Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.023
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jendela Hukum Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi Jurisprudence The 2nd Proceeding Indonesia Clean of Corruption in 2020" JURNAL DE JURE MUHAMMADIYAH CIREBON Pena : Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Jurnal Pendidikan PKn Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan PETITA Jurnal Yustitia Mahadi : Indonesia Journal of Law
Urip Giyono
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences Other

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS HUKUM KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PSBB PADA PERUSAHAAN DI KOTA CIREBON Giyono, Urip
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA, 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (26.402 KB) | DOI: 10.33373/pta.v2i2.2853

Abstract

World Health Organizationtelahmenyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, didukungolehpernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional (bencana non-alam) berkaitan eratdengan penyesuaian sistem kerja Covid 19sangat popular di segalaaspekkehidupankarenaperubahan yang luarbiasaberpengaruhbagimasyarakatdunia. Permasalahankesehatan di tengahisupandemiinimenyitaperhatiansebagianbesarkalanganduniakerjadiantaranyaadalah dilemma perusahaanmempekerjakankaumpekerjanyaataumeliburkannyadenganakibatberkurangnyahasilproduksi. Tulisaninimenggunakanmetodefenomenologihukumdanmetodepenelitianfenomenologi. Hasilpembahasandiantaranyaharusadaaturan yang wajibditerapkanDalamupayapembatasan social distanctionmaupunpyicicaldistanction
RECONSTRUCTION REGIONAL MINIMUM WAGE (UMR) INRENEWAL OF EMPLOYMENT LEGAL REMEDIES BASED INDONESIA THE VALUE JUSTICE PANCASILA Urip Giyono; Eko Soponyono
The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020" Table Of Content
Publisher : The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020"

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

As a developing country, Indonesia is facing problems of population and employment. The crucial question of which is the low level of wages among workers. Employment issues in Indonesian is regulated in Article 5 (1), Article 20 (2) of Article 27 paragraph (2) of Article 28 and ), Article 33 paragraph (1) Constitution 1945.Goverment set wage the rule Minister of Manpower and Transmigration No. 7 of 2013 about Minimum.In the fact wages, worker more difficult to achieve the Living Needs (KHL) to uncover research Reconstruction Policy concept (Minimum Wage) UMR In Indonesia.Rekonstruksi employment Legal Reform efforts Minimum Wage (UMR) The Justice Value based Pancasila. UMR Based on the values of Al-qur'andan Al-Hadith, In human life, not everyone can work for himself, because of the lack of working capital, so it must be working for someone else. Keywords: Justice, Wages and Rights
KAJIAN KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS UDARA (Studi kasus pada Perempuan dan Anak pada Kecelakaan Pesawat Terbang Sriwijaya Air SJ 182) ratna puspitasari; Urip Giyono
Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi Vol 10, No 1 (2021)
Publisher : Department of Tadris IPS FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/edueksos.v10i1.7987

