Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Kebijakan Rencana Tata Ruang di Kabupaten Gianyar Graha, I Made Satya; Fikriyah, Inayatul
Jurnal Ilmiah Telsinas Vol 7 No 2 (2024)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/telsinas.v7i2.5619

Abstract

Pertumbuhan penduduk berimplikasi pada kebutuhan pangan. Pertumbuhan penduduk seharusnya diiringi dengan pertumbuhan ketersediaan pangan. Namun ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan manusia bersifat tetap, hal ini menyebabkan ketersediaan pangan akan terancam. Pemerintah Republik Indonesia kemudian membuat kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) untuk mengamankan ketahanan pangan beserta penetapan delineasi LSD. LSD harus tersinkron dengan kebijakan tata ruang, dikarenakan urgensinya kejelasan aturan dalam rangka pemenuhan swasembada pangan nasional. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian LSD terhadap kebijakan tata ruang di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan pada tema pola keruangan. Pengumpulan data menggunakan data sekunder kemudian dianalisis dengan pendekatan keruangan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Untuk mengetahui pola sebaran kesesuaian menggunakan metode overlay. Penelitian ini menemukan bahwa 7.315,96 Ha (70%) delineasi LSD diatur sesuai sebagai tanaman pangan dalam rencana tata ruang. 7.135,580 Ha (68%) LSD merupakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KPPB). Tidak terakomodirnya delineasi LSD sebagai kawasan tanaman pangan pada kebijakan rencana tata ruang akan berdampak pada perizinan tata ruang, dikarenakan adanya ketidakpastian peruntukan ruang. Kemudian belum sesuainya delineasi LSD sebagai KPPB akan berdampak pada munculnya peluang perubahan peruntukan lahan. Perlu dilakukan sinkronisasi antara LSD terhadap KPPB dan Rencana Tata Ruang. Sinkronisasi dilakukan pada tahapan perancangan materi teknis sampai pada legalitas menjadi peraturan.
Evaluation Mangrove Density on the North Coast as a Means of Mitigation Danger Tidal Flood: Case Study of Demak Regency Fikriyah, Inayatul; Dewa, Jhon Jhohan Putra Kumara
Jurnal Ilmiah Telsinas Vol 8 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/telsinas.v8i1.6132

Abstract

This study focuses on assessing the density of mangrove forests on the north coast of Demak Regency as an independent mitigation effort against tidal flooding. The impact of tidal flooding can be observed directly, such as damaged ponds and agricultural land, inundated road infrastructure, submerged houses, and disruption of livelihoods. This study is crucial because it provides data and spatial analysis to understand the current level of mangrove density, identify vulnerable areas and inform appropriate mitigation actions before the impact of tidal flooding. The study's novelty is that it focuses on specific density and vulnerability levels and uses significant short-term cover change analysis. Using spatial analysis methods through Geographic Information Systems (GIS) and satellite imagery from 2018-2023, several areas along the coast have mangrove densities varying from 1200-3400 trees per hectare. There was a 27.3% reduction in mangrove cover mainly due to changes in land use to ponds. Overlay analysis combining mangrove density with flood hazard maps and geographic information also maps how different mangrove areas are strongly related to tidal flooding. Areas with mangrove density <2000 trees per hectare are much more vulnerable to tidal flooding, which is worse at lower and better at higher ranges. The findings suggest that coastal engineering using soft hybrids, which integrate breakwater structures and mangrove rehabilitation, will be more effective in achieving long-term coastal resilience than using hard engineering techniques alone, support the integration of mangrove density thresholds into coastal infrastructure planning to enhance resilience against tidal flooding. As an effective policy for coastal management, a minimum standard of 3,000 mangrove trees per hectare is needed, and Demak Spatial Planning is needed to focus more on mangrove conservation within the Demak policy framework.