Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmiah Nusantara
Esa Rahmawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
TINJAUAN YURIDIS KUMULASI GUGATAN ANTARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN MA NOMOR. 2157 K/PDT/2012 DAN PUTUSAN MA NOMOR. 1330 K/PDT/2017) Fauzan Azima Faturachman; Maudy Anjani; Kinayah Ashifa; Esa Rahmawati; Farahdinny Siswajanthy
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 1 No. 4 (2024): Jurnal Ilmiah Nusantara
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v1i4.1775

Abstract

This study aims to determine the cumulation of lawsuits that are justified according to procedural rules in Indonesia based on general principles from the analysis of two Supreme Court decisions, because in essence there are no rules in Indonesian civil procedural law that prohibit the cumulation of lawsuits but there are decisions that do not allow the cumulation of lawsuits between tort and default. The absence of rigid rules prohibiting the cumulation of claims in Indonesian civil procedure law a contrario allows the cumulation of claims. However, in practice, there is a Supreme Court decision whose rulings contradict each other, namely decision number. 2157 K/Pdt/2012 which grants the cumulation of lawsuits and decision number. 1330 K/Pdt/2017 which states that the lawsuit cannot be accepted. Based on the analysis of the two Supreme Court decisions, the general principle of the formulation of lawsuit cumulation that is justified by the Indonesian procedural rules can be drawn, namely that there is a close relationship, legal relationship and compatibility between the statement and the petitum.
Implementasi Hukum Tata Ruang dalam Konteks Otonomi Daerah Steven Doorson; Esa Rahmawati; Dinda Nur Azra; Yosaphat Diaz; Febby Annisa Qutrunnadaa; Mahipal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 2 No 2 (2024): 2024
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v2i2.378

Abstract

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat rencana tata ruang wilayah, yang mencakup zonasi untuk berbagai fungsi penggunaan lahan, seperti perumahan, industri, pertanian, dan ruang terbuka hijau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah daerah dalam menerapkan hukum tata ruang. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis kebijakan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi pada buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian, dengan teknik anaisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar untuk pengelolaan ruang yang lebih baik, masih terdapat kendala yang harus diatasi untuk mencapai tujuan tersebut. pemerintah daerah diberi otonomi untuk membuat dan menerapkan rencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, yang memungkinkan mereka untuk menjadi lebih responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi lokal. Namun, penerapan hukum tata ruang di daerah juga menghadapi beberapa masalah, seperti sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya infrastruktur, dan kurangnya sumber daya alam. Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk mengelola dan mengatur tata ruang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah mereka. Pemerintah pusat dan daerah Indonesia memainkan peran penting dalam menerapkan hukum tata ruang. Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur otonomi daerah, pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara kedua tingkat pemerintahan ini menjadi lebih penting.
Co-Authors Dinda Nur Azra Farahdinny Siswajanthy Fauzan Azima Faturachman Febby Annisa Qutrunnadaa Kinayah Ashifa Mahipal Maudy Anjani Steven Doorson Yosaphat Diaz