Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

POLITIK KEAMANAN UDARA DAN DIPLOMASI KOERSIF: STUDI KASUS BELARUS DALAM REZIM REGULASI PENERBANGAN GLOBAL Michellia, Ananda Aretha; Nugraha, Imam Fadhil
JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Vol 4 No 01 (2025): JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jimr.v4i01.1198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untun mengetahui politik keamanan udara dan diplomasi koersif: studi kasus belarus dalam rezim regulasi penerbangan global. Penelitian ini menggunakan pendekaran kualitatif. Penelitian kualitatif berlandaskan pada paradigma interpretative dan post-positivistik yang menekankan pada pemahaman subjektif terhadap realitas sosial. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian literatur yang bersifat sekunder di mana data dikumpulkan dari buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi yang relevan baik dari media daring maupun luring. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Penemuan pesawat terbang merupakan fenomena sejarah yang penting. Hanya dalam tempo puluhan tahun sesudah itu, pesawat terbang telah membuat dunia kita begitu sempit, bahkan ruang angkasa pun rasanya dapat disentuh jari. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, wilayah udara tidak lagi hanya dilihat sebagai ruang fisik yang menjadi jalur perlintasan pesawat, melainkan juga menjadi arena strategis yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti keamanan nasional, ekonomi, hingga diplomasi internasional. Karena itu, kajian yang komprehensif tentang aspek hukum dan politik sangat diperlukan untuk memahami dan menjaga kedaulatan negara serta pelaksanaan kerja sama internasional.
ANCAMAN DEEPFAKE DAN DISINFORMASI BERBASIS AI: IMPLIKASI TERHADAP KEAMANAN SIBER DAN STABILITAS NASIONAL INDONESIA Nurdin, Sri Wahyuni; Nugraha, Imam Fadhil
JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Vol 4 No 01 (2025): JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jimr.v4i01.1551

Abstract

The development of artificial intelligence (AI), particularly deepfake technology, has posed a serious threat to Indonesia’s national security. Deepfakes enable the creation of highly realistic yet fabricated audio-visual content, which can disseminate disinformation, manipulate public opinion, and generate systemic uncertainty within society. In the context of Indonesia, with high internet penetration but low levels of digital literacy, this phenomenon amplifies the risks to institutional legitimacy, democratic processes, and social cohesion. This study employs a qualitative descriptive-narrative approach through literature review and thematic analysis to examine the dynamics of this threat. The findings indicate that AI-based disinforma tion is not merely a technical issue, but also a psychological, political, and structural one. Addressing this challenge requires regulatory reform, strengthened digital forensic capabilities, and broad-based digital literacy improvement. Without a comprehensive and adaptive response, deepfake disinformation may evolve into an effective tool of destabilization in the era of modern information warfare.
POLITIK KETAHANAN PANGAN PAKISTAN POST – BLACK SEA GRAIN INITIATIVE Suba, Almadhea; Nugraha, Imam Fadhil
JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research Vol 4 No 01 (2025): JIMR : Journal Of International Multidisciplinary Research
Publisher : Pusat Studi Ekonomi Publikasi Ilmiah dan Pengembangan SDM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62668/jimr.v4i01.1552

Abstract

: HAM is basically God's greatest gift to man in carrying out his duties and functions as khalifatullah without discrimination between one another. However, there are some people who think that in Islamic law does not find the formulation of human rights as the concept of Western-style human rights but only contains the rules of duty and duty to obey God and His law alone. Based on the searches of the verses of the Qur'an and Sunnah it is concluded that Islamic law has formulated the regulation and protection of human rights for human beings. Unlike anthrophocentric Western human rights, human rights in Islamic law not only recognize the right of human beings (huququl 'ibad) but it is based on the basic human obligation to serve Allah Almighty (huququllah). Islamic law establishes the main principles in the protection of human rights that are significant with the objectives of Islamic law namely the principle of protection of religion (hifdz al-din), soul (hifdz al-nafs), reason (hifdz al-'aql), descendants (hifdz al-nasl) and treasure (hifdz al-mal).
Gerakan Masyarakat Adat Tobelo dalam Upaya Menekan Kebijakan Pengelolaan Tambang PT.IWIP di Halmahera Husen, Ivana Mutmainah; Nugraha, Imam Fadhil
Jurnal Hubungan Internasional Vol. 18 No. 2 (2025): JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jhi.v18i2.75341

Abstract

Ekspansi masif industri ekstraktif, khususnya pertambangan nikel oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) di Halmahera, Maluku Utara, telah memicu ketegangan antara agenda pembangunan ekonomi nasional dan pemenuhan hak-hak komunitas lokal. Fenomena ini menghadirkan ancaman human security yang bersifat multidimensional, mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, dan budaya. Tulisan ini mengkaji bagaimana masyarakat adat Tobelo bertransformasi dari penerima dampak pasif menjadi subjek politik aktif melalui gerakan nirkekerasan dalam merespons kapitalisme ekstraktif. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif dan menggunakan teori aksi nirkekerasan Gene Sharp, studi ini menganalisis strategi resistensi yang dikembangkan masyarakat. Hasil riset menunjukkan bahwa gerakan ini bersifat strategis dan sistematis, ditandai dengan penegasan hukum adat sebagai tandingan terhadap regulasi negara yang merugikan, penolakan militerisasi dan kriminalisasi, serta pembangunan ketahanan ekonomi alternatif yang menolak model pembangunan eksklusif dan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang tidak partisipatif. Resistensi nirkekerasan ini merepresentasikan perjuangan kolektif untuk merebut kembali kedaulatan atas ruang hidup dan pengetahuan, serta menegaskan bahwa kekuatan sejati terletak pada penarikan konsensus dan kepatuhan secara kolektif. Kata Kunci: Masyarakat Adat; Nirkekerasan; Pertambangan Nikel; Human Security; Halmahera.
Reframing Bioterrorism After The 2001 Anthrax Attack: Strategic Shifts In U.S. Counterterrorism Policy: Mengubah Perspektif Terorisme Biologis Pasca Serangan Antraks 2001: Pergeseran Strategis dalam Kebijakan Kontraterorisme AS Asterina, Callysta Emily; Nugraha, Imam Fadhil
Indonesian Journal of Counter Terrorism and National Security Vol. 3 No. 2 (2024): July-Desember, 2024
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijctns.v3i2.27001

Abstract

This article examines the 2001 Anthrax attacks as a turning point in US counterterrorism strategy, emphasizing how the event redefined biological threats as matters of national security. Using information from intelligence reports, how governments have responded to this, and a theoretical framework based on Michel Foucault's idea of biopolitics, this study looks at intelligence failures and the move from reacting to counterterrorism to being proactive. The securitization of health is explored as a means by which microbial threats can be transformed into strategic tools for state control, with consequences for civil liberties, global diplomacy, and public trust. The article argues that bioterrorism, particularly the anthrax case, should be understood not only as a security breach, but also as a political event that altered the way in which the state governs life. By doing so, the study contributes to a deeper understanding of how non-traditional threats can reshape security frameworks in the modern era concerning to the topic discussed.