Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review JURNAL ILMIAH ADVOKASI Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Jurnal Hukum Jurisdictie Jurnal Iman dan Spiritualitas Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Alamsyah, Taufiq
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Irawan, Feri; Ahmad Saebani, Beni; Alamsyah, Taufiq
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1705

Abstract

This study discusses the review of siyasah dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the professionalism of public services based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The purpose of this study is to determine the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District, to determine government policies in overcoming obstacles to Integrated Administrative Services in Naringgul District, and to determine the review of Siyasah Dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The method used is qualitative research method with descriptive type. As for the results of this study, the implementation of Integrated Administrative Services in Naringgul District is in accordance with the concept of siyasah dusturiyah, which is to regulate the interests of the people for the achievement of benefits.
THE ROLE OF WEST JAVA OMBUDSMAN REPRESENTATIVE IN SUPERVISING PUBLIC SERVICE AS VIEWED FROM SIYASAH DUSTURIYAH Aziza, Mutiara Jihan; Shaleh, Chaerul; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6984

Abstract

Supervision of public services by the West Java Representative Ombudsman plays an important role in ensuring the quality of service and the protection of public rights. However, the implementation is still facing obstacles. This has an impact on the low effectiveness of supervision. In the perspective of Siyasah Dusturiyah, supervision must uphold the principles of justice, transparency, and accountability according to sharia values. This research aims to analyze the stages of supervision by the Ombudsman, identify the obstacles faced, and review its implementation based on the principle of Siyasah Dusturiyah. The research method uses an empirical juridical approach with descriptive-qualitative. Data is collected through interviews, document studies and observations. Based on research, the obstacles experienced by the West Java Representative Ombudsman are caused by several factors. First, the limitation of human resources. The West Java Representative Ombudsman has only 15 members to supervise 22 regencies/cities. Furthermore, the low level of public participation, one of which is due to the unfamiliarity of the Ombudsman's name as a supervisory institution among the community.Keywords: Function, Service, Supervision, Siyasah Dusturiyah
ANALISIS PELANGGARAN HAM OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Addysa, Zalfa Violina; Rizal, Lutfi Fahrul; Alamsyah, Taufiq
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol6.iss2.art4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh guru terhadap anak didik dari perspektif Siyasah Dusturiyah, yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tata negara dan pemerintahan. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk anak didik, merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus pelanggaran HAM, dan landasan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menetapkan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih sering lemah dan tidak konsisten. Pendekatan Siyasah Dusturiyah menawarkan perspektif yang dapat melengkapi hukum positif dalam melindungi hak asasi manusia dalam dunia pendidikan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral ke dalam sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan upaya penegakan hukum serta pendidikan dan pelatihan bagi guru mengenai etika profesi dan HAM, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan adil.
Efektivitas Peran Mediasi Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Diluar Pengadilan Tata Usaha Negara Marselia, Nisa Livani; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.181

Abstract

Sengeta Tata Usaha Negara (TUN) umumnya diselesaikan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan TUN. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat konfrontatif. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan hadi sebagai solusi yang lebih efisien, cepat, dan berorientasi pada win-win solution. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran mediasi dalam implementasinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap perarturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus penyelesaian sengketa TUN melalui mediasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam mengurangi kompleksitas sengketa TUN, terutama dalam hal hubungan antara warga negara dan aparatur pemerintah. Namun, efektivitas mediasi masih terkendala oleh minimnya regulasi yang jelas, rendahnya kesadaran para pihak, dan keterbatasan kapasitas mediator, dan sosialisai intensif untuk mendorong penggunaan mediasi sebagai solusi alternatif yang kredibel dan efektifitas dalam penyelasain sengketa TUN.
Analisis Yuridis Peraturan Dwangsom Dalam Undang-Undang PTUN Anugrah, Puspita Puspa; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.182

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi penting sebagai penguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara. Salah satu instrumen dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah dwangsom atau uang paksa, yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun hingga saat ini, pengaturan normatif mengenai mekanisme dwangsom masih belum jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan berdampak pada lemahnya daya eksekusi putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dwangsom dalam hukum acara PTUN, menelaah akibat hukum dari ketiadaan pengaturannya, serta mengkaji implementasi dwangsom di lingkungan peradilan TUN. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis kualitatif deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, dwangsom sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang eksplisit agar dwangsom dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.
Dissenting Opinion Hakim Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Prespektif Siyasah Qadhaiyyah Shadrina, Ghassani Nur; Saebani, Beni Ahmad; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4431

