Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum IPSSJ
Bambang Widarto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Public Health Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Aspek Hukum Pajak atas Transaksi Cryptocurrency di Indonesia: Studi Kasus Implementasi PMK No.50 Tahun 2025 Halim, Basten Roberto; Diding Rahmat; Bambang Widarto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4414

Abstract

Perkembangan cryptocurrency sebagai bagian dari ekonomi digital menimbulkan implikasi hukum baru, khususnya dalam bidang perpajakan. Di Indonesia, aset kripto tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, namun diklasifikasikan sebagai komoditas digital yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dikenai pajak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pajak atas transaksi cryptocurrency di Indonesia melalui studi kasus implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 serta menilainya berdasarkan prinsip-prinsip hukum pajak dan teori kesejahteraan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan membandingkan pengaturan pajak aset kripto di Singapura dan kerangka kebijakan OECD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 50 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas dalam pemajakan transaksi cryptocurrency melalui pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan serta mekanisme pemungutan oleh penyelenggara perdagangan aset kripto. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan, khususnya terkait transaksi lintas negara dan keterbatasan pengawasan. Berdasarkan teori kesejahteraan negara, kebijakan pajak atas transaksi cryptocurrency merupakan langkah progresif untuk memperluas basis pajak, namun masih memerlukan penyempurnaan agar dapat mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan negara secara optimal.
ANALISIS YURIDIS PROSES PEMBENTUKAN REVISI UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF ASAS KETERBUKAAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Ronaldo Saputra Silalahi; Bambang Widarto; Lasmauli Noverita
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 3 No. 02 Februari (2026): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip keterbukaan dalam tahapan pembentukan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur perubahan terhadap Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 mengenai Tentara Nasional Indonesia berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. Asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan pilar fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah kepustakaan terhadap berbagai ketentuan hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan referensi hukum yang berkaitan, yang selanjutnya diolah dengan analisis kualitatif deskriptif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa  pengaturan mengenai prinsip keterbukaan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah memberikan landasan normatif yang komprehensif mencakup dimensi keterbukaan informasi dan keterbukaan partisipasi publik. Namun, penerapan prinsip keterbukaan dalam proses penyusunan perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan kesenjangan signifikan antara komitmen normatif dengan praktik empiris, yang tercermin dari pembahasan di luar gedung parlemen dengan akses publik terbatas, minimnya transparansi dokumen legislasi, serta penyimpangan dari mekanisme Prolegnas. Kelemahan implementasi ini dibuktikan dengan adanya empat gugatan uji formil ke Mahkamah Konstitusi dan dissenting opinion dari empat hakim konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 yang menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi tata kelola legislasi untuk memperkuat mekanisme transparansi dan partisipasi publik serta pengembangan standar pengujian formil yang lebih substantif oleh Mahkamah Konstitusi guna mencegah praktik abusive law making dan memperkuat praktik demokrasi yang berlandaskan konstitusi di Indonesia.
Co-Authors Diding Rahmat Halim, Basten Roberto Lasmauli Noverita Ronaldo Saputra Silalahi