Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Suandi, Suandi; Fitri Ida Laela
KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals) Vol. 2 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Desanta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The PHI Cassation petition is the last legal remedy to challenge an Industrial Relations Court decision that is not final, with direct submission to the Supreme Court (MA) within 14 working days. This cassation requires a Cassation Memorandum containing reasons for objection and is adjudicated by the Cassation Panel of Judges. Judicial Review (PK) is a mechanism to correct PHI decisions that have been finalized if falsehoods, new evidence, or judge errors are found, with a case fee of Rp.2,500,000 and a deadline of 180 days. The Supreme Court's decision on cassation and review can be in the form of rejection, annulment, or retrial.
Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Fitri Ida Laela; La Ode Risman
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 6 (2024): November: Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i6.789

Abstract

So the problem is whether the judge's consideration is based on the elements of a criminal act. carried out continuously in the decision is correct and appropriate and whether the conviction given by the judge in the decision is correct. The data was processed qualitatively, while the conclusion was drawn using deduction logic. Based on the judge's consideration that the testimony of the witnesses' testimony of the defendant, documentary instructions and the existence of evidence and facts were revealed at the trial.
PREVENTION OF CORRUPTION CRIMES THROUGH THE CORRUPTION-FREE AREA INTEGRITY ZONE PROGRAM AT STATE OFFICES AND INSTITUTIONS Kadir, Abdul; Fitri Ida Laela
International Journal of Accounting, Management, Economics and Social Sciences (IJAMESC) Vol. 1 No. 4 (2023): August
Publisher : ZILLZELL MEDIA PRIMA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61990/ijamesc.v1i4.47

Abstract

Written between The increase in corruption cases that occurred in Indonesia released by Transparency International Indonesia (TII) increased the achievement of scores on the Corruption Perception Index (CPI). Although the increase is not significant, corruption is an extraordinary crime. The commitment to realizing corruption prevention are through an Integrity Zone (ZI) development in an integrated and planned corruption-free area. This study aims to analyze the prevention of criminal acts of corruption through the ZI corruption-free area program in state offices and institutions. 1. How is the implementation of corruption-free area integrity zones in state offices and institutions in preventing corruption in Indonesia? 2. What are the obstacles to the implementation of the corruption-free area integrity zone program in preventing corruption in state offices and institutions? This study uses normative research methods. The results of the study can be concluded that in the implementation of integrity zones towards corruption-free areas two types of components must be built in predetermined work units, namely lever components and outcome components where each component is interconnected and component development indicators through ZI Design, Development ZI, Proposal, Review, Determination. Corrupt actions will not just disappear without awareness of the moral behavior itself within the authority, power, and position it holds as an integrity pact. Integrity pact as a commitment must be carried out consistently and the need for maximum socialization is known to the general public so that the community can participate in implementing the ZI development program and not only limited to disseminating related information only to designated agencies/units.
Pertimbangan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Fitri Ida Laela; Markuat
CITACONOMIA : Economic and Business Studies Vol. 4 No. 04 (2025): Oktober - Desember
Publisher : CITACONOMIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63922/citaconomia.v4i04.2861

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi agendabersama dalam beberapa dekade terakhir. Fakta menunjukkan bahwa KDRTmemberikan efek negatif yang cukup besar bagi anak-anak sebagai korban.Kekerasan terhadap anak bukan kasus langka di masyarakat. Anak-anak telahdiajarkan sejak kecil untuk menjadi patuh dan taat kepada orang tua dengan carakekerasan. Orang tua dalam menerapkan disiplin kepada anak tidak selalumemperhatikan keberadaan anak sebagai manusia, seorang anak diberikan aturanorang tua yang tidak menghargai rasional dan tanpa kehadiran seorang anakdengan segala hak-haknya, seperti hak anak untuk bermain. Penelitian yang telahdilakukan adalah penelitian normatif hukum yang difokuskan pada norma danjuga obyek hukum sebagai data utama, mereka mendapatkan dari kekuasaan danbuku yang terdiri dari aturan, yang harus denda kebenaran dari penelitian yangtelah dilakukan. Penulis melakukan penelitian di DIY Kepolisian. Hasilpenelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagaikorban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, yaituupaya upaya non-penal dan penal. Upaya Lembaga Non-penal dilakukan olehpreemptive dan preventive, sedangkan upaya penal yaitu upaya dilakukan olehDIY polisi secara repressive setelah kekerasan psikologis dalam lingkup domestikterjadi dan dilaporkan ke polisi; (2) Kendala yang dihadapi polisi dalampelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasanpsikologis dalam rumah tangga, yaitu : (a) Sulitnya mencari bukti kuat dari anakkorban kekerasan psikologis, dalam hal ini pertanyaan adalah tentang bagaimanamembentuk kekerasan psikologis. (b) Kesulitan untuk membedakan anak-anakyang mengalami kekerasan emosional yang dilakukan oleh anggota keluargadalam pengaturan rumah tangga. Seorang anak yang mengalami kekerasanbiasanya memiliki ketakutan psikologis untuk mengungkapkan masalah yangmereka alami sebagai akibat dari tindakan pelaku. (c) Jumlah anak korbankekerasan psikologis untuk orang-orang yang menutup diri di lingkungan merekadan juga termasuk polisi atau Layanan Perlindungan Anak. (d) Keterlambatanlaporan dari anggota keluarga dalam rumah tangga, dan juga termasuk laporan dari tetangga yang melihat atau mendengar aksi langsung dan kata-kata dari para pelaku kekerasan tersebut.