Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Pentahelix Collaboration in the Recovery and Development of the Mekko Beach Tourism Sector Based on East Flores Regency Regional Regulation Article 12 Paragraph 2 Number 4 of 2015 From the Perspective of Siyasah Dusturiyah Malik, Ismail; Asro, Asro; Alamsyah, Taufiq
Journal Equity of Law and Governance Vol. 5 No. 2
Publisher : Warmadewa Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55637/elg.5.2.10372.65-73

Abstract

The study examines the pentahelix collaboration model involving government, community, academia, business, and media in the tourism recovery and development of Mekko Beach, East Flores Regency. Despite its potential, the region faces challenges like limited infrastructure and promotional efforts. Based on Regional Regulation Article 12 Paragraph 2 Number 4 of 2015 from a siyasah dusturiyah perspective. The introduction explains the importance of the tourism sector for East Flores Regency and the challenges faced in developing Mekko Beach in a sustainable manner. The aim of the research is to analyze the role of each actor in pentahelix collaboration and the effectiveness of implementing regional regulations. The research method uses a qualitative descriptive approach with case studies, collecting data through interviews with stakeholders and document analysis. The findings highlight the importance of justice, public good, and transparency in effective collaboration. Although progress has been made, gaps remain between policy and practice, particularly in resource allocation and community participation. Strengthening coordination and enhancing local involvement are crucial for overcoming these challenges and achieving sustainable tourism development. Further research is suggested to explore innovative community engagement strategies in similar contexts.
Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Irawan, Feri; Ahmad Saebani, Beni; Alamsyah, Taufiq
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1705

Abstract

This study discusses the review of siyasah dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the professionalism of public services based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The purpose of this study is to determine the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District, to determine government policies in overcoming obstacles to Integrated Administrative Services in Naringgul District, and to determine the review of Siyasah Dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The method used is qualitative research method with descriptive type. As for the results of this study, the implementation of Integrated Administrative Services in Naringgul District is in accordance with the concept of siyasah dusturiyah, which is to regulate the interests of the people for the achievement of benefits.
THE ROLE OF WEST JAVA OMBUDSMAN REPRESENTATIVE IN SUPERVISING PUBLIC SERVICE AS VIEWED FROM SIYASAH DUSTURIYAH Aziza, Mutiara Jihan; Shaleh, Chaerul; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 13, No 1 (2025): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v13i1.6984

Abstract

Supervision of public services by the West Java Representative Ombudsman plays an important role in ensuring the quality of service and the protection of public rights. However, the implementation is still facing obstacles. This has an impact on the low effectiveness of supervision. In the perspective of Siyasah Dusturiyah, supervision must uphold the principles of justice, transparency, and accountability according to sharia values. This research aims to analyze the stages of supervision by the Ombudsman, identify the obstacles faced, and review its implementation based on the principle of Siyasah Dusturiyah. The research method uses an empirical juridical approach with descriptive-qualitative. Data is collected through interviews, document studies and observations. Based on research, the obstacles experienced by the West Java Representative Ombudsman are caused by several factors. First, the limitation of human resources. The West Java Representative Ombudsman has only 15 members to supervise 22 regencies/cities. Furthermore, the low level of public participation, one of which is due to the unfamiliarity of the Ombudsman's name as a supervisory institution among the community.Keywords: Function, Service, Supervision, Siyasah Dusturiyah
ANALISIS PELANGGARAN HAM OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Addysa, Zalfa Violina; Rizal, Lutfi Fahrul; Alamsyah, Taufiq
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol6.iss2.art4

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh guru terhadap anak didik dari perspektif Siyasah Dusturiyah, yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tata negara dan pemerintahan. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk anak didik, merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus pelanggaran HAM, dan landasan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menetapkan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih sering lemah dan tidak konsisten. Pendekatan Siyasah Dusturiyah menawarkan perspektif yang dapat melengkapi hukum positif dalam melindungi hak asasi manusia dalam dunia pendidikan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral ke dalam sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan upaya penegakan hukum serta pendidikan dan pelatihan bagi guru mengenai etika profesi dan HAM, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan adil.
Efektivitas Peran Mediasi Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Diluar Pengadilan Tata Usaha Negara Marselia, Nisa Livani; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.181

