Noho, Muhammad Dzikirullah H.
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Public Private Partnership (PPP) Melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Independen Di Indonesia Noho, Muhammad Dzikirullah H.; Lumbanraja, Anggita Doramia
CREPIDO Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Crepido November 2023
Publisher : Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum & Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/crepido.5.2.146-160

Abstract

Penyelesaian PPP/KPBU sebagaimana diatur dalam Perpres 38/2015 tentang KPBU dirasa belum efektif, hal tersebut dapat dilihat dengan hilang dan berpindahnya aset pemerintah kepada pihak-pihak akibat adanya perjanjian. Kehadiran suatu lembaga independen dalam menyelesaikan urusan PPP/KPBU ini sangat diperlukan untuk meminimalkan persoalan tersebut. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doctrinal) dengan pendekatan undang-undang, konsep, dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa sudah saatnya untuk membuat suatu lembaga independen khusus PPP/KPBU untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Berbagai negara seperti halnya Korea Selatan menempatkan PPP sebagai satu hal yang serius sehingga melahirkan Komite Mediasi Perselisihan Proyek Kemitraan Pemerintah-Swasta. Indonesia sebagai negara yang sedang membangun berbagai macam infrastruktur pun harus membentuk lembaga tersendiri untuk meminimalkan adanya konflik di bidang infrastruktur yang akan datang.
Kedudukan precautionary principle (kehati-hatian) hakim melalui scientific evidence (bukti ilmiah) dalam menetapkan asal usul anak di luar kawin: Studi Putusan Pengadilan Agama No.214/PDT.P/2021/PA. Mustofa, M. Mahmud Nahya; Noho, Muhammad Dzikirullah H.
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1587

Abstract

Penetapan asal-usul anak di luar kawin merupakan persoalan kompleks dalam hukum keluarga Islam yang menuntut ketelitian tinggi dari hakim, baik secara yuridis maupun etis. Dalam Putusan No. 214/Pdt.P/2021/PA.Ngw, hakim menetapkan status anak tanpa mempertimbangkan bukti ilmiah seperti tes DNA, meskipun terdapat kejanggalan usia dan identitas anak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, menganalisis urgensi penggunaan scientific evidence, serta merumuskan penerapan precautionary principle sebagai dasar pertimbangan pembuktian nasab. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, ditemukan bahwa belum optimalnya penggunaan bukti ilmiah (scientific evidence) mengakibatkan lemahnya kepastian hukum dan perlindungan hak anak, dikarenakan terbatasnya bukti konvesional yang didapatkan. Dengan adanya bukti ilmiah disamping bukti tradisional akan sangat membantu hakim dalam menghindari potensi kerugian hak anak. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi praktik peradilan agar lebih akomodatif terhadap prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam penyelesaian perkara nasab.