Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik Mamangan Social Science Journal
BAYUNA, I WAYAN
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DERADIKALISASI DALAM IDENTIFIKASI MANTAN NARAPIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 DI WILAYAH SUMATERA SELATAN BAYUNA, I WAYAN; Alfitri, Alfitri; Putra, Raniasa
Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik Vol 19, No 2 (2024): IN PRESS
Publisher : Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/sp.v19i1.85405

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kasus pengulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan mantan narapidana terorisme (eks napiter) dan masih adanya eks napiter yang masih radikal di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dirumuskan kebijakan deradikalisasi dalam identifikasi mantan narapidana terorisme di Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana menganalisis implementasi dan faktor-faktor apa saja yang berperan dalam implementasi kebijakan deradikalisasi dalam identifikasi mantan narapidana. Teori yang digunakan ialah teori implementasi kebijakan menurut Ripley dan Franklin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi obsevasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Idensos Satgaswil Sumsel telah melaksanakan kepatuhan dan terdapat kelancaran rutinitas dalam kegiatan database, wawancara dan pengamatan, analisis, sementara dampak yang diinginkan belum komprehensif. UIN Raden Fatah dan Ponpes Muqimus Sunnah telah melakukan kepatuhan, kelancaran rutinitas serta dampak yang dinginkan sudah ada. Sementara Kesbangpol, MUI dan PWNU belum melakukan kepatuhan, kelancaran rutinitas dan belum ada dampak yang diinginkan. Terdapat faktor-faktor yang berperan dalam implementasi kebijakan yaitu jarak, sarana dan prasarana, situasi kepribadian eks napiter, kerjasama dan belum ada peraturan mengenai turunan aturan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme (RAN PE). Saran yang perlu dikakukan diantaranya: Idensos Satgaswil Sumsel Densus 88 AT Polri agar melakukan penilaian secara berkala yaitu 6 (enam) bulan sekali, Polda Sumsel agar meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi, Pemerintahan Provinsi Sumsel, Organisasi Keagaamaan dan MUI dalam melakukan identifikasi eks napiter agar bekerjasama dengan Densus 88 AT Polri, Pemerintahan Provinsi Sumsel agar membuat peraturan turunan tentang RAN PE. Lembaga pendidikan lainnya agar berperan aktif dalam memberikan dukungan pelaksanaan identifikasi eks napiter. 
Government Policy Strategy in Countering the Threat of Disintegration: Analysis within the Framework of National Resilience Bayuna, I Wayan
Jurnal Mamangan Vol 12, No 2 (2023): Special Issue
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22202/mamangan.v12i2.9202

Abstract

National disintegration is a serious threat that can weaken the stability and sustainability of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This phenomenon is reflected in increasing horizontal conflict, political polarization, intolerance, socio-economic disparities, and the spread of disinformation that has the potential to undermine national unity. This study aims to analyze the government's policy strategy in countering the threat of disintegration using the national resilience framework as an analytical tool. The research method used is a descriptive qualitative approach by reviewing policy documents, academic literature, and relevant secondary data. The analysis results show that the government's strategy is realized through several aspects, namely strengthening ideology through the internalization of Pancasila values, inclusive political consolidation, equitable distribution of economic development, preservation of socio-cultural values based on Bhinneka Tunggal Ika, and improvement of the defense and security system, including cybersecurity. However, the implementation of these policies still faces challenges such as limited inter-institutional coordination, low national literacy in some communities, and weak oversight in the implementation of regulations. Therefore, a collaborative strategy based on the Pentahelix model involving the government, academics, the business world, the media, and the community is needed to strengthen national integration. This research confirms that national resilience can only be achieved if the government's policy strategy is accompanied by the active participation of all elements of the nation
Co-Authors Alfitri Alfitri Raniasa Putra