Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PERLINDUNGAN KORBAN PEREMPUAN Giyono, Urip; Nurkhasanah, Sofiyatun; Rahman, Nur
Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon Vol 8 No 2 (2024): De Jure Muhammadiyah Cirebon (DJMC)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32534/djmc.v8i2.6608

Abstract

Sexual violence in Indonesia has become a persistent issue that shows no signs of abating. Every day, cases of sexual violence continue to rise, with the majority of victims being women and children. This situation prompted the government to enact and implement Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. One of the primary objectives of this law is to provide optimal and comprehensive protection and recovery for victims. This study employs a normative-empirical method, analyzing the implementation of positive law provisions (legislation) and written documents in action (factually) in the context of specific legal events occurring in society. The findings indicate that the Sexual Violence Crimes Law has not yet been effective. Several contributing factors include weak law enforcement, inadequate facilities and recovery access for victims, and, in some cases, violations of victims' confidentiality. Keywords: Female Victims, Sexual Violence Crimes, Legal Protection
LEGITIMASI BUDAYA DALAM PERKAWINAN ANAK: TELAAH KRITIS TERHADAP PELANGGARAN HAK ANAK Nurkhasanah, Sofiyatun
MASILE Vol 6 No 1 (2025): Jurnal Masile Studi Ilmu Keislaman
Publisher : Insitut Pesantren Babakan cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1213/Masile

Abstract

AbstrakPraktik perkawinan anak masih menjadi isu yang sangat mendesak di Indonesia, karena seringkali dilegitimasi atas nama budaya dan tradisi. Legitimasi ini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan praktik tersebut terus berlangsung dari tahun ke tahun. Masyarakat kerap melangengkan nilai-nilai tradisional dan menganggap perkawinan anak sebagai bagian dari warisan leluhur yang harus dilestarikan. Akibatnya, praktik ini terus mereproduksi dirinya di berbagai daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan anak tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender. Budaya, adat, dan tradisi sering dijadikan justifikasi untuk membenarkan praktik ini, baik di Indonesia maupun di banyak negara lain. Oleh karena itu, praktik-praktik budaya yang merugikan perempuan—termasuk perkawinan anak—perlu diidentifikasi secara kritis dan dihapuskan demi perlindungan hak anak dan tercapainya keadilan gender. Kata Kunci: Perkawinan Anak; Budaya; HAM
Perkawinan Beda Agama Perspektif Maqashid Al-syariah (Telaah Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds) Nurkhasanah, Sofiyatun
MASILE Vol 4 No 1 (2023): MASILE
Publisher : Insitut Pesantren Babakan cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.1213/masile.v4i1.58

Abstract

Abstrak Perkawinan beda agama di Indonesia sampai saat ini masih menjadi topik yang problematik, terutama tentang keabsahan legalitasnya. Begitupun dalam Islam, perkawinan beda agama masih menimbulkan banyak perbedaan pendapat diantara para ulama. Perkawinan beda agama khususnya yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds termasuk dalam ketegori perkawinan yang diharamkan, yakni perkawinan antara laki-laki Muslim dengan perempuan Musyrik. Dalam menemukan solusi guna memecahkan permasalahan hukum terkait perkawinan beda agama, penelitian ini menggunakan teori al-maqashid al-syariah Imam as-Syathibi. Al-maqashid al-syariah adalah teori yang mengatakan bahwa Allah menurunkan syariat Islam dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Demi mempermudah proses penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama baik yang terdapat dalam Penetapan Pengadilan Nomor 209/Pdt.P/2020/PN.Kds maupun pada kasus-kasus lain,adalah sah. Jika dilihat dari al-maqashid al-syariah Imam as-Syathibi, perkawinan tersebut tidak memenuhi tiga unsur pokok maslahat dharuriyat yakni menjaga agama (hifdz din), menjaga keturunan (hifdz nasl), dan menjaga harta (hifdz maal). Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Maslahat, dan Al-Maqashid Al-Syariah