Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Journal of Scientific Interdisciplinary
Akhmad Fauzi Aseri
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Yuridis dan Syariah terhadap Fenomena Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura Muhammad Rani; Akhmad Fauzi Aseri; Ahmadi Hasan
Journal of Scientific Interdisciplinary Vol. 1 No. 4 (2024)
Publisher : PT. Banjarese Pacific Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62504/jsi1137

Abstract

Fenomena dispensasi kawin di Pengadilan Agama Martapura menjadi perbincangan hangat, mengingat semakin tingginya angka permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak yang ingin menikah di bawah usia yang diatur oleh perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dispensasi kawin dari perspektif hukum positif dan syariah, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Secara yuridis, dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, terdapat ketegangan antara ketentuan hukum negara dan pandangan agama terkait batasan usia minimal untuk menikah. Dari sisi syariah, pernikahan di bawah usia yang ditetapkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial, meskipun dalam beberapa kondisi, dispensasi kawin dipandang sebagai solusi bagi individu yang berada dalam situasi darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Pengadilan Agama Martapura, dengan menganalisis keputusan-keputusan yang dikeluarkan terkait dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum negara memberikan ruang untuk dispensasi, namun nilai-nilai syariah tetap mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan. Oleh karena itu, kebijakan pengadilan perlu memperhatikan aspek-aspek perlindungan tersebut dalam memutuskan setiap permohonan dispensasi kawin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya terkait dengan usia pernikahan dan dispensasi kawin di Indonesia.
Reconstruction of the Law on Compensation for the Remaining Land Acquisition of Government-Owned Projects in the Perspective of Islamic Law and National Law Azhari, Muhammad Rizki; Akhmad Fauzi Aseri; Muhaimin
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 24 No. 1 (2025): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v24i2.6245

Abstract

Development carried out by the government certainly cannot be separated from the land acquisition process. Legally, land acquisition for development in the public interest is regulated in Law Number 2 of 2012. The government as a policy maker is responsible for the birth of a regulation by looking at it from the perspective of the value of maslahah for the community, especially land owners. Compensation for land acquisition for public interest is one example of a case that can be resolved with this concept, because it is related to worldly matters (muamalah) and social problems. The law in the Qur'an and As - Sunnah teaches to create peace in life with the methods that have been given. The problems raised specifically include what are the weaknesses of the regulation on the period of compensation for the remaining land areas affected by the acquisition of government-owned project land in national law, how is the review of Islamic law related to the weaknesses of the regulation on the period of compensation for the remaining land areas affected by the acquisition of government-owned project land and how is the reconstruction of the law regarding the period of compensation for the remaining land areas affected by the acquisition of government-owned project land from the perspective of Islamic law and national law. The method used in this study is normative legal research through literature studies using a statutory approach ( Statute Approach ), conceptual, case study and comparison. Therefore, in order to obtain legal certainty and achieve a sense of justice, it is necessary to reconstruct several legal provisions regarding the time period for providing compensation for remaining land areas affected by land acquisition for public interest.
Co-Authors Ahmadi Hasan Azhari, Muhammad Rizki Muhaimin Muhammad Rani