Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Ngaliman ILJS
Dewi Ulfa Lailatul Fitria
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Islamic Law Review on Polygamy: Gender Justice and Human Rights Dewi Ulfa Lailatul Fitria; Rona Merita
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 5 No. 2: April 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v5i2.6632

Abstract

This article examines the intersection of polygamy, gender justice, and human rights within the framework of Islamic law. The primary objective is to analyze how traditional Islamic practices regarding polygamy can be reconciled with contemporary human rights principles, particularly focusing on the implications for women's rights. Utilizing a qualitative approach, the study reviews relevant Islamic legal texts alongside international human rights conventions, such as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). The findings indicate that while polygamy is permissible in Islam under specific conditions—primarily the requirement of justice among wives—its practical application often leads to violations of women's rights and gender inequality. Furthermore, the research highlights the necessity for reform in legal frameworks governing polygamy to ensure alignment with human rights standards. The significance of this study lies in its potential to inform policymakers and scholars about the need for a balanced approach that respects both Islamic teachings and modern human rights norms, ultimately promoting gender justice within Muslim societies.
Sosialisasi Hak-Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Islam Di Komunitas Dewi Ulfa Lailatul Fitria; Nurul Salafiyah; Soim
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 2 (2024): Ngaliman. Agustus 2024
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v3i2.1343

Abstract

Sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di komunitas merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai posisi perempuan dalam masyarakat. Meskipun ajaran Islam mengakui dan melindungi hak-hak perempuan, banyak tantangan dan diskriminasi yang masih dihadapi oleh mereka dalam praktik sehari-hari. Melalui berbagai program sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), masyarakat diberikan edukasi tentang hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, nafkah, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi ceramah, diskusi, dan pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan mengubah stereotip negatif yang ada. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta mendorong perubahan positif dalam sikap dan perilaku terhadap hak-hak perempuan. Dengan demikian, sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat edukasi tetapi juga sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.
Implementasi Nilai Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Dewi Ulfa Lailatul Fitria; Devi Anantasari
Bahasa Indonesia Vol 8 No 02 (2023): Islamic Law September 2023
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v8i02.737

Abstract

Nilai nilai kebangsaan adalah nilai-nilai yang melekat pada bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ada empat nilai-nilai kebangsaan yang dijadikan sebagai konsensus hidup berbangsa yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelayanan publik merupakan bagian dari pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pelayanan publik hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Pelayanan Publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yaitu nilai toleransi, nilai keadilan dan nilai gotong royong. Ketiga nilai wajib diimplementasikan dalam meningkatkan nilai pelayanan publik kepada seluruh rakyat Indonesia.
Sosialisasi Hak-Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Islam Di Komunitas Dewi Ulfa Lailatul Fitria; Nurul Salafiyah; Soim
Ngaliman: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2024): Ngaliman. Agustus 2024
Publisher : Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/ngaliman.v3i2.1343

Abstract

Sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam di komunitas merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai posisi perempuan dalam masyarakat. Meskipun ajaran Islam mengakui dan melindungi hak-hak perempuan, banyak tantangan dan diskriminasi yang masih dihadapi oleh mereka dalam praktik sehari-hari. Melalui berbagai program sosialisasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), masyarakat diberikan edukasi tentang hak-hak perempuan, termasuk hak atas pendidikan, nafkah, dan partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi ceramah, diskusi, dan pelatihan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan mengubah stereotip negatif yang ada. Hasil dari kegiatan sosialisasi ini menunjukkan peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta mendorong perubahan positif dalam sikap dan perilaku terhadap hak-hak perempuan. Dengan demikian, sosialisasi hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat edukasi tetapi juga sebagai upaya untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan setara.
Co-Authors Devi Anantasari Nurul Salafiyah Rona Merita Soim