Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Efektivitas Wasiat Sebagai Instrumen Peralihan Harta Dalam Perspektif Hukum Perdata Herawati Syamsul; Abd. Basir; Andi Zulkarnain
Journal of International Multidisciplinary Research Vol. 2 No. 11 (2024): November 2024
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jimr968

Efektivitas Wasiat sebagai Instrumen Peralihan harta dalam Perspektif Hukum Perdata Wasiat merupakan salah satu instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam perspektif hukum perdata, wasiat memiliki posisi penting sebagai sarana peralihan harta yang memungkinkan pewaris untuk menentukan bagaimana harta kekayaannya akan dibagi setelah meninggal dunia, yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi ahli waris yang ditinggalkan. Analisis efektivitas wasiat sebagai instrumen peralihan harta dalam perspektif hukum perdata menunjukkan bahwa keberhasilan wasiat dalam menjalankan fungsinya sangat tergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan hukum, perlindungan terhadap hak-hak ahli waris, serta pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wasiat. Proses hukum yang efisien dan adil juga berperan penting dalam memastikan bahwa wasiat dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan kejelasan serta kepastian bagi semua pihak yang terlibat.

PERAN BUMDES DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN KEUANGAN DESA: STUDI KASUS PADA DESA SOPURAA, KABUPATEN KOLAKA Anshar, Anshar; A. Musyarrafah Vetriyani; Andi Zulkarnain; Abd.Haris
Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Vol. 16 No. 4 (2025): Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.8734/musytari.v16i4.12181

This research aims to examine the role of Village-Owned Enterprises (Bumdes) in managing natural resources and village finances, in Sopuraa Village, Kolaka Regency. Sopuraa Village has significant natural resource potential, especially in the nickel mining sector, which is one of the main sources of income for the village. Bumdes in this village plays a role in managing these natural resources, as well as in managing village finances which originate from mining products. This research uses a qualitative approach with a case study method, where data is collected through in-depth interviews, observations and document analysis involving Bumdes administrators, village officials, the community and related parties in the mining sector. The research results show that Bumdes plays a role in facilitating the management and utilization of nickel mining products for village development and improving community welfare. However, the management of nickel IUPs carried out by Bumdes faces several challenges, such as a lack of technical capacity and effective supervision. Apart from that, village financial management is also faced with the risk of dependence on the mining sector which tends to fluctuate. This research recommends the need to increase managerial capacity and strengthen sustainable planning in managing the potential of natural resources and village finances in the future.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Peredaran Narkotika Jenis Shabu Studi Putusan “731/Pid.Sus/2022/PN.Mks” Andi Rahma; Andi Zulkarnain; Ernalia Rahayu
Pledoi Law Jurnal Vol. 1 No. 02 (2023): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: The purpose of this research is to determine the application of criminal law regarding the distribution of the drug known as shabu, in order to understand the judge's law in imposing criminal sanctions on the perpetrator of the distribution of the drug known as shabu in the case "Number 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks". The research method used is normative law, and the data analysis used in this research is qualitative data analysis. The research results show that (1) The application of criminal law regarding the crime of drug trafficking committed by the defendant Siskawanti Alias Siska Binti M. Said in Decision Number 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks has been proven legally to fulfill the elements contained in Article 114 paragraph 2 of the Indonesian Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. (2) The criminal sanctions should be in accordance with the demands of the Public Prosecutor, because the criminal responsibility of the drug dealer perpetrator based on the facts and testimonies of the two witnesses is clearly committed by the defendant Siskawanti Alias Siska Binti M. Said, who is a drug courier where the defendant was ordered by Ari Sincan with a salary of 5 (five) million rupiahs to take shabu and deliver it to the buyer with a weight of 46.8711 grams and a final weight of 45.3450 grams. The defendant's actions are very detrimental to herself and others. ABSTRAK: Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan hukumpidana materil pengedar narkotika jenis shabu untuk mengetahui hukumhakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedar narkotikajenis shabu yang dilakukan pada perkara ”Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks. Metode penelitian ini adalah hukum normatif, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan oleh terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said dalam Putusan Nomor 731/Pid.Sus/2022/PN.Mks telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (2) Sanksi pidana seharusnya sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum, karena pertanggung jawaban pidana pelaku pengedar narkotika berdasarkan fakta dan keterangan dua orang saksi tersebut jelas dilakukan oleh terdakwa Siskawanti Alias Siska Binti M. Said yang merupakan seorang kurir narkotika dimana siterdakwa diperintahkan oleh Ari Sincan dengan gaji 5 (lima) juta rupiah untuk mengambil shabu kemudian diantarkan ke pembeli dengan berat berat 46,8711 gram dan berat akhir 45,3450 gram. Perbuatan terdakwa tersebut sangat merugikan dirinya sendiri dan orang lain.

