Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Irawan, Feri; Ahmad Saebani, Beni; Alamsyah, Taufiq
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1705

This study discusses the review of siyasah dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the professionalism of public services based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The purpose of this study is to determine the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District, to determine government policies in overcoming obstacles to Integrated Administrative Services in Naringgul District, and to determine the review of Siyasah Dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The method used is qualitative research method with descriptive type. As for the results of this study, the implementation of Integrated Administrative Services in Naringgul District is in accordance with the concept of siyasah dusturiyah, which is to regulate the interests of the people for the achievement of benefits.

ANALISIS PELANGGARAN HAM OLEH GURU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Addysa, Zalfa Violina; Rizal, Lutfi Fahrul; Alamsyah, Taufiq
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 6 No. 2 (2024): al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol6.iss2.art4

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh guru terhadap anak didik dari perspektif Siyasah Dusturiyah, yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur tata negara dan pemerintahan. Dalam Islam, perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk anak didik, merupakan kewajiban yang harus dijunjung tinggi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum, kasus-kasus pelanggaran HAM, dan landasan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen telah menetapkan kerangka hukum yang jelas, implementasinya masih sering lemah dan tidak konsisten. Pendekatan Siyasah Dusturiyah menawarkan perspektif yang dapat melengkapi hukum positif dalam melindungi hak asasi manusia dalam dunia pendidikan, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan moral ke dalam sistem hukum. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan upaya penegakan hukum serta pendidikan dan pelatihan bagi guru mengenai etika profesi dan HAM, guna menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman dan adil.

Dissenting Opinion Hakim Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Uji Materiil Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Prespektif Siyasah Qadhaiyyah Shadrina, Ghassani Nur; Saebani, Beni Ahmad; Alamsyah, Taufiq
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4431

Proses hukum pada Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia, terutama dalam perkara yang melibatkan uji materiil tidak terlepas dari dinamika politik dan intervensi eksternal yang akan memengaruhi independensi dan imparsialitas hakim dalam menetapkan putusan. Sebagaimana pada putusan Mahkamah Konstitudi Nomor 90/PUUXXI/2023, yang memuat Dissenting Opinion sebagai elemen penting dalam diskursus hukum dan peran Hakim Konstitusi sebagai guardian of constitution dalam menjalankan amanah penegakan kepastian dan keadilan hukum dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sementara penetapan komposisi ganjil hakim bertujuan untuk mencegah perdebatan yang tidak produktif, namun tetap membuka ruang bagi perbedaan pendapat melalui Dissenting Opinion. Meskipun perbedaan pendapat ini merupakan bagian dari proses persidangan tetapi timbul polemik di masyarakat terkait dengan ketidakpastian hukum dan ketidaktegasan hakim. Hal ini menciptakan anggapan bahwa Dissenting Opinion mencerminkan inkonsistensi Mahkamah Konstitusi, yang dipicu oleh latar belakang yuridis, sosiologis, dan filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak Dissenting Opinion terhadap persepsi publik dan legitimasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Dalam prespektif Siyasah Qadhaiyyah konsepsi tentang Dissenting Opinion merupakan satu satu jalan yang dapat ditempuh dan bagian dari prinsip musyawarah yang berusaha sepasti mungkin setiap perkara yang disengketan di Pengadilan harus dikembalikan kepada syariah atau kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan peraturan lainnnya yang mendatangkan kemaslahatan dan meniadakan kemadaratan. Dalam penelitian ini semua data dianalisis dengan studi literatur tentang Mahkamah Konstitusi dan studi dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode penelitian deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data kualitatif dengan menguji undang-undang dan menganalisisnya dengan metode analisis isi. Hasil penelitian disimpulkan bahwasa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti menyalahgunakan kekekuasaannya dengan melanggar kode etik hakim di persidangan. Persidangan dengan Dissenting Opinion yang seharusnya berjalan dengan adu argumentasi dan opini yang panjang untuk mematangkan putusan dapat diputus dengan waktu yang sangat singkat dan mengesampingkan asas independen dan imparsial. Hal tersebut dibuktikan dalam berkas kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan adanya perubahan yang terjadi ketika Anwar Usman selaku Ketua MK dan kerabat dari salah satu paslon menghadiri sidang pendahuluan dan perbandingannya ketika Ketua MK tidak menghadiri sidang tersebut. Selain itu adanya kejanggalan dalam proses masuknya permohonan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan tanggal yang dicantumkan serta tanggal yang masuk kepada kepaniteraan. Bahkan pada proses persidangan juga diwarnai dinamika ketika pemohon dengan alasannya selalu berkutat pada open legal policy, yaitu ambang batas usia namun pada intinya yang pemohon inginkan adalah tambahan syarat untuk mengusung salah satu calon pada pemilu 2024.

Political implications of the Indonesia-Singapore extradition agreement from a dauliyah perspective Nazwan, Fauqi Muhtaromun; Saebani, Beni Ahmad; Alamsyah, Taufiq
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama Vol. 8 No. 2 (2025): Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama
Publisher : Program Studi Studi Agama-Agama Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/hanifiya.v8i2.49471

This study aims to analyze the political implications of the 2022 Indonesia–Singapore Extradition Treaty from the perspective of Siyasah Dauliyah, focusing on its linkage to the Defense Cooperation Agreement (DCA) and the Flight Information Region (FIR) arrangement. Employing a normative juridical method with a descriptive-analytical approach, the research examines primary and secondary legal sources, including Abdul Karim Zaidan’s Islamic extradition theory and Wahbah az-Zuhaili’s concept of territorial sovereignty. The findings indicate that the treaty holds strategic value for cross-border law enforcement, particularly through its retroactive clause, enabling the pursuit of corruption fugitives in Singapore. However, the bundling of the extradition agreement with the DCA and FIR raises sovereignty concerns that contradict key principles of Siyasah Dauliyah. The study concludes that the treaty’s effectiveness depends on sustained political commitment, harmonized legal procedures, and strengthened asset recovery mechanisms. The research contributes by integrating Islamic legal perspectives with modern international relations theory, offering a normative and practical framework for evaluating similar international agreements in the future.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Asas Keseimbangan dan Profesionalitas Pelayanan Publik di Kecamatan Naringgul Berdasarkan Pasal 4 Perda Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Irawan, Feri; Ahmad Saebani, Beni; Alamsyah, Taufiq
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1705

This study discusses the review of siyasah dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the professionalism of public services based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The purpose of this study is to determine the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District, to determine government policies in overcoming obstacles to Integrated Administrative Services in Naringgul District, and to determine the review of Siyasah Dusturiyah on the implementation of the principle of balance of rights and obligations, as well as the principle of professionalism of public services in Integrated Administrative Services in Naringgul District based on Article 4 of Cianjur Regency Regional Regulation Number 6 of 2013 concerning Public Services. The method used is qualitative research method with descriptive type. As for the results of this study, the implementation of Integrated Administrative Services in Naringgul District is in accordance with the concept of siyasah dusturiyah, which is to regulate the interests of the people for the achievement of benefits.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search