Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Pemberdayaan Kedamangan Sebagai Lembaga Adat Dayak Dalam Pelayanan Publik Di Masyarakat Desa Belukan Kecamatan Kahayan Tengah Pulang Pisau Aprillina, Iin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.939-944

Abstract

Kedamangan sebagai Lembaga Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu contoh dari lembaga adat itu. Sebagai Lembaga Adat Dayak, Kadamangan sudah diakui sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga sekarang ini. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, adat-istiadat Dayak dan Lembaga Adat Dayak dirasa semakin mengabur dengan adanya hukum positif negara yang menjadi pengendali sosial (social control) bagi masyarakat Dayak juga. Syukurlah, di Provinsi Kalimantan Tengah benturan itu tidak terjadi dengan lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah. Dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Balukon, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa Kadamangan sebagai Lembaga Adat Dayak sungguh menolong masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah dan persoalan. Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan Kadamangan adalah antara lain: Dukung pemerintah lewat PERDA atau PERGUB; penyediaan dana bagi perangkat Lembaga Adat Dayak; keputusan Lembaga Adat Dayak yang bersifat adil. Namun demikian, pemberdayaan Kadamangan sebagai Lembaga Adat Dayak masih mengalami hambatan untuk memaksimalkan pelayanannya. Faktor-faktor penghambat itu antara lain adalah: Luasnya wilayah pelayanan; terbatasnya dana dan sarana Kadamangan; arus globalisasi yang menggerus nilai-nilai adat-istiadat; kaum intelektual bidang hukum yang kerap menomorduakan hukum adat; belum tersedianya pendidikan kelembagaan adat; belum tersedianya wadah pemersatu aspirasi para Damang se-Kalimantan Tengah; adanya anggapan Lembaga Adat Dayak sebagai sumber mata pencaharian ketimbang sebagai wadah pelayanan.Kata kunci: Lembaga Kedamangan, Lembaga Adat Dayak, Pelayanan Publik.
Pemberdayaan Kedamangan Sebagai Lembaga Adat Dayak Dalam Pelayanan Publik Di Masyarakat Desa Belukan Kecamatan Kahayan Tengah Pulang Pisau Aprillina, Iin
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.939-944

Abstract

Kedamangan sebagai Lembaga Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah adalah salah satu contoh dari lembaga adat itu. Sebagai Lembaga Adat Dayak, Kadamangan sudah diakui sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga sekarang ini. Akan tetapi seiring dengan perjalanan waktu, adat-istiadat Dayak dan Lembaga Adat Dayak dirasa semakin mengabur dengan adanya hukum positif negara yang menjadi pengendali sosial (social control) bagi masyarakat Dayak juga. Syukurlah, di Provinsi Kalimantan Tengah benturan itu tidak terjadi dengan lahirnya Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah. Dari penelitian yang dilaksanakan di Desa Balukon, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, ditemukan bahwa Kadamangan sebagai Lembaga Adat Dayak sungguh menolong masyarakat setempat untuk menyelesaikan masalah dan persoalan. Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan Kadamangan adalah antara lain: Dukung pemerintah lewat PERDA atau PERGUB; penyediaan dana bagi perangkat Lembaga Adat Dayak; keputusan Lembaga Adat Dayak yang bersifat adil. Namun demikian, pemberdayaan Kadamangan sebagai Lembaga Adat Dayak masih mengalami hambatan untuk memaksimalkan pelayanannya. Faktor-faktor penghambat itu antara lain adalah: Luasnya wilayah pelayanan; terbatasnya dana dan sarana Kadamangan; arus globalisasi yang menggerus nilai-nilai adat-istiadat; kaum intelektual bidang hukum yang kerap menomorduakan hukum adat; belum tersedianya pendidikan kelembagaan adat; belum tersedianya wadah pemersatu aspirasi para Damang se-Kalimantan Tengah; adanya anggapan Lembaga Adat Dayak sebagai sumber mata pencaharian ketimbang sebagai wadah pelayanan.Kata kunci: Lembaga Kedamangan, Lembaga Adat Dayak, Pelayanan Publik.
The Evaluasi Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kuala Kuayan Kecamatan Mentaya Hulu Kotawaringin Timur Apriani, Gradila; Sintha, Melia; Aprillina, Iin
EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI ) Vol 8 No 1 (2025): Edu Sociata : Jurnal Pendidikan Sosiologi
Publisher : EDU SOCIATA ( JURNAL PENDIDIKAN SOSIOLOGI )

