Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum LEX OMNIBUS : JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA MALA IN SE : JURNAL HUKUM PIDANA, KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI IPSSJ
Bambang Widarto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ronaldo Saputra Silalahi; Bambang Widarto; Lasmauli Noverita
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 02 Februari (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keterbukaan dalam tahapan pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur perubahan terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pilar fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah kepustakaan terhadap berbagai ketentuan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan referensi hukum yang berkaitan, yang selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif deskriptif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa  pengaturan mengenai prinsip keterbukaan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan landasan normatif yang komprehensif mencakup dimensi keterbukaan informasi dan keterbukaan partisipasi publik. Namun, penerapan prinsip keterbukaan dalam proses penyusunan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan kesenjangan signifikan antara komitmen normatif dengan praktik empiris, yang tercermin dari pembahasan di luar gedung parlemen dengan akses publik terbatas, minimnya transparansi dokumen legislasi, serta penyimpangan dari mekanisme Prolegnas. Kelemahan implementasi ini dibuktikan dengan adanya empat gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi dan dissenting opinion dari empat hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi tata kelola legislasi untuk memperkuat mekanisme transparansi dan partisipasi publik serta pengembangan standar pengujian formil yang lebih substantif oleh Mahkamah Konstitusi guna mencegah praktik abusive law making dan memperkuat praktik demokrasi yang berlandaskan konstitusi di Indonesia.
IMPLIKASI HUKUM DARI DOKUMENTASI TRANSFER PRICING YANG TIDAK MEMADAI DI INDONESIA Muhammad Riza Pahlevi; Bambang Widarto
MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi, dan Viktimologi Vol. 2 No. 2 (2025): MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi Dan Viktimologi (October)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN RAHMAT HUSADA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/mis.v2i2.309

Abstract

Transfer pricing documentation is a crucial requirement, especially for parties conducting transactions with affiliated parties, both domestically and internationally. This study aims to determine the transfer pricing provisions in Indonesia and the legal implications of inadequate transfer pricing documentation in Indonesia. The research method used is a qualitative, normative-juridical approach. Legal materials are drawn from decisions and legislation related to transfer pricing. The results of this study are: 1) Transfer pricing provisions in Indonesia are regulated by Minister of Finance Regulation Number 172 of 2023, which emphasizes the arm's-length principle for transactions between related parties, expands the scope of documentation to include financial transactions, and aligns regulations with international standards to increase transparency and tax fairness. 2) Incomplete transfer pricing documentation can result in administrative sanctions and stringent tax audits. The dispute between the Directorate General of Taxes and PT Garuda Mataram Motor emphasizes the importance of the arm's-length principle and adequate documentary evidence, while highlighting the need for an effective dispute resolution mechanism to manage tax risks for multinational companies and regulators.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGGELAPAN FAKTUR PAJAK Jose Janitra Jaya; Bambang Widarto
LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Vol. 2 No. 2 (2025): Lex Omnibus : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara (Desember)
Publisher : YAYASAN PENDIDIKAN DAN PELAYANAN KESEHATAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.08221/lexomnibus.v2i2.294

Abstract

Tax crimes such as tax invoice evasion undermine the fairness and effectiveness of the tax system and harm state revenues. The purpose of this study is to determine the regulation and enforcement of laws, as well as the obstacles to tax invoice evasion in Indonesia, as expressly regulated in Law Number 7 of 2021. The research method used was a qualitative method with a normative juridical approach, analyzing tax cases. The results of this study indicate that the regulation and enforcement of laws, as well as the obstacles to tax invoice evasion in Indonesia, are expressly regulated in Law Number 7 of 2021, which provides for imprisonment and heavy fines as a deterrent and compliance improvement measure. However, law enforcement still faces obstacles such as lack of oversight, low taxpayer awareness, inaccurate data, and a lack of transparent bureaucracy. Therefore, synergy between clear regulations, effective law enforcement, and increased awareness and transparency are needed to create a fair, efficient, and sustainable tax system in Indonesia.
Aspek Hukum Pajak atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia: Studi Kasus Implementasi PMK No.50 Tahun 2025 Halim, Basten Roberto; Diding Rahmat; Bambang Widarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4414

Abstract

Perkembangan cryptocurrency sebagai bagian dari ekonomi digital menimbulkan implikasi hukum baru, khususnya dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun diklasifikasikan sebagai komoditas digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikenai pajak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pajak atas transaksi cryptocurrency di Indonesia melalui studi kasus implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 serta menilainya berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak dan teori kesejahteraan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan membandingkan pengaturan pajak aset kripto di Singapura dan kerangka kebijakan OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 50 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pemajakan transaksi cryptocurrency melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan serta mekanisme pemungutan oleh penyelenggara perdagangan aset kripto. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya terkait transaksi lintas negara dan keterbatasan pengawasan. Berdasarkan teori kesejahteraan negara, kebijakan pajak atas transaksi cryptocurrency merupakan langkah progresif untuk memperluas basis pajak, namun masih memerlukan penyempurnaan agar dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan negara secara optimal.
Co-Authors Diding Rahmat Halim, Basten Roberto Jose Janitra Jaya Lasmauli Noverita Muhammad Riza Pahlevi Ronaldo Saputra Silalahi