christy Abigail Vallensia, Devita Vandini, Tia Velliana Tanaya Watanata, Ghaniya Raisa Widjaya, Jonathan Wulandari Wulandari Yap, Celine Alexia Yuka, Catrina