Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Asy-Syariah Jurnal Abdi Panca Marga Legal Studies Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business
Susantyo, Herdy Pratama
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Physics Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENERAPAN JINAYAT DI PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM Susantyo, Herdy Pratama
Legal Studies Journal Vol 3, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v3i2.10610

Abstract

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam atau yang dikenal dengan Provinsi Aceh merupakan suatu Provinsi yang mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Sesuai dengan UU Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Hak Otonomi Khusus  Bagi  Provinsi Daerah  Istimewa Aceh  Sebagai Provinsi  Nanggroe Aceh Darussalam. Lahirnya UU tersebut tak lepas daripada Sejarah, Nilai-nilai agama yaitu Syari’at Islam yang begitu kental,  dan adat budaya  berlandaskan norma-norma hukum islam yang hidup di dalam masyarakat aceh yang sangat kuat, serta posisi geografis Provinsi Aceh merupakan pertimbangan utama Pemerintah Pusat dalam memberikan hak otonomi khusus bagi Provinsi Aceh. Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Kesimpulannya Menurut pendapat ahli hukum Husni Mubarak, dosen doktoral bidang studi Hukum Syariah dari Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  korban perkosaan sering mengalami dampak psikologis dan trauma yang mengakibatkan mereka sulit menungkapkan apa yang terjadi pada diri mereka. Selain itu terdapat pasal yang masih dianggap bermasalah yaitu terduga pelaku perkosaan bisa dibebaskan dari jerat hukum hanya dengan melakukan sumpah sebanyak lima kali, seperti yang tertera di Pasal 55 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
Pencegahan Praktik Politik Uang Berlandasan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018: Upaya pencegahan,bawaslu,politik uang Maulana , Achmad Farid; Susantyo, Herdy Pratama
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 3 (2025): Agustus - October
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i3.2259

Abstract

Praktik politik uang merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius dalam proses demokrasi yang dapat merusak integritas pemilu dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menanggulangi praktik politik uang menjelang Pemilu 2024, ditinjau dari perspektif peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemilihan Umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Probolinggo telah melakukan tiga pendekatan strategis yaitu pre-emptif melalui edukasi politik masyarakat, preventif melalui pemetaan titik rawan, patroli pengawasan, dan posko pengaduan, serta represif melalui penanganan laporan pelanggaran yang diteruskan ke Sentra Gakkumdu. Meskipun demikian, efektivitas pencegahan masih menghadapi kendala seperti budaya politik transaksional, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya keberanian masyarakat untuk melapor. Analisis terhadap Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 menunjukkan bahwa meskipun ketentuan normatif telah memadai, penegakannya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif antara aspek hukum, sosial, dan budaya untuk mewujudkan pemilu yang bersih dari praktik politik uang.
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MELALUI LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA BATUR KABUPATEN PROBOLINGGO Susantyo, Herdy Pratama; Syahbana, Ahmad Nabiel; Haji, Moh Samsul; Azzuhdi, Imam Mujtahid; Afandi, Ahmad
Abdi Panca Marga Vol 5 No 2 (2024): Jurnal Abdi Panca Marga Edisi November 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panca Marga Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51747/abdipancamarga.v5i2.2166

Abstract

Legal aid services are a forum for a person or group of poor people to gain understanding and legal protection if a problem occurs in their area. Legal Aid Services (LBH) there is a new hope for the community to help them to try to find justice in various fields of law, especially for those who are categorized as financially and socially disadvantaged and do not understand well the legal rules that apply in Indonesia today, it is hoped that with this community service can develop knowledge of the functions and benefits of legal aid facilitated by the State. With the existence of legal aid for the poor as an alternative to achieve justice, benefits and legal certainty. Judicial institutions through legal aid services are obliged to provide free legal aid to legal seekers and are prohibited from refusing what is an obligation as intended in the sense of providing free legal aid as a form of service to the poor or needy. However, the people of Batur Village, Probolinggo Regency, currently some still do not know that this free legal aid is available to those who are financially disadvantaged. Especially for those who live in areas far from cities or remote villages, legal knowledge is minimal (layman) in terms of the development of information related to the existence of legal aid services. In connection with this, the purpose of carrying out this community service is to empower the community, educate and find solutions to increase awareness of the rule of law, especially the case that is currently happening in Batur Village regarding Domestic violence (Domestic Violence) that always occurs in the village. Based on the settlement of the above cases, the method used in this activity is socialization/education of legal aid for the poor to increase legal awareness in Batur Village, Probolinggo Regency. Keywords: legal awareness, legal aid services, poor community.
Analysis of online gambling crime prevention policies according to positive law and Islam in Indonesia Susantyo, Herdy Pratama; Abdillah, Gadman Futor; Sanhaji, Mochammad Taufik; Romzi, Muhammad; Erfandi, Muhammad
Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2025): Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam, Januari 2025
Publisher : LP3M Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55210/assyariah.v11i1.1983

Abstract

The development of information technology, especially the internet, has had a significant impact on various aspects of human life, including the increasing prevalence of online gambling in Indonesia. This research aims to analyze the policies for combating online gambling crimes based on positive law in Indonesia and the perspective of Islamic law. Using a normative legal method with a library approach, this research analyzes legislation, academic journals, and related legal literature. The research results show that although Indonesia has regulated online gambling through the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (ITE), the existing policies still face challenges in terms of implementation and supervision. The rapid development of technology and the cross-border nature of online gambling are the main obstacles in addressing the issue. In the perspective of Islamic law, online gambling is considered haram because it contains elements of speculation and harms society. Therefore, the Islamic legal approach emphasizes prevention, education, and rehabilitation. The recommendations put forward include updating regulations to be more responsive to new technologies, enhancing law enforcement capacity, and strengthening rehabilitation programs for offenders. This research is expected to contribute to the development of more effective policies in addressing online gambling in Indonesia.
Co-Authors Abdillah, Gadman Futor Ahmad Afandi Ahmad Saifuddin, Ahmad Azzuhdi, Imam Mujtahid Erfandi, Muhammad Haji, Moh Samsul Hasan, Ahmad Ferdi Maulana , Achmad Farid Muhammad Romzi, Muhammad Sanhaji, Mochammad Taufik Syahbana, Ahmad Nabiel Yusril Ihza Mahendra