Analisis Yuridis Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan Nomor: 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks) Wandi Putra Risman; Andi Zulkarnain; Mirnawati
Pledoi Law Jurnal Vol. 3 No. 01 (2025): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: This study discusses the juridical analysis of the revocation of a grant deed as ruled in decision No. 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks. A grant, particularly concerning inheritance property, should not be revoked unless in specific cases, such as grants from parents to children. The ruling by the Religious High Court of Makassar, which annulled the grant deed, raised legal questions about the boundaries of gift validity under Islamic law and civil law. This research is a qualitative descriptive study using statutory, conceptual, and case approaches. It draws on primary data through interviews and secondary sources from literature and legal documents. The results indicate inconsistencies in legal reasoning by the judges in applying the provisions of hibah and inheritance. The paper recommends clearer judicial guidance for resolving grant disputes. ABSTRAK: Penelitian ini membahas analisis yuridis terhadap pembatalan akta hibah sebagaimana diputuskan dalam Putusan No. 129/Pdt.G/2020/PTA.Mks. Hibah, khususnya yang berkaitan dengan harta warisan, tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam keadaan tertentu, seperti hibah dari orang tua kepada anak. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan akta hibah menimbulkan pertanyaan hukum terkait batas sah hibah dalam hukum Islam dan hukum perdata. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan studi pustaka dari buku dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan ketentuan hibah dan kewarisan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman yudisial yang lebih jelas dalam penyelesaian sengketa hibah.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Di Bawah Umur Untuk Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mks). Lisa Mery; Andi Zulkarnain; Muh Irsyandi Akfam
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 01 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT: This research aims to determine the form of criminal accountability for children as perpetrators of sexual offenses in accordance with the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 and the legal considerations of judges in imposing sanctions on children in conflict with the law in cases of sexual offenses involving minors based on the “Study of Decision Number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks”. This research is a normative juridical legal research, conducted through a literature study approach using qualitative methods. The results showed (1) The form of criminal accountability for children as perpetrators of sexual intercourse crimes committed by child perpetrators has been proven legally to have committed their actions, thus fulfilling the elements of accountability and in accordance with the specific provisions of criminalization in Indonesian Law No. 11 of 2012. (2) Legal considerations of judges in imposing criminal sanctions on children in conflict with the law based on the Study of Decision Number 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks not quite right, because the judge should be firm in imposing sanctions on the convicted so that they will not commit the same act in the future. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 dan dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) pada tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan “Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan studi kepustakaan yang menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pelaku anak telah terbukti secara sah melakukan perbuatannya sehingga memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban dan telah sesuai dengan ketentuan pemidanaan yang bersifat khusus dalam Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012. (2) Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) berdasarkan Studi Putusan Nomor 55/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks kurang tepat, karena Hakim sebaiknya tegas menjatuhkan sanksi terhadap terpidana agar kelak tidak akan melakukan perbuatannya.

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Studi Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/Pn.Mrs Andi Rahmah; Andi Zulkarnain; Idznih shadria
Pledoi Law Jurnal Vol. 2 No. 02 (2024): Pledoi Law Jurnal
Publisher : Pledoi Law Jurnal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

This research aims to determine the application of material criminal law to perpetrators of criminal acts of abuse which resulted in serious injuries in case "Number 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. To find out the judge's law in imposing criminal sanctions on perpetrators of criminal acts of abuse that result in serious injuries in case "Number 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. The research was conducted in Maros City. This research is Normative Juridical legal research, using a bibliographic approach, namely by taking sources from books, statutory regulations and other documents related to this research. The research results show 1. Declare the defendant IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI is legally and convincingly guilty of committing a criminal act because his negligence caused serious injury to another person, violating Article 360 Paragraph (1) of the Criminal Code as in the Second Alternative indictment. 2. Declaring the Defendant IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI was legally and convincingly proven guilty of committing a crime "Because his negligence caused serious injury to another person" as in the Second Alternative indictment. ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara “Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. Untuk mengetahui hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dalam perkara “Nomor 127/ Pid. B/ 2022/ PN Mrs”. Penelitian di lakukan di Kota Maros. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif Yuridis, melalui pendekatan kepustakaan, yaitu dengan mengambil sumber dari buku, peraturan perundangundangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan 1. Menyatakan terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL alias ADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena KealpaannyaMenyebabkan Orang Lain Luka Beratmelanggar Pasal 360 Ayat (1) KUHPsebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua. 2. Menyatakan Terdakwa IRHAM Bin MUH. ADIL Alias ADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search