Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Batavia Forschungsforum Law Journal
Nuhi, Muhammad Hanan
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Urgensi Pembentukan Aturan dalam BPH Migas sebagai Optimasi Kelalaian Safety Standards Depot Minyak Pertamina Nuhi, Muhammad Hanan
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 01 (2024): JANUARI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i01.7234

Abstract

Minyak dan gas bumi adalah produk penting negara dan merupakan kekayaan tambang Indonesia yang memerlukan regulasi yang mengatur safety standards terkait keamanan kegiatan usaha. Namun, regulasi mengenai safety standards di Indonesia belum terdapat kejelasan dan belum mengkhususkan standar keamanan penyimpanan minyak, alias terdapat kekosongan hukum. Sehingga, kekosongan hukum dalam regulasi yang ada mengakibatkan kegiatan usaha PT Pertamina khususnya bagian Depot melalaikan standar keamanan mereka. Melihat permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan dua rumusan masalah yakni komparasi aturan safety standards depot minyak Indonesia dengan Arab Saudi serta penambahan substansi dalam BPH Migas sebagai upaya optimasi safety standards depot minyak. Penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peraturan safety standards dalam BPH Migas saat ini tidak mengatur secara detail, khusus, dan rinci mengenai aturan laporan inspeksi teknis, standar keamanan, dan sanksi yang berbanding terbalik dengan peraturan safety standards Saudi Aramco milik Arab Saudi. Dengan demikian, sebagai langkah upaya optimasi masalah kelalaian safety standards depot minyak Pertamina maka diperlukan revisi atas peraturan mengenai keamanan kegiatan usaha, yakni dengan menambah beberapa substansi baru yang diharapkan akan mengurangi kelalaian pertamina sebab aturan terkait safety standards akan secara tegas diatur dan akan menekankan sanksi bagi yang melanggar aturan.
Podcast Sebagai Media Literasi Hukum: Analisis Podcast Sebagai Media Dalam Memahami Nilai-Nilai Bela Negara Oleh Generasi Muda di Indonesia Sheila, Eirene Eva Marta; Fadilah, Fatma Putri; Putri, Maria Sylvia; Nuhi, Muhammad Hanan; Jeconia Hia, Javier Artarindo; Manullang, Halim; Tampubolon, Bona J.; Keppy, Christmas Petra; Puspitarini, Nabilah
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 12 (2025): July 2025
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In today’s digital era, legal literacy among young people remains relatively low, despite the increasing accessibility of digital media. This article aims to analyze how podcasts can serve as an effective medium for legal literacy, particularly in promoting awareness of national defense values. This study adopts a qualitative method with a content analysis approach. The data source is taken from the podcast episode on the Endgame YouTube channel featuring Prof. Mahfud MD as a guest speaker. Data collection was conducted through a listening and note-taking technique to identify key legal and national messages conveyed in the podcast. The results show that podcasts are capable of delivering legal and national issues with a casual yet substantial communication style, making the content more accessible and relevant to young audiences. Moreover, podcasts encourage listeners to think critically, participate actively, and foster a sense of justice and legal awareness. Therefore, podcasts have the potential to serve as alternative media for enhancing legal literacy and strengthening national defense consciousness in the digital era.
Kepastian Hukum Electric Vehicle dalam Menunjang Pendistribusian Barang sebagai Implementasi Green Logistics di Indonesia Nuhi, Muhammad Hanan; As'ad Al Muqsid, Sulthan; Tiara Salsabila, Fara; Salsabill
Forschungsforum Law Journal Vol 2 No 02 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v2i02.10915

Abstract

Based on research by the Institute for Management Development (IMD) in 2024, Indonesia's economy is growing every year, where in 2024, Indonesia was in 27th position out of 67 countries, in 2023 Indonesia was in 34th position. Economic growth, especially in trade, has created an increase in demand for logistics activities. However, logistics activities also have an impact on the environment. Based on the 2022 ADB (Asian Development Bank) Report, the transportation sector contributes around 15–20% of CO₂ emissions in Southeast Asia, with logistics transportation as the main contributor. In this case, the solution that can be applied is the use of electric vehicles (Electric Vehicles, hereinafter abbreviated as EV). The government itself has encouraged the adoption of EVs through regulatory policies, but these regulations have not provided optimal legal certainty. This study uses a normative legal method with a statute approach and a comparative approach. With this research method, the study not only highlights the legal aspects but also the practical obstacles in the implementation of EVs, so that it can provide a more comprehensive picture of the effectiveness of regulations and the solutions needed. The results of the study show that the application of EV in green logistics is in line with Indonesia's commitment to sustainable development and the principles of a green economy which are also in line with the Theory of Development Law put forward by Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. EVs are expected to support the realization of a more environmentally friendly distribution of goods, especially considering Indonesia's goal of achieving Net Zero Emission. However, based on existing regulations, derivative regulations are still needed that can provide legal certainty for EVs in supporting the distribution of goods, especially as legal certainty for the implementation of green logistics in Indonesia.
PEMBAHARUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Nuhi, Muhammad Hanan; Ghozi, Logan Al; Nazla, Syakira; Syakirah, Davina
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.35

Abstract

Pemalsuan identitas menggunakan Artificial Intelligence (AI) menimbulkan tantangan baru dalam penegakkan hukum Indonesia, peningkatan kompleksitas dengan adanya kemajuan teknologi menyebabkan diperlukannya sebuah aturan yang benar-benar secara spesifik penggunaan AI itu sendiri, dengan kata lain diperlukan pembaharuan hukum. Oleh karena itu, adanya penelitian ini ditujukan untuk memberikan pandangan terhadap bagaimana hukum positif di Indonesia dapat mengatasi tantangan baru ini. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan temuan, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu mengatasi serta mengatur ancaman pemalsuan identitas oleh AI. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi fenomena ini melalui seperti yang dilakukan Uni Eropa berupa General Data Protection Regulation (GDPR) dan AI Act. Hal ini akan memastikan adanya keseimbangan antara pengaturan dan perkembangan, di mana pengaturan yang ada tidak boleh mengekang berlebihan sehingga menghambat perkembangan, namun pada saat yang bersamaan memastikan bahwa regulasi tersebut cukup untuk melindungi subjek hukum yang ada pada negara tersebut. Kata Kunci : Pemalsuan Identitas; Artificial Intelligence; Penegakan Hukum
Co-Authors As'ad Al Muqsid, Sulthan Fadilah, Fatma Putri Ghozi, Logan Al Jeconia Hia, Javier Artarindo Keppy, Christmas Petra Manullang, Halim Nazla, Syakira Puspitarini, Nabilah Putri, Maria Sylvia Salsabill Sheila, Eirene Eva Marta Syakirah, Davina Tampubolon, Bona J. Tiara Salsabila, Fara