Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business SASI
Lengkong, Natalia Lana
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Safeguarding Fishermen's Livelihoods: A Human Rights Approach Against Coastal Reclamation Palilingan, Toar Neman; Pinori, Josepus Julie; Lengkong, Natalia Lana; Yunus, Ahsan; Setiabudhi, Donna Okthalia
SASI Volume 30 Issue 4, December 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v30i4.2330

Abstract

Introduction: Coastal reclamation has become a controversial issue with significant impacts on the lives of local fishermen. Reclamation activities aimed at regional and economic development often neglect the rights of traditional fishermen who depend on the sea for their livelihoods, leading to conflicts between development interests and the protection of human rights, particularly the rights of local fishermen.Purposes of the Research: This study aims to analyze the legal protection of fishermen in the context of reclamation in North Sulawesi, focusing on a human rights perspective.Methods of the Research: The research employs a normative juridical approach, examining relevant legislation related to reclamation and fishermen's rights, as well as analyzing the implementation of laws in practice.Results of the Research: The findings reveal that reclamation in North Sulawesi presents two conflicting sides. On one hand, it offers significant economic benefits to the state, but on the other hand, it poses a risk of human rights violations, particularly for coastal fishermen. The negative impacts of reclamation are evident in the decline in fishermen's income and the increase in living costs since the project was implemented. Legal protection of fishermen's human rights must be enforced through strict sanctions, including substantial fines, against parties who fail to fulfill their obligations to the fishermen.
Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Pemidanaan Pecandu Ringan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Keadilan Rehabilitatif (Studi Kasus Putusan PN Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd) Makalew, Jane Marlen; Kalalo, Merry Elisabeth; Lengkong, Natalia Lana
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 1 (2026): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i1.7184

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pemidanaan terhadap pecandu ringan narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengkaji pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara narkotika ditinjau dari perspektif keadilan rehabilitatif. Permasalahan ini muncul karena dalam praktik peradilan masih sering terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang mengutamakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, khususnya melalui Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 yang menempatkan pecandu sebagai individu yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 112 tentang kepemilikan narkotika meskipun terdakwa telah direkomendasikan sebagai pecandu ringan melalui hasil asesmen terpadu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan serta mencerminkan dominasi paradigma pemidanaan yang masih bersifat retributif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan rehabilitatif dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan kebijakan rehabilitasi agar penegakan hukum narkotika lebih berorientasi pada pemulihan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.
Co-Authors Donna Okthalia Setiabudhi Makalew, Jane Marlen Palilingan, Toar Neman Yunus, Ahsan