Novi Sri Dewi
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengaruh Liberalisasi Politik Terhadap Sistem Kepartaian Dan Pemilu Di Indonesia Saputra Hendriawan; Novi Sri Dewi; Safitri Mahaellani
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.47

Abstract

Liberalisasi politik telah mondorong tumbuhnya partai-partai politik baru, mendorong kemajuan dalam demokrasi elektoral dan mengakhiri sistem kepartaian yang hegemoni. Dengan adanya liberalisasi politik justru menimbulkan adanya persaingan ketat antar partai dan diikuti oleh kekuatan politik uang (money politics). Pada dasarnya sistem kepartaian yang diharapkan muncul dalam rekayasa politik Indonesia adalah multi partai sederhana. Faktanya sampai saat ini pemilihan umum yang terjadi di Indonesia belum mencerminkan pemilihan umum yang signifikan memposisikan dan menempatkan sistem multi partai pada proporsi yang sebenarnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka penulis mendapatkan dua pokok permasalahan yakni pengaruh liberalisasi politik terhadap system kepartaian dan pemilu di Indonesia serta system pemilu yang dapat mewujudkan system multi partai sederhana. Penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya liberalisasi politik maka memicu akan banyaknya partai politik yang tumbuh di Indonesia dan mengakibatkan akan adanya persaingan ketat antar partai. Untuk dapat terwujudnya mulit partai sederhana dapat di lakukan secara alamiah yakni dengan adanya seleksi yang dilakukan oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan menerapkan electoral threshold.
Dampak Pengaruh Pandemi Covid-19 Pada Pelaksanaan Perjanjian Syahilatul Kholbu; Aulia Cinthya Maharani; Novi Sri Dewi
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 1 No 3 (2019): Edition for December 2019
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v1i3.49

Abstract

Penetapan Covid 19 sebagai pandemi global, menyebabkan terganggunya segala aktivitas masyarakat termasuk kegiatan perekonomian. Salah satu kegiatan perekonomian adalah Perjanjian tetapi adakalanya perjanjian yang dibuat secara syah tidak dapat dilaksanakan karena adanya hal yang mempengaruhinya yaitu masa pandemic Covid 19. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Pertama, bagaimanakah Pengaturan Pelaksanaan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kedua, bagaimanakah Dampak Pengaruh Pandemic Covid 19 dalam Pelaksanaan Perjanjian. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian dalam pemenuhan prestasi/isi perjanjian yang berupa pelaksanaan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara syah (memenuhi pasal 1320 KUH Perdata) mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang (pasal 1338 KUH Perdata) dan Pandemic Covid bisa dijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan kontrak karena overmacht, akan tetapi tidak semua perjanjian yang tidak dapat dilaksanakan pada masa pandemic kontrak tersebut menggunakan alasan overmacht, sebab pandemic covid 19 tidak dapat digeralisir sebagai overmacht pada setiap orang, melainkan harus dinilai secara kasus per kasus sesuai dengan situasi dan kondisi faktualnya masing masing.