Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Paulus Law Journal Golden Ratio of Law and Social Policy Review (GRLSPR)
Sutriani Abubakar
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Ultimum Remedium Approach in Resolving Mining Conflicts Based on Local Wisdom of Gorontalo Community Haritsa; Dharmawati; Sutriani Abubakar
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 11 No 2 (2024): Volume 11 Nomor 2 Desember 2024
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v11i2.53858

Abstract

This study aims to examine the legal resolution of people's mining conflicts in Gorontalo Province, using the ultimum remedium principle approach guided by the values ​​of Gorontalo local wisdom known as the Dulohupa tradition. The purpose of this study is to analyze the resolution of mining conflicts with the ultimum remedium approach as an effort to resolve mining conflicts that reflect the values ​​of certainty and justice for the community. The method used in this study is socio-juridical research, an approach that studies the reciprocal relationship between law and other social phenomena by obtaining data relevant to the object of research. Based on the results of the study, it shows that there have been 3 major conflicts involving a consortium of mining permit holders and mining community groups during 2023 in Gorontalo Province. The peak of the conflict was the burning of the Pohuwato Regency Regent's Office during the action that ended in riots on Saturday, September 21, 2023, and the determination of 35 representatives of the mining community as perpetrators of the destruction which has now entered the criminal trial stage in court. The conclusion is that the implementation of conflict resolution with this approach has not been running optimally, as indicated by the continued repressive approach in the form of criminal law enforcement against traditional miners. Keywords: Ulltimum Remedium; Mining Conflict; Local Wisdom, Gorontalo.
MODEL MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA HAK CIPTA Dharmawati; Sutriani Abubakar; Gracesy Prisela Christy
Paulus Law Journal Vol. 6 No. 2 (2025): Maret 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan model ideal mediasi penal sebagai upaya penyelesaian tindak pidana hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian, menggunakan model upaya penyelesaian yang ditawarkan, yaitu melalui proses mediasi penal, diperoleh puncak keadilan tertinggi karena terjadinya kesepakatan para pihak yang terlibat dalam perkara tindak pidana hak cipta tersebut. Kedua pihak dapat mencari dan mencapai solusi serta upaya terbaik untuk menyelesaikan perkara tersebut. Pihak pelaku dan korban dapat mengajukan kompensasi yang ditawarkan, disepakati dan dirundingkan antar mereka bersama sehingga solusi yang dicapai bersifat “menang-menang”
Legal Review of Consumer Protection Law in Bugis-Makassar Traditional Clothing Rental Services in Sidrap Regency, Indonesia Pratama, Muhammad Yogi; Yahya , Y.; Amma , Dharmawati; Abubakar , Sutriani
Golden Ratio of Law and Social Policy Review Vol. 4 No. 2 (2025): January - June
Publisher : Manunggal Halim Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52970/grlspr.v4i2.963

Abstract

This study analyzes the legal aspects of consumer protection in Bugis-Makassar traditional clothing rental services in Sidenreng Rappang (Sidrap) Regency. With the increasing demand for traditional clothing for various events, it is important to understand the rights and obligations of both renters and service providers. This study uses a normative legal approach by reviewing relevant laws and regulations, including Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The study results indicate that business actors in the traditional clothing rental sector must comply with consumer protection principles, such as clarity of information, quality of goods, and responsibility for losses experienced by consumers. In addition, this study also identifies potential disputes that may arise due to violations of consumer rights, such as embezzlement of rented goods. In this context, it is important for service providers to maintain consumer trust and fulfill their legal obligations. This study is expected to contribute to the development of consumer protection law in Indonesia, especially in the rental service sector, as well as provide recommendations for business actors to improve fair and transparent business practices. Thus, consumer protection can be realized effectively, creating a mutually beneficial relationship between renters and the service providers.Providers.
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS KARYA ILMIAH DOSEN: ANALISIS YURIDIS DALAM RANGKA PENINGKATAN REPUTASI AKADEMIK Dharmawati; Sutriani Abubakar
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas karya ilmiah dosen dengan peningkatan reputasi akademik institusi, studi kasus pada Universitas Ichsan Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari dokumen-dokumen publikasi ilmiah dosen serta regulasi terkait perlindungan HKI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produktivitas ilmiah dosen tergolong tinggi, dengan 596 dokumen yang telah terindeks di berbagai platform seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Namun, hanya 10 karya yang terdaftar dan memperoleh perlindungan HKI. Kesenjangan ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum serta belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam perlindungan hak cipta atas karya ilmiah. Padahal, perlindungan HKI memiliki korelasi langsung terhadap reputasi akademik institusi, baik dalam konteks akreditasi, pemeringkatan nasional maupun pengakuan internasional. Reputasi akademik yang kuat menuntut sistem yang menjamin keaslian, kualitas, dan kepemilikan hukum terhadap karya ilmiah yang dihasilkan oleh dosen. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan internal, unit layanan HKI, dan strategi kelembagaan yang mendorong integrasi antara publikasi ilmiah dan sistem perlindungan HKI. Penelitian ini merekomendasikan perlunya langkah sistematis agar perlindungan HKI menjadi bagian integral dari pembangunan reputasi akademik di perguruan tinggi.
PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN PASCA PENETAPAN HASIL KESEPAKATAN DIVERSI PADA PERKARA ANAK Sutriani Abubakar; Ayu Febi Febrianti; Rini Indhyra Khumaerah
Paulus Law Journal Vol. 7 No. 1 (2025): September 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan hasil kesepakatan diversi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan di Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar dan Balai Pemasyarakatan kelas II Watampone. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif sehingga memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan peran pembimbing kemasyarakatan memiliki tanggungjawab dalam memastikan proses diversi berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Setelah adanya kesepakatan diversi pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan terhadap anak serta memastikan pelaksanaan sanksi yang disepati dilaksanakan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, yang meliputi monitoring pemenuhan hak-hak anak, bimbingan dan evaluasi perkembangan anak selama waktu yang disepakati. Tugas pembimbing kemasyarakatan adalah mencegah anak untuk mengulangi tindak pidana serta mendukung rehabilitasi sosial anak agar dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik
Co-Authors Amma , Dharmawati Ayu Febi Febrianti Dharmawati Dharmawati Gracesy Prisela Christy Haritsa Haritsa Pratama, Muhammad Yogi Rini Indhyra Khumaerah Yahya , Y.