Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justicia Journal
Andri, Muhammad Andri
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
FAKTOR MENINGKATNYA PERCERAIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN JOMBANG andri, muhammad andri
Justicia Journal Vol. 10 No. 1 (2021): Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/yusticia.v10i1.241

Abstract

Membangun perkawinan yang langgeng merupakan suatu hal yang sangat didambakan bagi semua manusia dimuka bumi ini. kondisi terkini dimana seluruh dunia mengalami pandemi covid-19 menimbulkan berbagai persoalan tersendiri dalam keluarga. Di Wilayah Kabupaten Jombang Jawa Timur juga meningkat angka percaraian selama masa pandemi covid. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama kabupaten jombang. Bagaimana upaya yang harus diakukan untuk mengurangi angka perceraian. tulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian hukum yuridis normatif metodenya biasanya bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Faktor Penyebab utama perceraian di masa pandemik ini karena persoalan kurangnya nafkah keluarga yang disebabkan kurangnya pendapatan suami dan faktor yakni perilaku atau perselingkuhan. Upaya menekan terjadinya perceraian adalah dengan program Bimbingan Perkawinan dan Pusaka Sakinah.Dan mengembangkan Pusat layanan Keluarga Sakinah.
Implementasi Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pengharmonisasian,: Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) (Harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Malang) Alfi , Mahmud Alfi Syifa’; Andri, Muhammad Andri
Justicia Journal Vol. 13 No. 2 (2024): September 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32492/jj.v13i2.13209

Abstract

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Kota Malang. Peraturan ini mengatur prosedur dan mekanisme yang harus dilalui dalam proses harmonisasi Raperda, untuk memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta kepentingan nasional. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji bagaimana proses harmonisasi dilaksanakan, termasuk peran Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini telah diterapkan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan Kemenkumham. Selain itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas harmonisasi peraturan di tingkat daerah, sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih berkualitas dan sesuai dengan kerangka hukum nasional.
Co-Authors Alfi , Mahmud Alfi Syifa’