Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA KONSUMEN DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Munazar Umar
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 2: Oktober 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The swift advancement of information technology has changed how transactions are conducted through e-commerce, bringing both advantages and new challenges concerning consumer protection. In these transactions, consumers often find themselves in a precarious position, dealing with issues like uncertainty about product quality, shipping delays, and threats to the security of their personal data. Implementing legal safeguards that cover transaction security, transparency of product information, and mechanisms for dispute resolution is crucial. In Indonesia, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Government Regulation No. 80 of 2019 provide the legal framework; however, these regulations still face implementation challenges. Consequently, it is essential for the government, businesses, and consumers to collaborate and enhance education to increase awareness of consumer rights. Furthermore, technology plays a vital role in establishing a secure and transparent e-commerce environment.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP REFORMASI DALAM PRESPEKTIF ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA Munazar Umar; Ali Hadi La Dimuru
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 10: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Agenda reformasi birokrasi di Indonesia merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis dasar-dasar hukum yang mendasari reformasi administrasi publik, serta menilai implementasinya dari perspektif hukum administrasi negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap sejumlah regulasi penting seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta aturan pelaksanaannya. Temuan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah dibentuk secara cukup menyeluruh, pelaksanaannya masih mengalami tantangan, antara lain ketidakharmonisan regulasi, lemahnya penerapan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta belum maksimalnya perlindungan hukum bagi ASN. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan aspek yuridis reformasi birokrasi melalui harmonisasi peraturan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, dan responsivitas regulasi terhadap perkembangan sosial dan teknologi. Dengan demikian, diharapkan reformasi administrasi publik dapat menghasilkan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan berintegritas