Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.512
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) ELEMENTARY : Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law
MUHTAJ, MAJDA EL
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PENERAPAN PROGRAM SEKOLAH RAMAH ANAK SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN DI SDN 060856 KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN SITUMORANG, AMELIA; MUHTAJ, MAJDA EL
ELEMENTARY: Jurnal Inovasi Pendidikan Dasar Vol. 4 No. 4 (2024)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/elementary.v4i4.3742

Abstract

This research aims to find out how the SRA program has been implemented at SDN 060856 Medan Perjuangan District and the driving factors and obstacles that influence the SRA program at SDN 060856 Medan Perjuangan District. This type of research is descriptive qualitative. This research was carried out using interview and observation methods with informants, namely the head of the SRA team at SDN 060856 Medan Perjuangan District and teachers who had been trained in SRA at SDN 060856 Medan Perjuangan District. Then the data analysis techniques in this research are data presentation, data reduction, and summary creation. SD N 060856 Medan Perjuangan District is committed to creating schools that are child-friendly and free of discrimination through the efforts of the principal and teachers. The school implements strict rules to protect students from violence and harassment, providing strict punishments for perpetrators of violence. The school encourages students to be active learners, the school respects children's opinions and involves them in decision making. Good communication between students and teachers creates an environment that supports children's rights. In addition, the school provides safe, comfortable facilities and a pleasant learning environment in accordance with the Child Friendly School program guidelines. ABSTRAKResearch ini bermaksud guna mengetahui bagaimana penerapan program SRA yang telah dilaksanakan di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan serta faktor-faktor pendorong serta kendala yang mempengaruhi program SRA di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. Jenis penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.  Research  ini dilaksanakan dengan metode wawancara serta observasi dengan informan yaitu kepala tim SRA di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan serta guru yang telah terlatih SRA di SDN 060856 Kecamatan Medan Perjuangan. Kemudian teknik analisis data di research ini yakni penyajian data, reduksi data, serta pembuatan rangkuman. SD N 060856 Kecamatan Medan Perjuangan berkomitmen menciptakan sekolah yang ramah anak dan bebas diskriminasi melalui upaya kepala sekolah dan guru. Sekolah menerapkan peraturan ketat untuk melindungi siswa dari kekerasan dan pelecehan, memberi hukuman yang tegas bagi pelaku kekerasan. Sekolah mendorong siswa sebagai pembelajar aktif, sekolah menghargai pendapat anak dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan. Komunikasi yang baik antara siswa dan guru menciptakan lingkungan mendukung hak anak. Selain itu, sekolah menyediakan fasilitas yang aman, nyaman, dan lingkungan belajar yang menyenangkan sesuai dengan pedoman program Sekolah Ramah Anak.
Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Simanabun Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun) Saragih, Denni Iwan Permata; Muhtaj, Majda El
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6356

Abstract

Dalam pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam anggaran dana yang didapatkan dari Pemerintah Pusat ini, pemerintah Desa wajib memperhatikan asas-asas tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Simanabun di bidang pembangunan sarana prasarana lingkungan. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu masyarakat mempunyai perspektif negatif mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan khususnya sarana prasarana lingkungan di Desa Simanabun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan,Kepala Dusun, dan masyarakat. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian. Teknik untuk menganalisis data yaitu dengan melalui tiga tahap yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap pelaksanaan pembangunan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Bentuk transparansi dari pengelolaan Dana Desa di Desa Simanabun yaitu dengan adanya prasasti-prasasti dalam setiap pembangunan yang dibangun menggunakan Dana Desa. Kemudian bentuk partisipatif dari pengelolaan tersebut yaitu sebelum adanya Musyawarah Rencana Bangunan Desa (MusRenBangDes), yang dalam musyawarah tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan Desa. Sedangkan bentuk dari akuntabilitas dari pengelolaan Dana Desa yaitu dengan adanya laporan mengenai pendapatan Desa, bentuk pembiayaan belanja Desa, serta dana yang sudah digunakan dalam pembangunan.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan di Kota Medan Tahun 2023 (Studi Kasus Polsek Patumbak) Tabrani, Fahreza Rizki; Muhtaj, Majda El
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5182

