Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Batavia
Syakirah, Davina
Unknown Affiliation
Religion Arts Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pemblokiran Sertifikat Tanah Sebagai Bentuk Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1530 K/Pdt.G/2003) Syakuran, Khaidar Abdan; Pitaloka, Putri Galuh; Hadi, Rival Mahesa Fauzan; Yuliandra, Stefie; Syakirah, Davina; Andira, Ilham; Rusdiananto, Gavra Fiko; Syaihputra, Brian Maulana Muhammad; Haryadi, Raina Ardelia; Sapitri, Irena; Lagut, Veronica Sekar Wela; Rizkianti, Wardani
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14448173

Abstract

Buying and selling is a process of exchanging goods or assets based on an agreement, as regulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). However, the implementation of such transactions often faces challenges due to breaches of agreement, leading to disputes, as exemplified in Decision No. 1530 K/Pdt/2003. This article aims to analyze the resolution of land sale and purchase disputes when one party fails to fulfill the agreement and examine the impact of the sale and purchase deed (AJB) as evidence in disputes that result in the blocking of land certificates. The study also seeks to provide insights into the importance of strengthening regulations and dispute resolution mechanisms in land sale and purchase transactions to ensure legal certainty and protect the rights of the parties involved.
Tantangan Dan Prospek Indonesia Dalam Politik Luar Negeri Bebas Aktif Meneliti Pengetahuan Mahasiswa Upn “Veteran” Jakarta” Levianita, Maulvina Shanti; Arkan, Muhammad Hanif; Lapian, Nesia Putri; Swastika, Ni Ketut Rania Paramita; Lagut, Veronica Sekar Wela; Indiyartono, Fahri; Syakirah, Davina; Thahir, Ali; Stevani, Frisca Adelia; Silalahi, Riovaldi Paruntungan; ., Subakdi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta terhadap politik luar negeri bebas aktif Indonesia, dengan fokus khusus pada peran aktivisme generasi muda, tantangan dari isu global, fleksibilitas dalam adaptasi, potensi politik luar negeri sebagai alat mengatasi ketidakpuasan politik, serta pengaruh Indonesia di organisasi internasional. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara berbasis Grounded Theory Design, penelitian ini mencari tahu bagaimana politik luar negeri bebas aktif mampu mendukung tujuan nasional Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden (85%) setuju bahwa politik bebas aktif memungkinkan generasi muda untuk lebih terlibat dalam proses politik dan mendorong inovasi serta pemikiran kritis. Mayoritas juga menyatakan bahwa politik luar negeri bebas aktif Indonesia cukup fleksibel untuk beradaptasi dengan perubahan dinamika politik global, dengan 70% setuju dan 22,5% netral terhadap pernyataan ini. Selain itu, terdapat kesepakatan kuat bahwa politik ini memberikan kontribusi positif dalam menjaga stabilitas regional serta berperan penting dalam diplomasi ekonomi dan perdagangan internasional. Adapun tantangan yang dihadapi berasal dari isu global seperti perubahan iklim dan terorisme, di mana 67,5% responden menganggap ini sebagai hambatan utama. Namun, politik luar negeri ini juga dilihat sebagai potensial dalam meningkatkan pengaruh Indonesia di organisasi internasional, dengan 72,5% responden menyatakan setuju. Terakhir, penelitian mengungkap bahwa pengetahuan dan pendidikan mengenai politik luar negeri bebas aktif perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat, dengan 90% responden setuju akan hal ini. Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan prospek positif politik luar negeri bebas aktif Indonesia tetapi juga menggarisbawahi tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk memaksimalkan perannya dalam mencapai tujuan nasional dan meningkatkan keterlibatan serta pengaruh Indonesia di kancah internasional.
PEMBAHARUAN HUKUM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Nuhi, Muhammad Hanan; Ghozi, Logan Al; Nazla, Syakira; Syakirah, Davina
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.35

Abstract

Pemalsuan identitas menggunakan Artificial Intelligence (AI) menimbulkan tantangan baru dalam penegakkan hukum Indonesia, peningkatan kompleksitas dengan adanya kemajuan teknologi menyebabkan diperlukannya sebuah aturan yang benar-benar secara spesifik penggunaan AI itu sendiri, dengan kata lain diperlukan pembaharuan hukum. Oleh karena itu, adanya penelitian ini ditujukan untuk memberikan pandangan terhadap bagaimana hukum positif di Indonesia dapat mengatasi tantangan baru ini. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan temuan, hukum positif Indonesia belum sepenuhnya mampu mengatasi serta mengatur ancaman pemalsuan identitas oleh AI. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam menanggulangi fenomena ini melalui seperti yang dilakukan Uni Eropa berupa General Data Protection Regulation (GDPR) dan AI Act. Hal ini akan memastikan adanya keseimbangan antara pengaturan dan perkembangan, di mana pengaturan yang ada tidak boleh mengekang berlebihan sehingga menghambat perkembangan, namun pada saat yang bersamaan memastikan bahwa regulasi tersebut cukup untuk melindungi subjek hukum yang ada pada negara tersebut. Kata Kunci : Pemalsuan Identitas; Artificial Intelligence; Penegakan Hukum
Co-Authors ., Subakdi Andira, Ilham Arkan, Muhammad Hanif Ghozi, Logan Al Hadi, Rival Mahesa Fauzan Haryadi, Raina Ardelia Indiyartono, Fahri Lagut, Veronica Sekar Wela Lapian, Nesia Putri Levianita, Maulvina Shanti Nazla, Syakira Nuhi, Muhammad Hanan Pitaloka, Putri Galuh Rizkianti, Wardani Rusdiananto, Gavra Fiko Sapitri, Irena Silalahi, Riovaldi Paruntungan Stevani, Frisca Adelia Swastika, Ni Ketut Rania Paramita Syaihputra, Brian Maulana Muhammad Syakuran, Khaidar Abdan Thahir, Ali Yuliandra, Stefie