Abstract

Proses hukum pada Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, terutama dalam perkara yang melibatkan uji materiil tidak terlepas dari dinamika politik dan intervensi eksternal yang akan memengaruhi independensi dan imparsialitas hakim dalam menetapkan putusan. Sebagaimana pada putusan Mahkamah Konstitudi Nomor 90/PUUXXI/2023, yang memuat Dissenting Opinion sebagai elemen penting dalam diskursus hukum dan peran Hakim Konstitusi sebagai guardian of constitution dalam menjalankan amanah penegakan kepastian dan keadilan hukum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sementara penetapan komposisi ganjil hakim bertujuan untuk mencegah perdebatan yang tidak produktif, namun tetap membuka ruang bagi perbedaan pendapat melalui Dissenting Opinion. Meskipun perbedaan pendapat ini merupakan bagian dari proses persidangan tetapi timbul polemik di masyarakat terkait dengan ketidakpastian hukum dan ketidaktegasan hakim. Hal ini menciptakan anggapan bahwa Dissenting Opinion mencerminkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi, yang dipicu oleh latar belakang yuridis, sosiologis, dan filosofis.  Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak Dissenting Opinion terhadap persepsi publik dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dalam prespektif Siyasah Qadhaiyyah  konsepsi tentang Dissenting Opinion merupakan satu satu jalan yang dapat ditempuh dan bagian dari prinsip musyawarah yang berusaha sepasti mungkin setiap perkara yang disengketan di Pengadilan harus dikembalikan kepada syariah atau kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan peraturan lainnnya yang mendatangkan kemaslahatan dan meniadakan kemadaratan. Dalam penelitian ini semua data dianalisis dengan studi literatur tentang Mahkamah Konstitusi dan studi dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan menguji undang-undang dan menganalisisnya dengan metode analisis isi. Hasil penelitian disimpulkan bahwasa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti menyalahgunakan kekekuasaannya dengan melanggar kode etik hakim di persidangan. Persidangan dengan Dissenting Opinion yang seharusnya berjalan dengan adu argumentasi dan opini yang panjang untuk mematangkan putusan dapat diputus dengan waktu yang sangat singkat dan mengesampingkan asas independen dan imparsial. Hal tersebut dibuktikan dalam berkas kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan adanya perubahan yang terjadi ketika Anwar Usman selaku Ketua MK dan kerabat dari salah satu paslon menghadiri sidang pendahuluan dan perbandingannya ketika Ketua MK tidak menghadiri sidang tersebut. Selain itu adanya kejanggalan dalam proses masuknya permohonan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan tanggal yang dicantumkan serta tanggal yang masuk kepada kepaniteraan. Bahkan pada proses persidangan juga diwarnai dinamika ketika pemohon dengan alasannya selalu berkutat pada open legal policy, yaitu ambang batas usia namun pada intinya yang pemohon inginkan adalah tambahan syarat untuk mengusung salah satu calon pada pemilu 2024.
Political implications of the Indonesia-Singapore extradition agreement from a dauliyah perspective Nazwan, Fauqi Muhtaromun; Saebani, Beni Ahmad; Alamsyah, Taufiq
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol. 8 No. 2 (2025): Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hanifiya.v8i2.49471

Abstract

This study aims to analyze the political implications of the 2022 Indonesia–Singapore Extradition Treaty from the perspective of Siyasah Dauliyah, focusing on its linkage to the Defense Cooperation Agreement (DCA) and the Flight Information Region (FIR) arrangement. Employing a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the research examines primary and secondary legal sources, including Abdul Karim Zaidan’s Islamic extradition theory and Wahbah az-Zuhaili’s concept of territorial sovereignty. The findings indicate that the treaty holds strategic value for cross-border law enforcement, particularly through its retroactive clause, enabling the pursuit of corruption fugitives in Singapore. However, the bundling of the extradition agreement with the DCA and FIR raises sovereignty concerns that contradict key principles of Siyasah Dauliyah. The study concludes that the treaty’s effectiveness depends on sustained political commitment, harmonized legal procedures, and strengthened asset recovery mechanisms. The research contributes by integrating Islamic legal perspectives with modern international relations theory, offering a normative and practical framework for evaluating similar international agreements in the future.
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Irawan, Feri; Ahmad Saebani, Beni; Alamsyah, Taufiq
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1705

