Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM KEPRI) Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Al Islam, Harisma Annisa
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Digitalisasi Transaksi Jual Beli Sayur Dengan Sistem Delivery Order Di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan Irwan Ramadhani; Andrie Nindy Dwiantari; Al Islam, Harisma Annisa
Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM Kepri) Vol. 4 No. 2 (2024): Volume 4 Nomor 2, 2024
Publisher : STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/jppmkepri.v4i2.1684

Abstract

Abstrak Jual Beli sayuran biasanya dilakukan secara tatap muka (face to face), antara penjual dengan pembeli. Namun pada keadaan PPKM sangat mengurangi kontak langsung dengan orang lain, yang menyebabkan pembeli kesusahan untuk mendapatkan sayuran dan penjual kesusahan dalam menjajakan sayurannya. Di era digital ini, sudah semua aspek kehidupan mayoritas sudah menggunakan sistem digitalisasi, tak terkecuali jual beli. Berdasarkan aset yang ada di Desa Plumpung yang merupakan area persawahan serta banyaknya pedagang sayuran skala besar di Desa ini, maka sangat memungkinkan untuk melaksanakan digitalisasi transaksi jual beli sayuran secara online. Metode Asset Based Comunity-Driven Development (ABCD) ini sangat cocok digunakan dengan pertimbangan aset yang dimiliki dan permasalahan kondisi PPKM yang terjadi saat ini. Dengan mengajak para pemudi Desa, serangkaian proses digitalisasi telah dilakukan, mulai dari pembuatan akun digital, pelatihan desain grafis, promosi, hingga sosialisasi pembayaran non-tunai (cashless). Pembeli hanya melakukan pemesanan secara online kemudian barang pesanan akan diantarkan ke rumah pembeli oleh penjual. Digitalisasi transaksi ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti menghemat waktu, tenaga, biaya, serta mempermudah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pemanfaatan teknologi digital dengan baik.
Legal Protection Efforts and Islamic Business Ethics Analysis of Hidden Defect Products in Online Transactions Al Islam, Harisma Annisa; Harahap, Sarah Khairani; Taufiq, M.
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 8 No. 3 (2025): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v8i3.369

Abstract

A hidden defective product in an online buying and selling transaction is selling a product whose condition is not in accordance with the original purpose of making the product. The product does not meet the proper product standards and has decreased function due to damage caused by the negligence of business actors, whether intentional or not. The most widely used platform in online buying and selling is personal media or social media, where there are only two parties to the trade agreement, namely business actors and consumers, so legal protection for consumers in this phenomenon is absolute and very much needed. The existence of a form of consumer loss from the case of hidden defective products certainly violates what is the provision of muamalah in sharia. Therefore, this research aims to analyze the application of Islamic business ethics to hidden defective products in online trade transactions and legal protection efforts that can be provided to consumers who suffer losses due to hidden defective products. This research uses the normative juridical analysis method to see the extent of legal protection efforts against consumers and how Islamic business ethics view the phenomenon. This study concludes that business actors who deliberately sell hidden products in online buying and selling clearly violate Islamic business ethics which prohibit hiding defective goods, unlike business actors who do not know the defects in the product, but business actors still have an absolute obligation to be responsible to consumers. The form of legal protection efforts for consumers of hidden defective products has been regulated in such a way in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code.   [Produk cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli online adalah menjual produk yang kondisinya tidak sesuai dengan tujuan awal pembuatan produk. Produk tersebut tidak memenuhi standar produk yang semestinya dan mengalami penurunan fungsi akibat kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pelaku usaha, baik disengaja maupun tidak. Platform yang paling banyak digunakan dalam jual beli online adalah media personal atau sosial media, yang mana hanya terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian perdagangan yaitu pelaku usaha dan konsumen, maka perlindungan hukum terhadap konsumen dalam fenomena ini bersifat mutlak dan sangat dibutuhkan. Adanya bentuk kerugian konsumen dari kasus produk cacat tersembunyi tentu saja melanggar apa yang menjadi ketentuan bermuamalah dalam syariat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap penerapan etika bisnis Islam terhadap produk cacat tersembunyi dalam transaksi perdagangan secara online dan upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat tersembunyi. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis normatif untuk melihat sejauh mana upaya perlindungan hukum terhadap konsumen dan bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha yang sengaja menjual produk tersembunyi dalam jual beli online jelas melanggar etika bisnis Islam yang melarang untuk menyembunyikan barang cacat, berbeda halnya dengan pelaku usaha yang tidak mengetahui adanya cacat pada produk tersebut, namun pelaku usaha tetap memikul kewajiban mutlak untuk bertanggungjawab kepada konsumen. Adapun bentuk upaya perlindungan hukum bagi konsumen atas produk cacat tersembunyi telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.]
Critical Analysis of the Use of Conventional Banks as Custodian Banks in Islamic Mutual Fund Transactions Harahap, Sarah Khairani; Al Islam, Harisma Annisa; Ana, Lewi
Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman Vol 11, No 2 (2024)
Publisher : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padngsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/multidisipliner.v11i2.13954

Abstract

There is one important component that raises doubts for capital owners who will invest in Islamic mutual funds, namely the use of conventional banks as custodian banks. The purpose of this study is to find out how sharia economic law reviews conventional banks as custodian banks. This study uses a qualitative method with a literature study approach. Data is obtained from interviewing several potential investors, various regulations related to Islamic mutual funds and custodian banks, as well as literature that reviews the principles of muamalah. It was found that conventional banks that become custodian banks must obtain an application from the Financial Services Authority. To ensure the sharia of this business activity, a cleaning process is set up to remove non-halal elements in the form of interest and other non-sharia risks that may come from the activities of related companies. The reluctance to become an investor is caused by the lack of knowledge about the mechanism of Islamic mutual funds for which literacy is needed. However, there are some potential investors who consistently want the bank used is an Islamic bank. Regulations are needed that require the use of Islamic banks as the only custodian bank, but it must be done carefully and gradually according to the readiness of the Islamic bank in question.
Co-Authors Ana, Lewi Andrie Nindy Dwiantari Harahap, Sarah Khairani Irwan Ramadhani M. Taufiq