<![CDATA[Enhancing access to notary services is a crucial aspect of law enforcement, as it clarifies legal certainty across various segments of society. This enhancement can be achieved through the utilization of digitalization, enabling the execution of notary services without the need for face-to-face interactions. This study aims to analyze the challenges of digitalizing notary services in Indonesia, using the United States as a comparison. Employing normative legal research methods supported by legislative and comparative approaches, the analysis reveals that Indonesia lags behind the United States in facilitating digital notary services, with an insufficient legal framework. This issue reflects the underdevelopment of legal frameworks in the notary field and other legal domains, which impacts the normative limitations of digitalizing notary services in Indonesia. [Peningkatan akses terhadap layanan kenotariatan merupakan bagian penting dari penegakan hukum, dengan memperjelas kepastian hukum di berbagai kalangan masyarakat. Peningkatan akses ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan proses digitalisasi, yang memungkinkan dilaksanakannya pelayanan kenotariatan tanpa harus bertatap muka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia, dengan menggunakan Amerika Serikat sebagai perbandingan. Dengan metode penelitian hukum normatif yang didukung oleh pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif, analisis penelitian ini menemukan bahwa Indonesia masih tertinggal di belakang Amerika Serikat dalam memfasilitasi layanan kenotariatan digital, dengan kerangka hukum yang masih kurang memadai. Permasalahan ini mencerminkan pengembangan hukum yang tertinggal di ranah kenotariatan, dan ranah hukum lainnya, yang berdampak terhadap batasan normatif digitalisasi layanan kenotariatan di Indonesia].]]>