Abstract

ABSTRAKSalah satu moda transportasi yang diminati masyarakat di Indonesia karena menempuh jarak dan waktu yang lebih singkat adalah moda transportasi udara. Moda transportasi udara menempuh perjalanan dengan waktu yang lebih pendek dibanding dengan moda pesawat terbang di luar negeri. Meskipun memiliki resiko delay, terlambat dan kecelakaan yang berimbas pada kehilangan nyawa termasuk hilang sehingga dianggap penting masalah pengoperasian pesawat yang bertanggung jawab pada penumpang terutama pada perempuan dan anak. Perbedaan peran gender antara perempuan dan anak, dengan laki-laki mengakibatkan perbedaan pola perjalanan yang harus ditempuh melalui maskapai penerbangan. Hal ini menjadi penyebab perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan keselamatan pada setiap penerbangan misal: ibu hamil dan bayi. Pertanggungjawaban tersebut diatur dalam PPRI Nomor 40 Tahun 1995 terkait Angkutan Udara Pasal 45 ayat 1. Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 menyebut bahwa pihak Jasa Raharja menyerahkan santunan pada pihak yang menghadapi kecelakaan pada saat meempuh perjalanan dalam menumpang angkutan umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan. Kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 pada tanggal 9 Januari Tahun 2021 rute Jakarta-Pontianak di Kepulauan Seribu melibatkan penumpang dan karyawan berjenis kelamin perempuan dan balita menarik minat penulis untuk melakukan riset terkait analisis kesetaraan gender, moda transportasi dan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam kasus kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182 dengan teori struktural fungsional Parsons dan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kata Kunci: kesetaraan gender dan anak,  perlindungan hukum, angkutan laut ABSTRACTOne of the modes of transportation that is of interest to people in Indonesia because it covers a shorter distance and time is the air transportation mode. The air mode of transportation takes a shorter time than that of an airplane abroad. Even though it has the risk of delay, delay and accidents that have an impact on loss of life, including loss, it is considered important to issue aircraft operations which are responsible for passengers, especially women and children. The difference in gender roles between women and children and men results in differences in travel patterns that must be taken via airlines. This is the cause of women and children as a group that is vulnerable to safety on every flight, for example: pregnant women and babies. This accountability is regulated in PPRI Number 40 of 1995 regarding Air Transportation Article 45 paragraph 1.Law Number 33 and 34 of 1964 states that Jasa Raharja provides compensation to parties who face accidents while traveling on public transportation and victims of past accidents. cross road. The Sriwijaya Air SJ 182 accident on January 9, 2021, the Jakarta-Pontianak route in the Thousand Islands involving female passengers and employees and under-five attracted the author's interest to conduct research related to gender equality analysis, modes of transportation and legal protection efforts for women and children in cases Sriwijaya Air SJ 182 accident with Parsons functional structural theory and a qualitative method with a case study approach. Keywords: gender and child equality, legal protection, sea transportation
Environmental Legal Protection of Rivers in the Perspective of Sustainable Development Trias Hernanda; Urip Giyono
Jurnal Jurisprudence Vol 11, No 1 (2021): Vol. 11, No.1, Juni 2021
Publisher : Muhammadiyah University Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v11i1.14744

Abstract

Objective: This research discusses the legal protection of the river environment from the perspective of sustainable development. The concept of sustainable development is especially important in guarding river protection, so it must really be applied. Methodology: The research method used in this study is normative juridical law research, namely examining legal rules and legal principles. Finding: Based on the study obtained, that river protection in Indonesia is still weak, as evidenced by the presence of garbage and waste found in several major rivers in Indonesia, in addition to the absence of concrete actions from the government in protecting rivers. Utility: This research is useful for evaluating protection measures and providing a reference for sanctions for river protection by the concept of sustainable development. Novelty/Originality: This study provides the idea that river protection can be optimized to reduce the level of pollution and river damage by properly applying the concept of sustainable development by the Environmental Protection and Management Act (UUPPLH) principle
STUDI KASUS KEBIJAKAN PENINGKATAN KEDISIPLINAN DAN PENGETATAN PROTOKOL KESEHATAN PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) TAHAP II DI JAWA TENGAH DALAM KAJIAN HUKUM BISNIS Urip Giyono
Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 1 (2021): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v8i1.1334

Abstract

Pandemi Covid-19 mengakibatkan mandeknya berbagai sektor usaha di Indonesia. Sektor usaha yang terdampak langsung di antaranya perhotelan, transportasi, pariwisata, manufaktur dan sektor usaha lainnya yang bergantung pada pergerakan bebas manusia. Karantina wilayah sebenarnya lebih merupakan istilah lain dari physical distancing atau social distancing yang sekarang dipilih sebagai kebijakan pemerintah. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam mengurangi angka tingginya kasus Covid-19 di daerah Jawa Tengah dengan melakukan lockdown. Lockdown ini rencananya akan dilakukan pada 6-7 Februari 2021, di wilayah Jawa Tengah. Penelitian ini mengkaji hukum bisnis terhadap kegiatan Jawa Tengah di Rumah Saja pada tanggal 6-7 Februari 2021 dan bagaimana dampaknya bagi kegiatan ekonomi perdagangan di pasar-pasar tradisional. Teori yang digunakan adalah teori ECA (Empaty, Credibility, Aunthenticity). Teori ini digunakan untuk dapat membuat masyarakat mau membeli produk dan mendukung program-program yang dibuat, sehingga brand yang kita miliki tetap eksis.Pentingnya kolaborasi antar pengusaha dan pemangku kepentingan untuk dapat menghadirkan suasana tenang dan aman di masa pandemic covid-19. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah Fenomenologi Husserl sebagai usaha spekulatif digunakan untuk menentukan hakikat yang seluruhnya didasarkan atas pengujian dan penganalisaan terhadap hal-hal yang nampak di era pandemi.
PEREMPUAN DALAM INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (KAJIAN IPM-IPG DAN IDG SUMBER KEMENPP TAHUN 2019) Urip Giyono; Maemunah Maemunah
Jurnal Jendela Hukum Vol 8 No 2 (2021): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v8i2.1580

