Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Sains Student Research Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Yosaphat Diaz
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Implementasi Hukum Tata Ruang dalam Konteks Otonomi Daerah Steven Doorson; Esa Rahmawati; Dinda Nur Azra; Yosaphat Diaz; Febby Annisa Qutrunnadaa; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 2 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i2.378

Abstract

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat rencana tata ruang wilayah, yang mencakup zonasi untuk berbagai fungsi penggunaan lahan, seperti perumahan, industri, pertanian, dan ruang terbuka hijau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan hukum tata ruang. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi pada buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, dengan teknik anaisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk pengelolaan ruang yang lebih baik, masih terdapat kendala yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. pemerintah daerah diberi otonomi untuk membuat dan menerapkan rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, yang memungkinkan mereka untuk menjadi lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi lokal. Namun, penerapan hukum tata ruang di daerah juga menghadapi beberapa masalah, seperti sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya infrastruktur, dan kurangnya sumber daya alam. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola dan mengatur tata ruang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah mereka. Pemerintah pusat dan daerah Indonesia memainkan peran penting dalam menerapkan hukum tata ruang. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur otonomi daerah, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara kedua tingkat pemerintahan ini menjadi lebih penting.
PERAN MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM INTERORETASI DAN PENYELESAIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL Kinayah Ashifa; Yosaphat Diaz; Reza Ramdan Gumilar; Febby Annisa Qutrunnada; Mayzara Sari Fitria
JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH Vol. 4 No. 1 (2026): Februari
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jssr.v4i1.8425

Abstract

The International Court of Justice (ICJ) holds a strategic position in upholding and maintaining the international legal order, particularly in the context of interpreting and resolving disputes arising from international treaties between states. As the highest judicial institution under the auspices of the United Nations (UN), the ICJ plays a crucial role in ensuring the implementation of the principle of pacta sunt servanda and upholding the principle of peaceful dispute resolution as the foundation of civilized relations between states. This article aims to conduct a normative juridical study of the ICJ's role in interpreting the provisions of international treaties and to assess the extent to which its decisions are able to achieve legal certainty and justice in the international legal system.
Co-Authors Dinda Nur Azra Esa Rahmawati Febby Annisa Qutrunnada Febby Annisa Qutrunnadaa Kinayah Ashifa Mahipal Mayzara Sari Fitria Reza Ramdan Gumilar Steven Doorson