Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Lowis Gabariel, Irfan
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PERAN HUKUM PAJAK DALAM MENANGANI PERPAJAKAN DI INDONESIA Lowis Gabariel, Irfan; Nurdin, Maharani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4773-4779

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan, hal ini termuat dalam konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam sebuah negara hukum, lembaga peradilan menjadi sangat penting karena dalam sejarah, selalu ada pihak-pihak baik penyelenggaraan negara atau pemerintahan maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui Pengadilan Pajak. Dengan urgensi pada penelitian yang dilakukan ini, bahwa bagaimana kedudukan Badan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Peradilan di Indonesia dan apakah yang menjadi kelemahan peradilan pajak sehingga dapat terjadi timbulnya penyimpangan. Dengan menggunakan jenis penelitian pada penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan sebagai pengadilan yang bersifat khusus sudah selayaknya memiliki hukum acara tersendiri. Kemudian kelemahan akan penyimpangannya terdapat dalam pengadilan pajak harus ditata ulang, baik secara hukum, administrasi, organisasi dan finansialnya.
PERAN HUKUM PAJAK DALAM MENANGANI PERPAJAKAN DI INDONESIA Lowis Gabariel, Irfan; Nurdin, Maharani
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 11, No 11 (2024): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v11i11.2024.4773-4779

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara kekuasaan, hal ini termuat dalam konstitusi negara Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Dalam sebuah negara hukum, lembaga peradilan menjadi sangat penting karena dalam sejarah, selalu ada pihak-pihak baik penyelenggaraan negara atau pemerintahan maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak maka penyelesaian sengketa pajak dapat dilakukan melalui Pengadilan Pajak. Dengan urgensi pada penelitian yang dilakukan ini, bahwa bagaimana kedudukan Badan Pengadilan Pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dalam Peradilan di Indonesia dan apakah yang menjadi kelemahan peradilan pajak sehingga dapat terjadi timbulnya penyimpangan. Dengan menggunakan jenis penelitian pada penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Pajak merupakan pengadilan khusus bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dan sebagai pengadilan yang bersifat khusus sudah selayaknya memiliki hukum acara tersendiri. Kemudian kelemahan akan penyimpangannya terdapat dalam pengadilan pajak harus ditata ulang, baik secara hukum, administrasi, organisasi dan finansialnya.
Co-Authors Nurdin, Maharani