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33627/es.v8i1.3476

Abstract

This research aims to evaluate the implementation of good governance principles in Village Fund management in Kuala Kuayan Village, Mentaya Hulu District, East Kotawaringin Regency. The research method used is descriptive qualitative. The results showed that the implementation of good governance principles in Village Fund management in Kuala Kuayan Village has been running, but there are still some obstacles, especially regarding transparency and accountability principles. This research found that community participation in Village Fund planning is quite good, but involvement in supervision is still limited. Transparency of Village Fund budget information is not yet optimal, while accountability for Village Fund reporting has been carried out in accordance with applicable regulations. The effectiveness and efficiency of fund management still need to be improved through more targeted programs. This research recommends the need to strengthen the capacity of village officials, increase socialization of Village Funds to the community, and improve village financial information systems to support transparency and accountability.
ASTA CITA HARMONI LINGKUNGAN: PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES BERBASIS KOMPOSTER-BIN Thareq, Subhan Ilham; Dwinanda, Indah Gumilang; Apriani, Gradila; Aprillina, Iin
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 10, No 1 (2026): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v10i1.37114

Abstract

Abstrak: Volume sampah rumah tangga yang terus meningkat berdampak pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kegiatan pengabdian berfokus pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga melalui komposter-bin. Mitra dalam kegiatan pengabdian yakni organisasi TSAK yang bergerak dibidang mitigasi bencana yang beranggotakan 25 orang. Metode yang digunakan yakni partisipatoris dengan tahapan sosialisasi, pelatihan teknis, pendampingan, dan monitoring lanjutan. Evaluasi keberhasilan kegiatan menggunakan instrumen pre-test dan post-test untuk mengukur keberhasilan kegiatan mengenai pengetahuan, pemahaman, motivasi, dan penggunaan komposter-bin. Hasil kegiatan terjadinya perubahan pada mitra dalam pengolahan sampah rumah tangga yang ditunjukkan melalui penurunan angka “ketidaktahuan pengolahan sampah” dari 85% menjadi 15%. Sedangkan untuk “pemahaman pengolahan sampah melalui komposter-bin” meningkat menjadi 100% dari semula 85%. Aspek “motivasi pengolahan sampah mandiri” meningkat menjadi 100% dari sebelumnya 10%, dan aspek “keberlanjutan penggunaan komposter-bin” naik menjadi 90% dari 10%. Perubahan kondisi mitra menjadi pedoman keberhasilan kegiatan pengabdian dalam pengolahan sampah rumah tangga melalui komposter-bin dalam upaya mewujudkan sustainable citis and communities.Abstract: The increasing volume of household waste has an impact on the quality of the environment and public health. The community service activity focused on empowering the community in processing household waste through composter bins. The partner in the community service activity was the TSAK organization, which is engaged in disaster mitigation and has 25 members. The method used is participatory, with stages of socialization, technical training, mentoring, and follow-up monitoring. The evaluation of the success of the activity uses pre-test and post-test instruments to measure the success of the activity in terms of knowledge, understanding, motivation, and use of composter bins. The results of the activity showed a change in the partners' household waste management, as indicated by a decrease in the “lack of knowledge about waste management” from 85% to 15%. Meanwhile, “understanding of waste management through compost bins” increased to 100% from 85%. The aspect of “motivation for independent waste management” increased to 100% from the previous 10%, and the aspect of “sustainability of compost bin use” rose to 90% from 10%. The changes in the partners' conditions serve as a guideline for the success of community service activities in household waste management through compost bins in an effort to create sustainable cities and communities.