Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Al Fuadiy: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Fauziyah Putri Meilinda
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS FAKTOR–FAKTOR PERCERAIAN TAHUN 2024 DI PENGADILAN AGAMA PROBOLINGO: Perspektif Pengadilan Agama Probolinggo Ninda Dwi Anggraeni; M. Tosen; Nur Fadilah Dwi Winarni; Fauziyah Putri Meilinda
Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 7 No. 1 (2025): June, Al Fuadiy : Journal of Islamic Family Law
Publisher : Nurul Qarnain College of Sharia Studies, Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/af.v7i01.1245

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Probolinggo pada tahun 2024 menggunakan metode kualitatif Deskriptif, dengan menekankan pentingnya perkawinan sebagai suatu ikatan suci. Menyoroti bahwa perceraian, meskipun diperbolehkan dalam Islam, namun pada umumnya tidak dianjurkan, penelitian ini menguraikan bahwa perselisihan perkawinan, yang sering kali bersumber dari pertengkaran terus-menerus dan kesulitan ekonomi, merupakan penyebab utama perceraian. Data mengungkapkan terdapat 430 permohonan perceraian pada tahun 2024, dengan 76,74% disebabkan oleh konflik terus menerus dan 11,16% terkait dengan masalah ekonomi. Faktor-faktor lain termasuk meninggalkan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, kawin paksa, dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang, meskipun persentasenya lebih kecil.
KEDUDUKAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) DALAM PERSPEKTIF AKADEMISI: KEKUATAN HUKUM, KETETAPAN DAN KONSISTENSI, PENGARUH TERHADAP PUTUSAN HUKUM Rihdo, Maulana; Ishaq Maulana Sudur; Ahsandy Ramadhan Suardi; Satriya Pamungkas; Fauziyah Putri Meilinda
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2023): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v4i2.791

Abstract

Mahkamah Agung, sebagai lembaga yudikatif tertinggi di Indonesia, memiliki kewenangan luas yang diatur dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini mencakup pengadilan tingkat kasasi, peninjauan peraturan di bawah undang-undang, dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Mahkamah Agung juga berhak mengeluarkan peraturan tambahan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam peradilan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode normatif dan yuridis. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011"), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dikelompokkan sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh suatu lembaga berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan, SEMA memiliki kedudukan yang berada di bawah undang-undang, dan tidak setara atau lebih tinggi daripadanya. SEMA hanya memiliki kekuatan mengikat dalam lingkungan peradilan.
ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS Fauziyah Putri Meilinda
Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 6 No. 1 (2023): Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara
Publisher : UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SUNAN GIRI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32665/almaqashidi.v6i2.1856

Abstract

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja. Hak anak ini berlaku baik bagi anak penyandang disabilitas maupun anak pada umumnya. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persoalan pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Desa Ngabetan Cerme Gresik dan mengetahui tinjauan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini masuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari wawancara informan para penyandang disabilitas dan sekunder yang diperoleh dari buku, dan Undang-Undang. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal. Sementara di tinjau dengan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah jelas jika terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengikat pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas. Kata Kunci: Pemenuhan hak anak, penyandang disabilitas, Undang-undang penyandang disabilitas
Co-Authors Ahsandy Ramadhan Suardi Ishaq Maulana Sudur M. Tosen Ninda dwi Anggraeni Nur Fadilah Dwi Winarni Rihdo, Maulana Satriya Pamungkas