Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan Innovative: Journal Of Social Science Research
Silvanti, Amelia
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pemberdayaan Lahan Kosong didesa Pukur dalam Upaya Penghijauan Melalui Penyaluran Bibit Tanaman Jengkol dan Durian Silvanti, Amelia; Susanti, Pipi; Malau, Laurensius Steven Roy; Khoiri, Khabb; Putri, Musliva Eka
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 5 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v5i4.11136

Abstract

Desa Pukur adalah desa yang terletak diProvinsi Bengkulu kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara. Desa ini dominan dengan mata pencaharian yaitu dibidang pertanian. Karena umumnya daerah ini adalah penghasil pertanian, maka penghijauan adalah salah satu hal yang tepat  yang dilakukan di Desa ini. Penghijauan ini dilakukan dengan upaya yaitu menyalurkan bibit tanaman secara gratis kepada masyarakat. Bibit tersebut merupakan bibit yang memenuhi kriteria sebagai tanaman yang cocok dilahan desa tersebut. Tujuan dilakukan penghijauan ini salah satunya adalah untuk pemanfaatan lahan tidur yang ada di desa Pukur. Selain itu upaya penyaluran bibit ini dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pukur dalam 3 tahun kedepan. Proses penyaluran bibit tanaman diberikan secara gratis dan melalui bantuan pihak Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Lingkungan Hidup Bengkulu Utara (BPDAS LH Ketahun). Penyaluran bbit tersebut juga merupakan permintaan dari masyarakat desa agar kiranya lahan-lahan yang masih kosong dikebun maupun halaman rumah dapat dimanfaatkan dengan baik melalui penanaman tanaman yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri
KAJIAN YURIDIS KEBIJAKAN ANGGARAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA Zendrato, Oktafiani; Silvanti, Amelia; Sitorus, Pandapotan; Silalahi, Nasib Buha; Yamani, M.
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v5i1.198

Abstract

Of the 81,616 villages registered with the Indonesian Central Bureau of Statistics, only a small number have clear and clear village boundaries, and are legal according to current legislation, namely the Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 45 of 2016 concerning Guidelines for Determining and Affirming Village Boundaries. The reason why a village does not yet have village boundaries is due to various obstacles, one of which is cost. The determination and affirmation of village boundaries is necessary to ensure the management of areas and resources that are guidelines for effective development planning with efforts to optimize benefits and minimize risks arising from development activities. Since the enactment of the Law on Regional Government. Law on Villages, the administrative boundaries have become very high in urgency. For this reason, the determination and affirmation of village boundaries is very necessary to avoid things that cause disputes between regions and facilitate the administrative system, especially to determine the name of the area occupied by a person as one of the identities of the place. The purpose of this research is to find out how the determination and affirmation of village boundaries and what are the obstacles of each village government in determining the boundaries of their respective villages. So the method used in this writing is a normative method that refers to juridical studies and books and other readings as secondary literature used in determining the answer to the problem
Penerapan Kebijakan Redistribusi Tanah Sebagai Upaya Perwujudan Reforma Agraria Di Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong Silvanti, Amelia; Arinda, Kea; Yamani, Muhammad
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 2 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i2.18609

Abstract

Reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasan, pemilikan, penggunakan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan sengketa agraria yang tergolong banyak setiap tahunnya. Melalui reforma agraria yang merupakan salah satu upaya yang akan diwujudkan pemerintah, salah satunya bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Salah satu kebijakan untuk menjalankan reforma agraria agar terwujud di kalangan masyarakat, yaitu melalui kebijakan redistribusi tanah kepada masyarakat atau negara untuk menghindari konflik atas kepemilikan tanah dan hak atas menguasai tanah yang sudah terlantar atau tidak jelas penggunanya.Penelitian ini mengambil sampel Desa Mangkurajo, Kecamatan Lebong Sekatan, Kabupaten Lebong sebagai salah satu daerah yang telah berhasil mewujudkan kebijakan redistribusi tanah terhadap sertifikat Hak Guna Ussaha (HGU) yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu HGU PT. Perkebunan Mangkurajo. Tujuan penelitian ini adsalah memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat dan pemerintah agar dapat mewujudkan kebijakan reforma agrarian yang saat ini sedang menjadi perhatian pemerintah dalam menyelesaikan sengketa agrarian di Idonesia. Penelitian ini menggunakan metode penulisan normatif, yang bersumber pada buku dan tulisan lainnya yang mendukung pada topik yang dibahas. Kata kunci: Desa Mangkurajo, Hak Guna Usaha , konflik agraria, redistribusi tanah, reforma agraria,
Implications of The Revision of The Wantimpres Laws on The Government System in Indonesia Silvanti, Amelia; Amancik; Dinata, Ari Wirya
Jurnal Hukum dan Peradilan Vol 14 No 3 (2025)
Publisher : Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/jhp.14.3.2025.651-676

Abstract

The revision of Law Number 19 of 2006 concerning Wantimpres is one example of a legal product that was born during the lame-duck session and enacted through fast-track legislation. The amendment article contained in the laws a quo raises legal debates and affects the system of government in Indonesia. The main problem discussed in this study is the position of the Presidential Advisory Council following the revision of the Presidential Advisory Laws within the Indonesian government system. Moreover, how effective is the position in comparison with the Indonesian Presidential Advisory Institute and the French Conseil d'Etat? The research method is normative legal research, using both a regulatory and a comparative approach. The results of this study are as follows: (1) The Article on the amendment of the law a quo raises various polemics in the Indonesian government system, especially changes in the position and membership structure of the Wantimpres. (2) Between the Advisory Council of the President of Indonesia and the Conseil d'Etat of France, in terms of position and membership structure, the Conseil d'Etat is much more effective in fulfilling its responsibilities as a council of state. These figures are based on the position and structure of the Conseil d'Etat. As a suggestion in this study, the amendment of the Presidential Advisory Law should refer to its effectiveness as an advisory institution to the president.
Co-Authors Amancik Ari Wirya Dinata Arinda, Kea Khoiri, Khabb M. Yamani Malau, Laurensius Steven Roy Putri, Musliva Eka Silalahi, Nasib Buha Sitorus, Pandapotan Susanti, Pipi Zendrato, Oktafiani