Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia
Tarigan, Junaidi
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Tanda Tangan Elektronik Dokumen Digital Dalam Pembuktian Perdata Tarigan, Junaidi
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 3 No 3 (2021): Edition for December 2021
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v3i3.77

Abstract

Dokumen digital atau elektronik hadir sebagai alternatif yang diharapkan kelompok pengusaha. Akses yang mudah, waktu yang cepat, dan tidak membutuhkan ruang yang banyak dalam penyimpanan sebagai alasan diterimanya dokumen elektronik tersebut. Sahnya sebuah dokumen atau surat perjanjian maupun pernytaan selayaknya dokumen surat konvesional lainnya membutuhkan pengakuan dari pihak terkait yaitu tanda tangan. Tanda tangan tersebut tentunya hadir didalam bentuk digital juga. Persoalannya adalah apabila Dokumen dan surat-surat berharga lainnya dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa diantra yang berkonflik khususnya di ranah privat. Hal ini penting untuk menjamin keberlangsungan keterikatan antar pihak yang berspekat. Bagaimana kebasahan dari tanda tangan elktronik dan bagaimana interpretasi hakim mengakui sebuah alat bukti digital tersebut.Penulisan berjudul Aksesbilitas tanda tangan elektronik dalam dokumen digital perspektif pembuktian Perdata. Metode penelitian yang penulis lakukan adalah jenis penelitian Yuridis normatif dengan pendekatan doktrin hukum dan keberlangsungan dari peraturan-peraturan yang terkait dengan tanda tang elektronik dan hukum pembuktian. Mengumpulkan data sekunder seperti buku, jurnal yang nantinya di inventarisir dan dipaparkan secara deskriptif analitis.
PENGATURAN HAK ASUH ANAK DAN STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK SEBAGAI AKIBAT PERCERAIAN DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA INTERNASIONAL Tarigan, Junaidi; Zaenal Abidin
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 2 No 1 (2020): Edition for April 2020
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v2i1.99

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hak asuh anak dalam putusnya perkawinan karena perceraian yang dilakukan antara suami isteri dimana salah satu pihak adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan pihak yang lain adalah Warga Negara Asing (WNA). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan wawancara pada Hakim Pengadilan Negeri dan studi dokumen atau bahan pustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa problematika yang muncul dalam perceraian campuran yaitu tempat diajukannya gugatan perceraian, perebutan hak asuh anak, dan kewarganegaraan anak tersebut. Hakim Indonesia dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak dari perceraian campuran menggunakan hukum nasional Indonesia dimana cenderung memberikan anak hak untuk memilih dengan siapa ia ingin diasuh. Hakim berpatokan pada kebutuhan anak yang diutamakan. Anak juga memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas selama ia berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun atau sebelum menikah. Anak yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan dari orang tua mereka.
COVID-19 Sebagai Pembebasan Prestasi Kontrak Internasional Tarigan, Junaidi
Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 4 No 3 (2022): Edition for December 2022
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52005/rechten.v4i3.102

Abstract

Pelaku bisnis yang berasal dari negara yang berbeda-beda sering melakukan transaksi bisnis. Tujuan tersebut untuk memperluas pasar serta meningkatkan keuntungan dengan partner asing. Dampak yang paling signifikan dari adanya physical distancing oleh kebijakan pemerintah pada masa pandemi covid-19 yaitu terhadap pelaksanaan kontrak bisnis. Dapatkah covid 19 dijadikan alasan pemaaf dalam pemenuhan prestasi kontrak internasional! dan bagaimana pengaturan alasan pemaaf dalam pemenuhan prestasi internasional ! Dengan melakukan metode Studi Pustaka Dilakukan dengan cara mempelajari referensireferensi buku dengan mengunjungi perpustakaan, artikel, dan serta melakukan pencarian melalui media internet (web site), serta literature review agar dapat lebih mendukung objek penelitian dengan melakukan perbandingan teori-teori yang sudah ada.
Co-Authors Zaenal Abidin