Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KUALITAS PELAYANAN APARAT KELURAHAN KEDAUNG TERHADAP SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) TAHUN 2022 Nurafni, Ike; Kurnia Drajat, Denden; Mukhlis, Maulana
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 4 (2024): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i4.2024.1576-1594

Abstract

Kantor Kelurahan Kedauang berlokasi di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung yang merupakan lembaga di lingkup pemerintah daerah dengan wewenang untuk memberikan pelayanan public secara administrasi seperti pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis kualitas pelayanan publik pada saat pembuatan SKTM di lingkup Kantor Kelurahan Kedaung. Peneliti menerapkan metode penelitian yang meliputi: wawancara, observasi dan dokumentasi. 5 indikator utama dalam menentukan hasil penelitian, diantaranya: 1) tangibles (bukti fisik), 2) reliability (kehandalan), 3) assurace (jaminan), 4) responsiveness (daya tanggap), dan 5) empathy (empati). Penelitian ini menunjukkan hasil dimana penanganan pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Kelurahan Kedaung dinilai masih belum berkualitas dalam aspek-aspek tertentu, yaitu: bukti fisik, kehandalan dan empati.
Dinamika Pesta Demokrasi: Konflik dalam Pemilihan Umum Nurafni, Ike; Hertanto, Hertanto
Jurnal Global Futuristik Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Global Futuristik : Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/globalistik.v3i1.611

Abstract

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan suatu negara. Pemilu di Indonesia, berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pengawasan pemilu menjadi komponen kunci untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut terwujud. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) penyelenggara pemilu, seperti kurangnya profesionalisme, independensi, kolusi, nepotisme, pendidikan teknologi, serta rendahnya integritas, kerap menjadi pemicu konflik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji secara mendalam asal muasal terjadinya konflik, dampak yang ditimbulkan, serta solusi dari konflik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif kepustakaan. Hasil kajian ini mengungkapkan bahwa Pemilu dan pilkada serentak 2019 dan 2024 menghadirkan berbagai tantangan, termasuk manipulasi hasil pemilu, serangan siber, dan ketidakpercayaan publik terhadap KPU. Konflik pemilu berdampak pada stabilitas politik, sosial, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Solusi yang diajukan mencakup peningkatan profesionalisme, pengawasan ketat, serta penggunaan teknologi yang lebih transparan dalam penyelenggaraan pemilu, untuk memastikan pemilu yang berkualitas, integritas, dan demokratis.