Ridwan Eko Prasetyo
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Pasal 4 Hurup F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya Perspektif Siyasah Dusturiyah Sahril Sidik; Ridwan Eko Prasetyo; Budi Tresnayadi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i2.3913

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti permasalahan terkait implementasi Pasal 4 Hurup F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri Sipil di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya dari perspektif siyasah dusturiyah. Fokus penelitian ini yaitu terhadap bagaimana kebijakan  yang diambil oleh pemerintah Kota Tasikmalaya serta implikasi yang di timbulkan dari kebijakan tersebut. Selain itu, Penelitian ini mengguanakan perspektif siyasah dusturiyah untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan  pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui berbagai metode yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data di analisa dengan teknik interpretasi mengungkap esensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap penerapan Pasal 4 Hurup F Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik walaupun belum sepenuhnya optimal, mengingat masih terdapat beberapa pegawai yang masih melakukan pelanggaran disiplin jam masuk kerja. Implikasi yang di timbulkan dari kebijakan tersebut adalah peningkatan kesadaran di kalangan pegawai negeri sipil mengenai pentingnya disiplin dalam menjalankan tugas. Dari hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pegawai negeri sipil di pemerintah Kota Tasikmalaya belum menerapkan prinsip  kemaslahatan dan keadilan yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap pelayanan publik.
The Effectiveness of Regent Regulation Number 1 of 2019 Concerning the Online Regional Tax System in Tax Collection from a Siyasah dusturiyah Perspective (Case Study: Cipanas Tourist Attraction, Garut Regency) Suci Mutiara Insyira; Ija Suntana; Ridwan Eko Prasetyo
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 9 No. 2 (2026)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v9i2.3471

Abstract

This research is motivated by data on Regional Original Income (PAD) in the hotel and water tourism tax sector in Garut Regency, which still faces various implementation obstacles. This study aims to analyze the effectiveness of Garut Regent Regulation Number 1 of 2019 concerning the Regional Tax Online System, examine the perceptions of taxpayers and tax officials, and analyze it from a siyasah industrial perspective. The theoretical framework used refers to Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness which includes five main dimensions, namely legal substance, law enforcement, facilities and infrastructure, society, and legal culture and the siyasah industrial theory which emphasizes the principles of trust, justice, and benefit to assess the suitability of a regulation with Islamic legal values. The research method used is empirical juridical with descriptive analysis techniques through the use of secondary data and the results of field interviews. The results show that the implementation of the regional tax Online system is effective in the hotel tax sector, as indicated by the consistency of revenue realization that exceeds the target. Conversely, in the entertainment tax sector which represents water tourism, effectiveness is not optimal. This is proven to increase transparency, reporting accuracy, and monitoring effectiveness. From the perspective of industrial governance, this policy reflects the principles of trust, justice, and welfare, although it still requires strengthening in the aspects of socialization, apparatus capacity, and technological readiness.