Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

POLITIK UANG DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN Yusuf, Azry; Namruddin, Respaty; Mirfan, Mirfan; Jumarlis, Mila; Mahka, Muh. Fachrur Razy
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5342

Abstract

Penelitian ini menganalisis fenomena politik uang (money politics) dalam konteks pemilu dan pemilihan di Indonesia. Politik uang merupakan praktik pemberian insentif material, baik berupa uang maupun barang, kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi preferensi politik mereka. Fenomena ini sering terjadi dalam berbagai tahap pemilu, mulai dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor penyebab, mekanisme pelaksanaan, serta dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan integritas pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui studi literatur, wawancara dengan pakar politik, dan analisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang didorong oleh lemahnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran politik masyarakat, serta kultur politik transaksional yang mengakar. Dampaknya meliputi delegitimasi hasil pemilu, penguatan oligarki politik, dan degradasi kualitas kepemimpinan yang terpilih. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan literasi politik, dan penegakan hukum yang lebih tegas di Indonesia. sebagai langkah strategis untuk meminimalkan praktik politik uang dalam pemilu. This study examines the phenomenon of money politics in the context of elections in Indonesia. Money politics refers to the practice of providing material incentives, such as cash or goods, to voters with the aim of influencing their political preferences. This phenomenon often occurs at various stages of the electoral process, from the campaign period to election day. The study aims to understand the driving factors, implementation mechanisms, and impacts on the quality of democracy and electoral integrity. Using a qualitative approach, data were collected through literature reviews, interviews with political experts, and analysis of relevant regulations. The findings reveal that money politics is driven by weak law enforcement, low political awareness among citizens, and deeply rooted transactional political culture. Its impacts include the delegitimization of election results, reinforcement of political oligarchies, and degradation of the quality of elected leadership. This study recommends strengthening regulations, improving political literacy, and enforcing stricter laws as strategic measures to minimize money politics practices in Indonesian elections.
MENGGUGAT SISTEM REAKTIF: KAJIAN DISKUALIFIKASI CALON DALAM PUTUSAN MK PILKADA 2024 DAN KEBUTUHAN REFORMULASI HUKUM PEMILU Yusuf, Azry; Namruddin, Respaty; Mirfan, Mirfan; Jumarlis, Mila; Mahka, Muh. Fachrur Razy
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6311

Abstract

Pemilu di Indonesia pascareformasi masih menghadapi tantangan serius, khususnya pada tahap pencalonan yang kerap diwarnai pelanggaran administratif strategis dan tidak ditangani secara tuntas oleh lembaga pengawas. Kondisi ini memaksa Mahkamah Konstitusi (MK) menjalankan fungsi korektif setelah pemungutan suara, menciptakan jurang kelembagaan antara Bawaslu sebagai pengawas administratif dan MK sebagai pengadil hasil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelemahan sistem reaktif dalam penyelesaian sengketa pemilu serta menawarkan model integratif antara Bawaslu dan MK guna mendorong koreksi dini atas pelanggaran administratif yang berdampak konstitusional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, dengan data primer berupa putusan MK terkait diskualifikasi calon pada Pilkada 2024, serta data sekunder dari peraturan, literatur akademik, dan wawancara pakar. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif, analisis isi, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 309 perkara yang diajukan ke MK, sebanyak 74,8% tidak dapat diterima karena alasan formil, sementara 11 perkara yang dikabulkan sebagian mengandung amar diskualifikasi calon akibat pelanggaran administratif dalam pencalonan. Temuan ini menyoroti lemahnya kapasitas koreksi dini oleh Bawaslu dan pentingnya reformulasi yurisdiksi MK serta penguatan kewenangan ajudikatif Bawaslu. Model integratif Bawaslu–MK yang ditawarkan dalam penelitian ini berpotensi membentuk sistem keadilan pemilu yang lebih proaktif, substantif, dan konstitusional. Post-reform elections in Indonesia continue to face serious challenges, particularly in the nomination stage, which is often marked by strategic administrative violations that remain unaddressed. This condition compels the Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi/MK) to perform corrective functions after voting, creating an institutional gap between Bawaslu as the administrative supervisor and MK as the adjudicator of results. This study aims to examine the weaknesses of the reactive system in electoral dispute resolution and propose an integrative model between Bawaslu and MK to enable early correction of constitutionally significant administrative violations. The research applies both normative and empirical juridical approaches, using primary data from MK’s decisions on candidate disqualification in the 2024 regional elections (Pilkada) and secondary data from legislation, academic literature, and expert interviews. Data were analyzed using qualitative descriptive methods, content analysis, and comparative analysis. The findings reveal that out of 309 cases filed, 74.8% were dismissed on formal grounds, while 11 partially granted cases included candidate disqualifications due to administrative violations during the nomination phase. These results highlight Bawaslu’s inability to perform early correction effectively and emphasize the urgent need for jurisdictional reform of MK and the strengthening of Bawaslu’s adjudicative authority. The proposed integrative model offers the potential to establish a more proactive, substantive, and constitutional electoral justice system.