Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Blantika : Multidisciplinary Journal Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Tauran, Rina
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Pembunuhan Anak Kandung di Bawah Umur oleh Ayah Kandung Pasal 340 KUHP: Studi Kasus Pengadilan Negeri Depok No: 92/PID.B/2023/PN.DPK Robintang, Robintang; Mahulae, M.; Tauran, Rina; Thihadanah , Thihadanah
Blantika: Multidisciplinary Journal Vol. 3 No. 2 (2024): Reguler Issue
Publisher : PT. Publikasiku Academic Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57096/blantika.v3i2.287

Abstract

Pembunuhan, terutama yang melibatkan anak di bawah umur, merupakan kejahatan serius yang sering terjadi dalam masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai penerapan hukum dan keadilan dalam kasus-kasus semacam ini, terutama ketika pelaku adalah orang tua kandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur oleh ayah kandung, serta untuk mengetahui kendala hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Depok dan literatur terkait yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan lingkungan sosial berperan besar dalam terjadinya tindak pidana pembunuhan. Selain itu, kendala hukum yang dihadapi dalam penegakan hukum juga menghambat upaya pencegahan kejahatan serupa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengurangi angka kejadian pembunuhan, perlu ada perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai bahaya dan konsekuensi dari kekerasan dalam rumah tangga. Upaya preventif harus dilakukan secara menyeluruh, melibatkan semua elemen masyarakat dan aparat hukum.
TUGAS DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Arifin, Muhammad; Tauran, Rina; Tihadanah, Tihadanah
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v7i3.6775

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative yang mengkonsepsikan hukum sebagai law in doctrine meliputi nilai-nilai, norma-norma hukum positif atau putusan Pengadilan. Analisa pada penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa kedudukan KPK di atur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai lembaga negara bantu yang independen dalam menegakan hukum melalui upaya pemberantasan korupsi dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Keberadaan KPK tersebut dilengkapi instrumen berupa kewenangan yang luar biasa yang secara khusus diberikan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, agar KPK dapat bekerja secara optimal. Kewenangan KPK mulai dibatasi dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomr 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan adanya perubahan Undang-undang tersebut maka kekuasaan KPK tidak lagi secara Independen untuk melakukan suatu tindakan tetapi masuk ke rumpun kekuasaan eksekutif dalam arti segala Tindakan yang akan dilakukan oleh KPK seperti penyelidikan, penyidikan maupun penyadapan harus melalui Dewan Pengawas (Dewas). Modus operandi yang sering terjadi dilakukan tersangka korupsi adalah suap dan gratifikasi. Penelitian ini merekomendasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hendaknya lebih selektif dalam menetapkan tersangka tindak pidana korupsi.
Co-Authors Mahulae, M. Muhammad Arifin Robintang, Robintang Thihadanah , Thihadanah Tihadanah, Tihadanah