Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Cakrawala Hukum Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan (JMDK) Jurnal Cahaya Keadilan Asia Pacific Fraud Journal Profit : Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Jurnal Suara Hukum Jurnal Idea Hukum SUPREMASI Jurnal Hukum Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam Proceeding of the International Conference on Family Business and Entrepreneurship (ICFBF) Problematika Hukum
SUJANA DONANDI S
Universitas Presiden
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KEWENANGAN MEMBERI SANKSI ADMINISTRATIF KEPADA ORGANISASI OLAHRAGA DI INDONESIA (STUDI KASUS MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA (MENPORA) VERSUS PERSATUAN SEPAK BOLA SELURUH INDONESIA (PSSI)) Sujana Donandi S
Jurnal Cahaya Keadilan Vol 4 No 1 (2016): Jurnal Cahaya Keadilan
Publisher : LPPM Universitas Putera Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (899.143 KB) | DOI: 10.33884/jck.v4i1.945

Abstract

Menteri Pemuda dan Olahraga telah mengelurakan Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 Tahun2015 yang kemudian menimbulkan polemik antara Menpora dan PSSI.PSSI kemudian juga menerimasanksi administratif dari FIFA karena dianggap telah mendapat intervensi dari pihak ketiga. PSSIkemudian menggugat SK Menpora tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena menganggapMenpora tidak punya wewenang menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI. Permasalahan dalampenelitian ini adalah bagaimana kedudukan PSSI sebagai organisai olahraga serta bagaimanakewenangan memberi sanksi administratif kepada PSSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSSIadalah organisasi olahraga yang tunduk kepada peraturan nasional Indonesia dan peraturan FIFA secarabersamaan. Hal ini berarti, kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan untuk memberi sanksiadministratif kepada PSSI apabila PSSI melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Menpora atauFIFA.
CHALLENGES OF DIGITALIZATION OF SMES (CASE STUDY IN TRADITIONAL CRAFTSMEN IN TASIKMALAYA) Pandu Adi Cakranegara; Sujana Donandi Sinuraya; Dedi Rianto Rahadi
Proceeding of the International Conference on Family Business and Entrepreneurship 2021: Proceeding of the 4th International Conference on Family Business and Entrepreneurship
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.896 KB) | DOI: 10.33021/icfbe.v1i1.1361

Abstract

The Internet not only provides advancesin technology, but more than that the internet connects individuals. In Indonesia today there are several large startups that utilize the power of ecomony sharing starting from Gojek, Tokopedia, Bukalapak and many other startups. Go Jek not only brings together a vehicle owner with people who need to travel but also brings together a food vendor with people who want to order food. The same goes for Tokopedia and Open Lapak which have helped small retailers own online stores. Not to mention social media which provides an opportunity for small entrepreneurs to be able to promote their trade. The question of this research is why with all the progress and facilities available it is still difficult for SMEs to take advantage of all these facilities? This research consists of several parts. The first part of this study examines how the internet affects the fairies of life in Indonesia. The second part is that this research discusses how ideally a business utilizes internet technology. And the third part of this study talks about why there is a difference in the field between the use of the internet and the potential it should be. Keywords: Internet, SMEs, digitization, social media marketing
PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING TERKAIT HAK CIPTA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Sujana Donandi S
Problematika Hukum Vol 1, No 2: July 2015
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/ph.v1i2.310

Abstract

Act no. 28 Year 2014 is the latest regulation concerning copyright. Act no. 28 2014 is expected to brought important changes that could be useful in improving protection and law enforcement of copyright in Indonesia. This research focus on important changes related to copyright after act no. 28 2014 was legalized and its legal consequences. Method used in this research is normative legal research which specifically described changes related to copyright based on  Act no. 28 2014 .The results and discussion shows that Act no. 28 2014 brings important transformation of copyright such as: economic rights protection that more favors to the creator, more effective dispute settlement, copyright can be fiduciary security , and the emergence of Lembaga Managemen Kolektif.
PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH KOPERASI Sujana Donandi S
Problematika Hukum Vol 2, No 1: January 2016
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/ph.v2i1.560

Abstract

In a credit agreement with mortgage in Credit Union (Koperasi SImpan Pinjam/KSP), it is very likely that default happened or the debtor fail to fulfill obligation. The Process of resolving this problem is interesting to be discussed to determine how KSP solves problems of rights and obligations emerging from bad performing loan in which involves morgage. The research is a legal normative-empirical research and the type is descriptive. The result showed that the the resolving of credit with mortgage in KSP could be pursued through the handling procedure, legal effort, and the execution assurance in parate executie or execution without court decisions.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI BENTUK BADAN HUKUM LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DI INDONESIA Sujana Donandi S
Problematika Hukum Vol 2, No 2: July 2016
Publisher : President University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33021/ph.v2i2.567

