Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Tentang Peraturan dan Legalitas Dalam Pembuatan Desa Wisata Syukron Abdul Kadir
Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna
Publisher : Universitas Widya Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37631/psk.v6i2.1740

Abstract

Globalization leads to a significant increase in the economy through the tourism sector,juridically in Indonesia tourism is regulated in Law No. 10 of 2009 concerning tourism. As acountry that has abundant and diverse natural and cultural wealth. Other completeness isneeded in the tourism business that utilizes nature as one of them agriculture then requiresenvironmental documents in the form of Environmental Management efforts Life andenvironmental monitoring efforts (UKLUPL) as one of the requirements in running abusiness, one form of nature tourism is very popular today is to form a tourist village.Considering the importance of awareness for the organizers of tourist villages, theCommunity Service Team conducted counseling on the Regulations for Making TouristVillages in the Tembi tourist village. The implementation of community service received fullsupport from the management of Tembi Tourism Village. The implementation of the servicewas divided into three stages, pre-activity, implementation, followed by evaluation. Thecommunity was enthusiastic and increased their understanding of the regulations for makingtourist villages.
Perlindungan Hukum Pengemudi Daring sebagai Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Ahmadi Sholeh; Syukron Abdul Kadir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 8 No. 2 (2026): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56071/justitiable.v8i2.1756

Abstract

Pengemudi transportasi daring kini menjadi bagian integral dalam mobilitas masyarakat urban. Masyarakat lebih banyak memilih transportasi online dikarenakan dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Akan tetapi belum ada aturan yang secara spesifik mengatur perlindungan terhadap pengemudi daring sebagai kelompok rentan. Tidak jarang pengemudi daring menjadi korban tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, penipuan, bahkan pembunuhan oleh oknum penumpang atau pihak lain. Dalam praktiknya, posisi pengemudi daring sering kali berada dalam situasi yang lemah secara hukum, karena hubungan kerja antara pengemudi dengan perusahaan aplikasi umumnya bersifat kemitraan (bukan hubungan kerja formal). Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara komprehensif kedudukan pengemudi daring dalam perspektif hukum pidana, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hukum, serta memberikan rekomendasi terhadap upaya perbaikan regulasi maupun implementasinya agar tercipta kepastian dan keadilan bagi pengemudi daring sebagai korban tindak pidana dalam layanan transportasi online. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengemudi daring memiliki kedudukan hukum sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan hukum, meskipun hubungan dengan perusahaan aplikasi bersifat kemitraan, bukan hubungan kerja. Tindak pidana yang sering dialami meliputi penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, dan penipuan, namun regulasi saat ini belum secara khusus mengatur perlindungan bagi pengemudi daring. Perusahaan aplikasi memiliki tanggung jawab terbatas, sehingga menimbulkan kekosongan hukum terkait perlindungan pengemudi.