Abstract

This study discusses the review of siyasah dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the professionalism of public services based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The purpose of this study is to determine the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District, to determine government policies in overcoming obstacles to Integrated Administrative Services in Naringgul District, and to determine the review of Siyasah Dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The method used is qualitative research method with descriptive type. As for the results of this study, the implementation of Integrated Administrative Services in Naringgul District is in accordance with the concept of siyasah dusturiyah, which is to regulate the interests of the people for the achievement of benefits.
Surau-Empowered Islamic Character Formation for Children: Darussalam's Model in Sumedang, Indonesia Saebani, Beni Ahmad; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Iman dan Spiritualitas Vol. 6 No. 1 (2026): Jurnal Iman dan Spiritualitas
Publisher : UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/jis.v6i1.54107

Abstract

Darussalam Islamic Boarding School in Sumedang Regency empowers local surau (prayer houses) to cultivate noble morals in children, preparing them for religious, national, and civic roles. Inappropriate guidance risks impeding comprehension and character formation; thus, drawing on Muhammad Utsman Khusyah's framework, efforts target personality development, monotheism, worship, muamalah, and Islamic culture, with surau as hubs for activity and internalization. Employing Participatory Action Research (PAR), the author co-designed and evaluated surau empowerment programs. Primary data derive from empowered surau teachers and child mentors. Findings reveal: (1) extensive surau development led by boarding school alumni trained as local educators; (2) multifaceted strategies, including Islamic Character Classes (honesty, discipline, responsibility, cooperation, politeness via lectures, discussions, games, modeling, simulations), integrated worship, moral fostering, social initiatives, and administrator training; and (3) enhanced surau functions yielding stronger Islamic character in children, revitalizing surau as centers for worship, ethics, and community engagement.
PENGATURAN PERAN KPAD DALAM PERDA KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Salimah, Soraya; Suntana, Ija; Alamsyah, Taufiq
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 4 No. 3 (2026): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/qanun.v4i3.1311

Abstract

Perda Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 menempatkan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) pada posisi pengawas dan pemberi rekomendasi, fokus tulisan ini adalah menguji ketegasan normatif desain kewenangan tersebut dan implikasinya terhadap realisasi prinsip maqasid syari’ah khususnya hifdz nafs dan hifdz nasl serta konsepsi otoritas hukum dalam negara hukum. Analisis menunjukkan bahwa karakter rekomendatif KPAD menciptakan jurang antara tujuan perlindungan anak sebagai kewajiban negara dan kapasitas normatif untuk memaksa tindak lanjut tanpa mekanisme pemaksaan administratif, kewajiban institusional menjadi bersifat moral administratif semata sehingga mengurangi kepastian perlindungan korban kekerasan seksual. Dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan yang gagal menjamin perlindungan jiwa dan keturunan tidak memenuhi syarat maslahat substantif, dari teori otoritas hukum, norma tanpa daya paksa kehilangan efektivitas sebagai instrumen pengaturan sosial. Tulisan ini mengajukan argumen konseptual bahwa siyasah dusturiyah layak diposisikan bukan sebagai legitimasi retoris tetapi sebagai alat kritik arsitektural norma, mengukur kecukupan kewenangan melalui kriteria kemampuan memaksa, akuntabilitas, dan kepastian tindak lanjut. Secara normatif, diperlukan reformulasi instrumen perda dan peraturan pelaksana yang memasukkan kewajiban respons, mekanisme pemaksaan administratif, dan jaminan sumber daya agar perda menjadi instrumen protektif yang substantif bukan simbolik.
Co-Authors Addysa, Zalfa Violina Anugrah, Puspita Puspa Asro, Asro Aziza, Mutiara Jihan Chaerul Shaleh, Chaerul Feri irawan Ilhamsyah, Muhammad Adam Lutfi Fahrul Rizal, Lutfi Fahrul Malik, Ismail Marselia, Nisa Livani Nazwan, Fauqi Muhtaromun Saebani, Beni Ahmad Salimah, Soraya Shadrina, Ghassani Nur Solly Aryza Suntana, Ija