Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENINJAUAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA: TANTANGAN, DAMPAK, DAN UPAYA MELINDUNGI GENERASI MUDA Isvany, Andi Lulu; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Wahid, Andi Ismayana; Amrullah, Andi Ashadi
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 1 (2024): Indonesian Journal of Legality of Law, Desember 2024
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i1.5463

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pidana narkoba dalam rangka memahami tantangan, dampak, dan upaya perlindungan terhadap generasi muda. Masalah narkoba di Indonesia merupakan isu krusial yang memberikan dampak signifikan pada generasi muda. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, tantangan utama terletak pada penerapan dan penegakan hukum, terutama dengan metode distribusi narkoba yang semakin kompleks. Selain itu, krisis dalam sistem dukungan keluarga, pendidikan, dan masyarakat turut memperburuk dampak sosial dari masalah narkoba ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber hukum, akademik, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal koordinasi dan konsistensi penegakan hukum. Untuk melindungi generasi muda, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Edukasi menjadi komponen kunci dalam menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan guna menanggulangi masalah narkoba. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik untuk menghadapi tantangan ini, guna melindungi masa depan generasi muda Indonesia. This research aims to analyze drug criminal law to understand the challenges, impacts and protection efforts for the younger generation. The drug problem in Indonesia is a crucial problem that has a significant impact on the younger generation. This is regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. However, the main challenge lies in implementing and enforcing the law, especially with increasingly complex drug distribution methods. Apart from that, crises in the family, education and community support systems also exacerbate the social impact of this drug problem. This research uses qualitative methods with a library research approach to collect and analyze data from various legal, academic and social sources. The research results show that although the legal framework is available, its implementation still faces various obstacles, especially in terms of coordination and consistency of law enforcement. To protect the younger generation, close collaboration between government, society and families is needed. Education is a key component in creating effective and sustainable solutions to address drug problems. This research emphasizes the importance of a holistic approach in facing these challenges, in order to protect the future of Indonesia's young generation.
ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DALAM ERA DIGITAL PROSTITUSI DI INDONESIA Isvany, Andi Lulu; Mahka, Muh. Fachrur Razy; Sufriaman, Sufriaman
Indonesian Journal of Legality of Law Vol. 7 No. 2 (2025): Indonesian Journal of Legality of Law, Juni 2025
Publisher : Postgraduate Bosowa University Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/ijlf.v7i2.6310

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap praktik prostitusi di Indonesia, membuatnya lebih tersembunyi dan sulit dideteksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan hukum pidana terhadap pekerja seks komersial dalam konteks prostitusi digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prostitusi digital telah menjadi fenomena yang kompleks dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Aparat penegak hukum menghadapi tantangan dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus-kasus prostitusi digital karena penggunaan teknologi canggih dan anonimitas yang disediakan oleh platform online. Regulasi yang ada saat ini, seperti KUHP dan UU ITE, dapat digunakan untuk menjerat pelaku prostitusi digital, namun perlu dilakukan klarifikasi dan penegasan lebih lanjut tentang bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur dan menindak praktik prostitusi digital. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pendekatan humanis terhadap pekerja seks komersial diperlukan untuk mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk mengurangi angka prostitusi digital dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan prostitusi digital di Indonesia memerlukan upaya yang komprehensif dan terkoordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi hak-hak individu, serta mengatasi akar permasalahan prostitusi digital. The development of information technology has changed the landscape of prostitution practices in Indonesia, making it more hidden and difficult to detect. This study aims to analyze the criminal law approach to commercial sex workers in the context of digital prostitution in Indonesia. This study uses a library research method by reviewing written sources such as books, scientific journals, and laws and regulations. The results of the study indicate that digital prostitution has become a complex phenomenon and requires comprehensive handling. Law enforcement officers face challenges in collecting evidence and handling digital prostitution cases due to the use of sophisticated technology and the anonymity provided by online platforms. Current regulations, such as the Criminal Code and the ITE Law, can be used to ensnare perpetrators of digital prostitution, but further clarification and affirmation are needed on how Indonesian criminal law regulates and prosecutes digital prostitution practices. This study also shows that a humanist approach to commercial sex workers is needed to reduce stigma and discrimination against them. Increasing the capacity of law enforcement officers and public awareness is also needed to reduce the number of digital prostitution and provide better protection to the community. Thus, this study concludes that handling digital prostitution in Indonesia requires comprehensive and coordinated efforts between the government, law enforcement officers, and the community. The government and the community need to work together to create a safe environment and protect individual rights, as well as address the root causes of digital prostitution.