Abstract

Kejahatan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan kekerasan merupakan masalah yang serius di Kota Medan. Beberapa tahun belakangan ini kota Medan seringkali di gemparkan dengan adanya begal, lebih tepatnya di malam hari, mereka melancarkan aksinya ketika malam hari dengan membawa senjata tajam, semua kalangan jadi korban dimulai dari anak muda sampai orangtua menjadi sasaran mereka, dengan merampas harta benda dari korban setelah itu mereka bahkan melukainya. Masyarakat sudah resah dengan adanya begal dimedan, sejauh ini polisi sudah turun tangan dalam mengatasi begal yang ada dimedan tetapi ada saja berita dari omongan warga bahwasanya begal berulah lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas upaya Polsek Patumbak  dalam penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan sepeda motor dengan kekerasan di Kota Medan pada tahun 2023. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menganalisis berbagai strategi, kendala, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas kejahatan tersebut dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
Akses Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Raudhah, Hanna Izzati Ar; Muhtaj, Majda El
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akses Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP SUMUT). BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang melapor kepada Presiden dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dimana salah satu fungsinya adalah melakukan rehabilitasi medis, sesuai amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode yang dipakai yakni pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap staf BNNP SUMUT serta klien rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi medis rawat jalan diberikan secara gratis dengan persyaratan yang cukup sederhana, seperti membawa KTP/KK dan hasil tes urin yang negatif, kemudian dilakukanlah asesmen dan rencana terapi. Adapun layanan rehabilitasi meliputi trapi medis, psikologis, dan kegiatan penunjang lainnya. Meskipun layanan telah sesuai dengan standar nasional, penelitian ini mengidentifikasi adanya beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas, sulitnya askes, dan komitmen dari klien, serta adanya stigma sosial yang menghambat penyalahguna narkotika untuk mengakses layanan rehabilitasi. Selain itu, meskipun tingkat keberhasilan program rehabilitasi tinggi, tantangan terbesar yang dihadapi adalah angka relapse dan program lanjutan/pendampimpangan. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal aksesibilitas, fasilitas, dan program pascarehabilitasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas layanan rehabilitasi medis rawat jalan di BNNP SUMUT.
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang Saragih, Tatiadinata; Muhtaj, Majda El
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5422

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak fatal bagi kehidupan seseorang sehingga perlu perhatian dan tindakan dari pihak berwenang yaitu Kepolisian. Angka kecelakaan yang bertambah dalam per tahun baik didunia dan di Indonesia membuat penulis ingin meneliti mengenai Upaya dan Hambatan serta Solusi dari Polresta Deli Serdang mengenai Penanganan kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Lubuk Pakam meningkat per tahun nya. Pada tahun 2022 angka kecelakaan mencapai 61 kasus, pada tahun 2023 mencapai 68 kasus, dan pada 2024 sampai bulan juni ditemukan 38 kasus kecelakaan lalu lintas. Penanganan kecelakaan lalu lintas di Lubuk Pakam sudah terjalankan dengan baik mengikuti pedoman SOP, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Upaya preemtif, preventif, dan represif juga terjalankan dengan baik. Hambatan yang dialami ialah kurangnya saksi/tidak ada yang mau jadi saksi, prasarana lalu lintas yang kurang memadai, kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat. Solusinya yaitu peningkatan kinerja, peningkatan layanan, peningkatan fasilitas guna mencapai tujuan.
Analisis Pengelolaan Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Simanabun Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun) Saragih, Denni Iwan Permata; Muhtaj, Majda El
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 3, No 1 (2025): Juni 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v3i1.6356

Abstract

Dalam pengelolaan Keuangan Desa harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam anggaran dana yang didapatkan dari Pemerintah Pusat ini, pemerintah Desa wajib memperhatikan asas-asas tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Simanabun di bidang pembangunan sarana prasarana lingkungan. Masalah yang terdapat dalam penelitian ini yaitu masyarakat mempunyai perspektif negatif mengenai pengelolaan Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan khususnya sarana prasarana lingkungan di Desa Simanabun. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kaur Keuangan,Kepala Dusun, dan masyarakat. Sedangkan sumber data skunder diperoleh dari dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian. Teknik untuk menganalisis data yaitu dengan melalui tiga tahap yaitu: 1) reduksi data, 2) penyajian data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data menggunakan triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap pelaksanaan pembangunan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah cukup baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Bentuk transparansi dari pengelolaan Dana Desa di Desa Simanabun yaitu dengan adanya prasasti-prasasti dalam setiap pembangunan yang dibangun menggunakan Dana Desa. Kemudian bentuk partisipatif dari pengelolaan tersebut yaitu sebelum adanya Musyawarah Rencana Bangunan Desa (MusRenBangDes), yang dalam musyawarah tersebut menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai pembangunan Desa. Sedangkan bentuk dari akuntabilitas dari pengelolaan Dana Desa yaitu dengan adanya laporan mengenai pendapatan Desa, bentuk pembiayaan belanja Desa, serta dana yang sudah digunakan dalam pembangunan.
Akses Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara Raudhah, Hanna Izzati Ar; Muhtaj, Majda El
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Akses Layanan Rehabilitasi Medis Rawat Jalan Bagi Pecandu Dan Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP SUMUT). BNN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) yang melapor kepada Presiden dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dimana salah satu fungsinya adalah melakukan rehabilitasi medis, sesuai amanat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa “Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Wajib Menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial”. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode yang dipakai yakni pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam terhadap staf BNNP SUMUT serta klien rehabilitasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan rehabilitasi medis rawat jalan diberikan secara gratis dengan persyaratan yang cukup sederhana, seperti membawa KTP/KK dan hasil tes urin yang negatif, kemudian dilakukanlah asesmen dan rencana terapi. Adapun layanan rehabilitasi meliputi trapi medis, psikologis, dan kegiatan penunjang lainnya. Meskipun layanan telah sesuai dengan standar nasional, penelitian ini mengidentifikasi adanya beberapa kendala, seperti keterbatasan fasilitas, sulitnya askes, dan komitmen dari klien, serta adanya stigma sosial yang menghambat penyalahguna narkotika untuk mengakses layanan rehabilitasi. Selain itu, meskipun tingkat keberhasilan program rehabilitasi tinggi, tantangan terbesar yang dihadapi adalah angka relapse dan program lanjutan/pendampimpangan. Oleh karena itu, perbaikan dalam hal aksesibilitas, fasilitas, dan program pascarehabilitasi sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas layanan rehabilitasi medis rawat jalan di BNNP SUMUT.
Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Kecamatan Lubuk Pakam, Deli Serdang Saragih, Tatiadinata; Muhtaj, Majda El
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5422