Abstract

The existing legislation does not yet give clear boundaries regarding the form of legal entity of Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) in Indonesia. The legal certainty about the form of legal entitiy of LMK is important to be examined as the basis for government and society in running and supervising LMK. This research is conducted through a normative legal research method using statute approachment dan utilizing primary and secoundary resources. The discussion shows that LMK is divided into 2, The LMK and LMK Nasional. The form of legal entity that lawfully allowed to establish LMK is Association because it meets the terms and condition as it is governed by legislation of copyright that LMK must be a legal entity, non-profitable, and membership basis. On the other hand, LMK Nasional is a public legal entity made by government.
PENYULUHAN EDUKATIF BAGI SISWI CALON LULUSAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI CIKARANG UTARA MENGENAI HAK-HAK TENAGA KERJA PEREMPUAN S, Sujana Donandi; Deavita, Gusti Anggar; Rahmani, Dania Halifa
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2019): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2019
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v2i2.116

Abstract

Sembilan puluh lima (95) persen perusahaan belum memenuhi hak tenaga kerja perempuan secara lengkap. Faktor penyebab gagalnya pemenuhan hak-hak tenaga kerja perempuan secara lengkap tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pelaku usaha, namun juga tenaga kerja perempuan. Contohnya, ada pekerja perempuan yang menolak pembagian obat Fe yang berfungsi membantu agar perempuan tidak mengalami anemia saat haid karena menganggap obat tersebut tidak enak. Padahal, obat ini sangat baik bagi kesehatan perempuan saat haid. Industri banyak mempekerjakan tenaga kerja wanita yang berasal dari tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) karena lulusan SMK memang memiliki orientasi untuk bekerja. Untuk itu, perlu diberikan sosialisasi bagi siswi calon-calon lulusan SMK sebagai calon tenaga kerja produktif mengenai hak-hak mereka sebagai tenaga kerja perempuan. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan menyelenggarakan penyuluhan dalam bentuk seminar ke 3 SMK di Cikarang Utara. Tahap-tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini secara berturut-turut: Tahap komunikasi dengan calon mitra mengenai kemungkinan kerja sama melaksanakan penyuluhan, Tahap koordinasi, Tahap persiapan pelaksanaan, Tahap pelaksanaan, Tahap analisa dan Tahap publikasi. Berdasarkan pelaksanaan PKM dapat disimpulkan bahwa Siswi SMK di Cikarang Utara yang terafiliasi dengan perguruan tinggi mayoritas memiliki keinginan besar untuk melanjutkan pendidikan pasca lulus, sedangkan yang tidak lebih berorientasi untuk bekerja. Secara umum, tingkat edukasi dan sosialisasi mengenai hak-hak tenaga kerja perempuan kepada siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih sangat rendah. Selain itu, tingkat sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswi calon lulusan SMK di Cikarang Utara masih rendah. Hasil lainnya yaitu tingkat inisiatif siswi calon lulusan SMK di Cikarang untuk mengetahui hak-hak khusus bagi tenaga kerja perempuan masih rendah.
How Far Could Someone Talk on Someone Else’s Religion (Case Study of Yahya Waloni) Donandi S, Sujana
Jurnal Idea Hukum Vol 11, No 1 (2025): Jurnal Idea Hukum
Publisher : MIH FH UNSOED

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jih.2025.11.1.587

Abstract

The problem in this article is: how far could someone speaking on the other religion believes in Indonesia? The study roles in giving identification on limitation for anyone who would to speak on the believes of other’s religion. The article is a Normative Legal Study discussed through a case study, by the case of Yahya Waloni who is accused for hate speech or blasphemy for claiming the bible is fake. The finding shows that anyone is free to talk on someone else’s religion with the content that is against the believes of the other religion, only as long as the one can prevent the speaking to be spread out to be accessed by the believers of the related religion. If the speaking is spread out, and the other religion believers consider it as an offense and blasphemy, then the speaker should be sentenced for the negligence to prevent the spread out. Keywords: Freedom of speech, Religion, Muhammad Yahya Waloni
THE LEGAL CONSEQUENCES OF INCOMPLETE BUILDING LICENSE TO THE SALES AND PURCHASE AGREEMENT OF APARTMENTS (CASE STUDY OF MEIKARTA’S INCOMPLETE BUILDING LICENSE) Donandi S, Sujana
JURNAL PROFIT Vol 1, No 1 (2017): Islamic Economic
Publisher : Nurul Jadid University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/profit.v1i1.317

Abstract

The construction of Meikarta, a place which is claimed as The New Jakartaon an Approximately 500 acres (ha) land has attracted public attention.There have been 117.797 reservation for apartments unit of Meikarta.However, the rejection from the government due to the incomplete buildinglicense of Meikarta has caused 2 main problems regarding the validity of theagreement of the apartment and its legal consequences caused by theincomplete building license. The purpose of this research are to examine thelegal validity of sales and purchase agreement of apartment which itsconstructing license is incomplete and To determine and describe the legalconsequences of it. This research will be conducted using normative legalresearch method. Normative Legal Research Method is a legal researchconducted by examining literacy sources or secondary sources.An Agreementof an apartment like Meikarta which its building license incomplete is nulland void.The status of an agreement that is null and void brings legalconsequences for each parties to restore themselves to the previous positionbefore the agreement was conducted, so that each parties should return backright of other party and vice versa.
Co-Authors Cakranegara, Pandu Adi Dania Halifa Rahmani Deavita, Gusti Anggar Dedi Rianto Rahadi Endik Wahyudi Gusti Anggar Deavita Rahmani, Dania Halifa