Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Pemenang Lelang Yang Tidak Dapat Menguasai Objek Lelang M Rizal Fattabania; Maryano Maryano; Yurisa Martanti
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27435

Abstract

The object of the mortgage guarantee is regulated in Article 6 of Law Number 4 of 1996. In practice, discrepancies have been found regarding the auction. Many auction winners cannot control the auction objects they have won. The method used in this research is the normative legal method with the type of normative juridical research, namely library law research or secondary data with primary, secondary and tertiary legal sources. From the results of the study, it can be obtained that dispute resolution can be carried out through litigation and non-litigation and legal protection of the auction winner in article 25 PMK 213/PMK.06/2020 auctions that have been carried out in accordance with the provisions of the legislation, cannot be canceled. Therefore, if the winner of the auction cannot control the object, he can sue through litigation or non-litigation and legal protection here should be if the winner of the auction has been determined then the object of the auction has been owned.Keywords: Mortgage; Auction; Dispute Resolution; Legal Protection AbstrakObjek jaminan hak tanggungan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Dalam praktik ditemukan adanya ketidaksesuaian mengenai lelang. Banyak pemenang lelang tidak dapat mengusai objek lelang yang telah dimenangkannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan jenis penelitian yuridis normative, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian dapat diperoleh yaitu penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi dan non litigasi dan perlindungan hukum pemenang lelang dalam pasal 25 PMK 213/PMK.06/2020 lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentun peraturan perundangan-undangan, tidak dapat dibatalkan. Oleh karena itu pemenang lelang jika tidak bisa menguasai objeknya dapat menggugat melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi dan perlindungan hukum disini seharusnya jika pemenang lelang sudah ditentukan maka objek lelang telah dimiliknya.Kata Kunci: Hak Tanggungan; Lelang; Penyelesaian Sengketa; Perlindungan Hukum 
Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Video Konferensi Berdasarkan Konsep Cyber Notary Di Indonesia Ilhaam Aditio; Yuhelson Yuhelson; Maryano Maryano
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 9, No 5 (2022)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v9i5.27436

Abstract

The GMS allows owners residing abroad to join via teleconference with other shareholders. In accordance with Article 76 jo 77 of the Company Law, the GMS may be conducted in person or via electronic media. The most crucial aspect of the GMS is that all participants can see, hear, and participate directly. Nevertheless, the authenticity of a notarial act must be preserved. The notion of Cyber Notary continues to violate Article 1 point 7 and Article 16 paragraph (1) letter m of the UUJN. This study employs normative legal research in an effort to gather the pertinent information regarding the issue. The data should be utilized in conjunction with secondary and tertiary items. In addition, primary data is utilized to support secondary data-based legal documents. Using the method of normative legal analysis, the data were analyzed. The results of the study indicate that the GMS held via video conference can be considered an authentic deed if it applies the legal principle of lex specialis derogate lex generalis, where lex the general is Article 16 paragraph (1) letter m of the Notary Position Act and lex the specialist is Article 77 paragraph (1) in conjunction with the Explanation of Article 77 paragraph (4) of the Limited Liability Company Law.Keywords: GMS; Cyber Notary; Teleconferencing AbstrakPara pemegang saham yang berada diluar negeri dapat mengikuti RUPS menggunakan media telekonferensi dengan pemegang saham lainnya. RUPS menurut Pasal 76 jo 77 UUPT dapat dilakukan secara tatap muka ataupun melalui media elektronik. Hal terpenting bahwa semua peserta RUPS dapat melihat, mendengar, dan berpartisipasi secara langsung dalam RUPS. Namun demikian, sifat autentik dari suatu akta Notaris tetap harus dijaga. Konsep Cyber Notary masih bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 UUJN dan Pasal 16 ayat (1) huruf m. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang akan digunakan dengan data sekunder dan bahan tertier. Disamping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa RUPS yaang dilaksanakan melalui video konferensi dapat disebut sebagai akta autentik jika menggunakan asas perundang-undangan lex specialis derogate lex generalis dimana yang menjadi lex generalis adalah Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris, sedangkan lex specialis-nya adalah Pasal 77 ayat (1) jo Penjelasan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas.Kata Kunci: RUPS; Cyber Notary; Telekonferensi