Abstract

Perempuan, dalam kaitan dengan pembangunan dan hasil pembangunan selalu menarik jika dikaji dan dibanding- bandingkan antar tahun maupun antar Kabupaten /Kota.Dari tahun ke tahun perempuan selalu ada peningkatan dalam perannya di berbagai bidang, Kementerian Pemberdayaan Perempuan selalu meliris hasil dari pembangunan, dan bagaiman peran dalam pembangunan. Dengan data yang ada di Kementerian Pemberdayaan Perempuan, penulis membuat perbandingan dengan kabupaten yang ada di wilayah propinsi dan dengan capian di tingkat Propinsi, berdasarkan data yang didapat tersebut disandingkan dengan data dari Kabupaten /kota yang dijadikan bahan untuk lokasi kajian, maka terlihat posisi perempuan dalam berbagai bidang yang menghasilkan Indeks pembangunan Manusia, Indeks Pembangunan Gender dan Indeks pemberdayaan Gender. Untuk Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019, bahwa perempuan di kabupaten tersebut sudah cukup maju, dibanding dengan kabupaten yang se wilayah dan lahirnya lebih dulu. inilah yang menarik dari kab. Kuantan Singingi. Dengan hasil Indek Pembangunan Manusia sabagai berikut : perempuan dalam Indeks Pembangunan Manusia UHH dan ALS ada di atas laki- laki, RTS dan pengeluaran perkapita ada dibawah laki- laki. Indeks Pembangunan Gender berada pada angka 90,06 berada diatas kab. Rokan Hulu dan diatas Propinsi Riau, Untuk Indeks Pembangunan Gender berada di angka 61,63 dibawah Kab. Meranti, dan Propinsi. Dengan kajian ini dapat mengambil point-point untuk bagaimana kedepan dalam pemberdayaan perempuan khususnya di Kabupaten Kuantan Singingi.
KAJIAN ETNISITAS DAN KETENAGAKERJAAN TERKAIT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 TERHADAP MASUKNYA TENAGA KERJA CHINA DI INDONESIA Urip Giyono; Ratna Puspitasari
Jurnal Jendela Hukum Vol 9 No 1 (2022): JENDELA HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24929/fh.v9i1.1957

Abstract

Salah satu isu etnisitas dan ketenagakerjaan yang menjadi perdebatan adalah ketenagakerjaan dengan melibatkan orang asing yaitu etnis China. Pemerintah mempertimbangkan ini untuk mendukung perekonomian nasional dan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan investasi, sehingga dipandang perlu pengaturan kembali perijinan penggunaan tenaga kerja asing. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Pada Perpres ini disebutkan, penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri. Setiap Pemberi Kerja TKA, menurut Perpres ini, wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia, jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA. Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA yang lain dalam jabatan yang sama, paling lama sampai dengan berakhirnya masa kerja TKA sebagaimana kontrak kerja TKA dengan Pemberi Kerja TKA pertama. Penelitian ini menggunakan teori konflik Coser yang membedakan konflik menjadi 2 (dua), yakni konflik yang realistis dan yang tidak realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari adanya kekecewaan individu atau kelompok masyarakat terhadap sistem dan tuntutan-tuntutan yang ada pada hubungan sosial dan konflik non-realistis adalah konflik yang bukan berasal dari tujuan persaingan yang berlawanan, tapi merupakan kebutuhan pihak tertentu untuk meredakan ketegangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus dengan menganut model normatif-empiris sehingga pengelolaan dan analisis data pada dasarnya tergantung pada jenis datanya.”
ANALISIS HUKUM KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) PADA PERUSAHAAN DI KOTA CIREBON Urip Giyono
PETITA Vol 2, No 2 (2020): PETITA Vol. 2 No. 2 Desember 2020
Publisher : PETITA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/pta.v2i2.3570