Abstract

Sengeta Tata Usaha Negara (TUN) umumnya diselesaikan melalui mekanisme litigasi di Pengadilan TUN. Namun, proses ini sering kali memakan waktu lama, biaya tinggi, dan bersifat konfrontatif. Alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan hadi sebagai solusi yang lebih efisien, cepat, dan berorientasi pada win-win solution. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran mediasi dalam implementasinya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi pustaka terhadap perarturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta studi kasus penyelesaian sengketa TUN melalui mediasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa mediasi memiliki potensi besar dalam mengurangi kompleksitas sengketa TUN, terutama dalam hal hubungan antara warga negara dan aparatur pemerintah. Namun, efektivitas mediasi masih terkendala oleh minimnya regulasi yang jelas, rendahnya kesadaran para pihak, dan keterbatasan kapasitas mediator, dan sosialisai intensif untuk mendorong penggunaan mediasi sebagai solusi alternatif yang kredibel dan efektifitas dalam penyelasain sengketa TUN.
Analisis Yuridis Peraturan Dwangsom Dalam Undang-Undang PTUN Anugrah, Puspita Puspa; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Jurisdictie Vol 7 No 2 (2025): Dinamika Penerapan Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam As-Syafi'iyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34005/jhj.v7i2.182

Abstract

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki fungsi penting sebagai penguji keabsahan keputusan pejabat administrasi negara. Salah satu instrumen dalam pelaksanaan putusan PTUN adalah dwangsom atau uang paksa, yang tercantum dalam Pasal 116 ayat (4) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Namun hingga saat ini, pengaturan normatif mengenai mekanisme dwangsom masih belum jelas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (rechtsvacuum) dan berdampak pada lemahnya daya eksekusi putusan PTUN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan dwangsom dalam hukum acara PTUN, menelaah akibat hukum dari ketiadaan pengaturannya, serta mengkaji implementasi dwangsom di lingkungan peradilan TUN. Metode yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta analisis kualitatif deskriptif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang memadai, dwangsom sulit diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang eksplisit agar dwangsom dapat menjadi instrumen penegakan hukum yang efektif dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia.
Peningkatan Sertifikat Halal UMKM Kecamatan Cileunyi oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Sunan Gunung Djati Bandung Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Perspektif Siyasah Dusturiyah Siregar, Nurul Fuadha; Shaleh, Chaerul; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1676

Abstract

 The enhancement of halal product assurance for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) has become one of the strategic national agendas in realizing consumer protection for Muslims, as stipulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance. This study aims to analyze the role of the Halal Inspection Agency (LPH) of UIN Sunan Gunung Djati Bandung in facilitating halal certification for MSMEs in Cileunyi Subdistrict, as well as to examine its implementation from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This research employs a juridical-empirical approach using a descriptive-analytical method, supported by primary data obtained through observation and interviews, and secondary data from literature studies and official documents. The results of the study show that the LPH plays an active role in providing education, technical assistance, and conducting halal audits, which have a positive impact on increasing the number of certified MSMEs, enhancing the sharia awareness of business actors, and improving product competitiveness. The challenges encountered include low halal literacy and a limited number of auditors. From the Siyasah Dusturiyah perspective, the implementation of halal inspections reflects the state's role in ensuring public welfare through synergy between religious institutions, the government, and society. This activity also serves as a concrete form of integration of the functions of Islamic higher education in socio-economic development based on sharia values.
Limitasi Hak Mengundurkan Diri Calon Anggota Legislatif Terpilih Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024 Perspektif Siyasah Dusturiyah Faturrohman, Rama Raihan; Shaleh, Chaerul; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 2 (2025): Tema Hukum Islam
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i2.1681

Abstract

The Constitutional Court Decision Number 176/PUU-XXII/2024 is a judicial response to the normative vacuum regarding the right of elected legislative candidates to resign, as previously unregulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The right to resign, which was previously not strictly limited, has created a loophole for abuse of power that negatively impacts the integrity of elections and the sovereignty of the people. This study aims to analyze the limitation of this right through three main approaches: constitutional-legal analysis, legal implications, and the perspective of siyasah dusturiyah. The research method used is a normative and conceptual legal approach, strengthened by analysis of Constitutional Court decisions, scholarly articles, and Qur'anic interpretation. The findings indicate that restricting the right to resign aligns not only with the principles of constitutional democracy and legal justice but also with the principles of trust (amanah) and justice in Islamic political jurisprudence. The verse QS Al-Ahzab [33]:72 provides a normative basis affirming the importance of exercising entrusted power with justice. Therefore, the state is obligated to formulate technical regulations as an implementation of the decision to ensure the protection of the people's votes and to prevent the manipulation of legislative power by political actors.