Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna JUDGE: Jurnal Hukum JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro Ulil Albab
Syukron Abdul Kadir
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan dan Legalitas Dalam Pembuatan Desa Wisata Syukron Abdul Kadir
Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/psk.v6i2.1740

Abstract

Globalization leads to a significant increase in the economy through the tourism sector,juridically in Indonesia tourism is regulated in Law No. 10 of 2009 concerning tourism. As acountry that has abundant and diverse natural and cultural wealth. Other completeness isneeded in the tourism business that utilizes nature as one of them agriculture then requiresenvironmental documents in the form of Environmental Management efforts Life andenvironmental monitoring efforts (UKLUPL) as one of the requirements in running abusiness, one form of nature tourism is very popular today is to form a tourist village.Considering the importance of awareness for the organizers of tourist villages, theCommunity Service Team conducted counseling on the Regulations for Making TouristVillages in the Tembi tourist village. The implementation of community service received fullsupport from the management of Tembi Tourism Village. The implementation of the servicewas divided into three stages, pre-activity, implementation, followed by evaluation. Thecommunity was enthusiastic and increased their understanding of the regulations for makingtourist villages.
Perlindungan Hukum Pengemudi Daring sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Ahmadi Sholeh; Syukron Abdul Kadir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1756

Abstract

Pengemudi transportasi daring kini menjadi bagian integral dalam mobilitas masyarakat urban. Masyarakat lebih banyak memilih transportasi online dikarenakan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi belum ada aturan yang secara spesifik mengatur perlindungan terhadap pengemudi daring sebagai kelompok rentan. Tidak jarang pengemudi daring menjadi korban tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, bahkan pembunuhan oleh oknum penumpang atau pihak lain. Dalam praktiknya, posisi pengemudi daring sering kali berada dalam situasi yang lemah secara hukum, karena hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi umumnya bersifat kemitraan (bukan hubungan kerja formal). Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara komprehensif kedudukan pengemudi daring dalam perspektif hukum pidana, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum, serta memberikan rekomendasi terhadap upaya perbaikan regulasi maupun implementasinya agar tercipta kepastian dan keadilan bagi pengemudi daring sebagai korban tindak pidana dalam layanan transportasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi daring memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan hukum, meskipun hubungan dengan perusahaan aplikasi bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja. Tindak pidana yang sering dialami meliputi penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan penipuan, namun regulasi saat ini belum secara khusus mengatur perlindungan bagi pengemudi daring. Perusahaan aplikasi memiliki tanggung jawab terbatas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait perlindungan pengemudi.
Efektivitas Undang-Undang TPKS dalam Menjamin Hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual: Sebuah Tinjauan Yuridis Delvasta Caesar Endyka; Wahid Hermanto; Titising Maharsi Seto; Roni Sulistyanto Luhukay; Syukron Abdul Kadir
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 6: Mei 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i6.17299

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menjamin hak restitusi bagi korban kekerasan seksual melalui tinjauan yuridis. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana transformasi norma dalam UU TPKS mampu mengatasi kendala eksekusi ganti rugi yang selama ini terhambat oleh keterbatasan finansial pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS membawa pergeseran paradigma menuju victim-oriented justice melalui inovasi hukum seperti penyitaan aset pelaku pada tahap penyidikan dan pembentukan Dana Bantuan Korban (Victim Trust Fund). Namun, efektivitasnya di lapangan masih dibayangi tantangan standarisasi penghitungan kerugian non-materiil dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Simpulannya, meskipun UU TPKS memberikan landasan normatif yang progresif, keberhasilan pemulihan hak korban sangat bergantung pada peraturan pelaksana yang rigid dan integritas aparat dalam memprioritaskan restitusi sebagai bagian integral dari pemidanaan.
Kemiskinan dan Tindak Pidana Pencurian: Pendekatan Sosiologi Hukum di Indonesia Soma Baskoro; Pendi Wijaya; Arif Nurul Huda; Christina Ratri N; Syukron Abdul Kadir
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 09 (2026): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i09.2275

Abstract

Penelitian ini mengkaji hubungan antara kemiskinan dan tindak pidana pencurian di Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, penelitian ini mengintegrasikan teori anomie Robert K. Merton, teori kontrol sosial Travis Hirschi, dan teori labeling Howard Becker sebagai kerangka analisis utama. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, aparat penegak hukum, dan praktisi hukum, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menemukan korelasi signifikan antara tingkat kemiskinan dan angka tindak pidana pencurian di berbagai provinsi di Indonesia. Mayoritas pelaku pencurian (75,40%) hanya berpendidikan SMP ke bawah, 77% tidak memiliki pekerjaan tetap, dan 76,80% berpenghasilan di bawah Rp 1.000.000 per bulan. Analisis putusan pengadilan mengungkap adanya disparitas pemidanaan yang mencolok, di mana pelaku miskin yang mencuri barang senilai rata-rata Rp 250.000 menerima hukuman penjara rata-rata 14 bulan, lebih berat dibandingkan pelaku mampu yang mencuri barang senilai rata-rata Rp 75.000.000 namun hanya dihukum 8 bulan. Tingkat recidivisme pelaku dari kalangan miskin mencapai 64% dalam tiga tahun pertama setelah bebas, mengindikasikan kegagalan paradigma pemidanaan yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan represif-punitive tanpa penanganan akar masalah kemiskinan struktural terbukti tidak efektif dan kontraproduktif. Diperlukan reformasi sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, penguatan program perlindungan sosial, serta kebijakan pemberdayaan ekonomi yang komprehensif sebagai respons yang lebih humanis terhadap relasi antara kemiskinan dan kejahatan pencurian di Indonesia.
Co-Authors Ahmadi Sholeh Arif Nurul Huda Christina Ratri N Delvasta Caesar Endyka Pendi Wijaya Roni Sulistyanto Luhukay, Roni Sulistyanto Soma Baskoro Titising Maharsi Seto Wahid Hermanto