Abstract

World Health Organization telah menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, didukung oleh pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional (bencana non-alam) berkaitan erat dengan penyesuaian sistem kerja Covid 19 sangat popular di segala aspek kehidupan karena perubahan yang luar biasa berpengaruh bagi masyarakat dunia. Permasalahan kesehatan di tengahi isu pandemic ini menyita perhatian sebagian besar kalangan dunia kerja diantaranya adalah dilema perusahaan mempekerjakan kaum pekerjanya atau meliburkannya dengan akibat berkurangnya hasil produksi. Tulisan ini menggunakan metode fenomenologi hukum dan metode penelitian fenomenologi. Hasil pembahasan diantaranya harus ada aturan yang wajib diterapkan dalam upaya pembatasan social distancing maupun physical distancing.
Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan Mangaraja Manurung; Urip Giyono
VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 5 No 2 (2021): September 2021
Publisher : Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam menjalankan tugasnya, aparatur sipil negara atau asn sengaja ataupun tidak seringkali bersinggungan dengan hukum dalam pelaksanaan tugasnya, pada saat inilah negara harus hadir dalam memberikan bantuan hukum dengan mempertimbangkan asas hukum presumtion of innocence atau lebih dikenal dengan istilah Asaspraduga tak bersalah.Didepan hukum semua orang setara,kemudian undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara semakin memperkokoh gagasan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan bantuan hukum diberikan kepada ASN. Adapun rumusan masalah dari penulisan ini adalah apa jenis kasus yang mendapatkan bantuan hukum untuk aparatur sipil negara (asn) di sekretariat daerah kabupaten asahan, danapa saja hambatan dalam proses pemberian bantuan hukum kepada aparatur sipil negara (asn) di sekretariat daerah kabupaten asahan.Untuk menjawab rumusan masalah diatas, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dengan kata lain adalahdengan melakukan penelitian prodak hukum yang berlaku dan juga mengamati praktik lapangan yaitu di Setdakab. Asahan. sumber data yang melalaui wawancara langsung dan mendalam dengan petugas terkait.Jenis kasus yang mendapatkan bantuan hukum menurut peraturan daerah kabupaten asahan nomor 9 tahun 2014 yakni masalah persoalan hukum perdata, pidana dan tata usaha Negara, dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di sekretariat daerah kabupaten asahan masih banyak mengalami hambatanyang bersumber dari faktor internal dan eksternal itu sendiri terutama pemberi dan penerima bantuan hukum tersebut.
KONTRIBUSI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN MENGGUNAKAN MODEL ROLE PLAYINGUNTUK PENGEMBANGAN KETERAMPILAN INTELEKTUAL SISWA Apriyanda Kusuma Wijaya; Urip Giyono; Muhammad Mona Adha
Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan) Vol 1, No 2 (2020): November 2020
Publisher : Universitas Tanjungpura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26418/jppkn.v1i2.41253

Abstract

This research aims to determine the effect of Civics Education using role playing models on students' intellectual skills. This research uses a quasi-experimental method with a quantitative approach. Overall Telkom Bandung Vocational School students become the study population then for the sample that is students of class X Multimedia-2 as an experimental class and class X Multimedia-3 as a control class. This research uses observation, tests, and questionnaires as research instruments. Processing and data analysis using test statistics T-parametric inferentialT-Test with the help of SPSS version 20 application software. The results of this research indicate that Civics Education using role playing models influences the development of students' intellectual skills. Students in classes using models role playing (experimental classes) have better intellectual skills than students in conventional learning classes lectures (control classes). Intellectual skills in this study include the ability to identify problems, describe problems, and take attitude towards problems. This is evidenced by the mean in the experimental class that is greater than the mean in the control class.Keywords : Intellectual Skills, Role Playing Model.
Co-Authors Abraham, Feri Amala, Muh Alfi Ihsanu Apriyanda Kusuma Wijaya Eko Soponyono Elya Kusuma Dewi Harun Fadhli Irfan Rizky Hutomo Kukuh SA Kusuma, Sandi Maemunah Maemunah Mangaraja Manurung Muh Alfi Ihsanu Amala Muhamad Tahfif Muhammad Mona Adha Multahibun, Multahibun Nur Rahman Nur Rahman, Nur Nurkhasanah, Sofiyatun Prasetyo, Galih Dwi Pristika Handayani Rahdy Kurniawan Ratna Puspitasari, Ratna Sarip Sarip Sri Yanti Sudarmanto, Kukuh Sudika Sudika Tohari, Mohammad Trias Hernanda