Abstract

Kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang dapat membawa dampak fatal bagi kehidupan seseorang sehingga perlu perhatian dan tindakan dari pihak berwenang yaitu Kepolisian. Angka kecelakaan yang bertambah dalam per tahun baik didunia dan di Indonesia membuat penulis ingin meneliti mengenai Upaya dan Hambatan serta Solusi dari Polresta Deli Serdang mengenai Penanganan kecelakaan lalu lintas pada kendaraan bermotor roda dua di wilayah Kecamatan Lubuk Pakam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis empiris. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka kecelakaan lalu lintas kendaraan bermotor roda dua di Lubuk Pakam meningkat per tahun nya. Pada tahun 2022 angka kecelakaan mencapai 61 kasus, pada tahun 2023 mencapai 68 kasus, dan pada 2024 sampai bulan juni ditemukan 38 kasus kecelakaan lalu lintas. Penanganan kecelakaan lalu lintas di Lubuk Pakam sudah terjalankan dengan baik mengikuti pedoman SOP, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Perkapolri No. 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Upaya preemtif, preventif, dan represif juga terjalankan dengan baik. Hambatan yang dialami ialah kurangnya saksi/tidak ada yang mau jadi saksi, prasarana lalu lintas yang kurang memadai, kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat. Solusinya yaitu peningkatan kinerja, peningkatan layanan, peningkatan fasilitas guna mencapai tujuan.
Penegakan Hukum Bagi Pelaku Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan di Kota Medan Tahun 2023 (Studi Kasus Polsek Patumbak) Tabrani, Fahreza Rizki; Muhtaj, Majda El
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5182

Abstract

Kejahatan dengan menggunakan kendaraan sepeda motor dengan kekerasan merupakan masalah yang serius di Kota Medan. Beberapa tahun belakangan ini kota Medan seringkali di gemparkan dengan adanya begal, lebih tepatnya di malam hari, mereka melancarkan aksinya ketika malam hari dengan membawa senjata tajam, semua kalangan jadi korban dimulai dari anak muda sampai orangtua menjadi sasaran mereka, dengan merampas harta benda dari korban setelah itu mereka bahkan melukainya. Masyarakat sudah resah dengan adanya begal dimedan, sejauh ini polisi sudah turun tangan dalam mengatasi begal yang ada dimedan tetapi ada saja berita dari omongan warga bahwasanya begal berulah lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas upaya Polsek Patumbak  dalam penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan sepeda motor dengan kekerasan di Kota Medan pada tahun 2023. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kasus, penelitian ini menganalisis berbagai strategi, kendala, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap upaya penegakan hukum yang telah dilakukan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas kejahatan tersebut dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.
PEMENUHAN HAK KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA TERLANTAR DITINJAU DARI UU NO 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA DI KOTA MEDAN (STUDI KASUS DINAS SOSIAL KOTA MEDAN) Ramadhana, Fisca Amanda; Muhtaj, Majda El
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.36223

Abstract

Gangguan jiwa adalah keadaan tidak normal, baik yang berhubungan dengan keadaan secara fisik ataupun mental. Meskipun tidak dianggap sebagai gangguan yang menyebabkan kematian, gangguan jiwa dapat menyebabkan seseorang tidak dapat berkerja atau berperilaku benar, yang dapat mengganggu kelompok dan masyarakat karena tidak produktif. ODGJ terlantar di jalanan perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Dinas Sosial bertanggungjawab menangani masalah ini, termasuk menyediakan layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam memenuhi kesehatan jiwa bagi ODGJ terlantar, serta apa hambatan dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis pemenuhan hak kesehatan ODGJ terlantar di Kota Medan berdasarkan UU Kesehatan Jiwa. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, artikel yang relevan dengan topik kajian yang diteliti. Data-data tersebut akan dianalisis dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Medan memiliki tugas utama dalam memberikan pelayanan kepada ODGJ terlantar, seperti menerima pengaduan dari masyarakat, menangani keadaan darurat, dan memenuhi kebutuhan dasar. Namun, terdapat hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan, terutama terkait dengan identifikasi ODGJ yang tidak memiliki identitas yang jelas. Penelitian ini menyoroti upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam menyediakan layanan kesehatan jiwa bagi ODGJ terlantar, serta tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas layanan ini.
Co-Authors Ramadhana, Fisca Amanda Raudhah, Hanna Izzati Ar Saragih, Denni Iwan Permata Saragih, Tatiadinata Situmorang, Amelia Tabrani, Fahreza Rizki