Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Silalahi, Jonathan Agung
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perbandingan Hukum Usaha Jasa Titip: Perspektif Hukum Bisnis Indonesia dan Thailand Devi Panggabean, Azra Sri; Sumiati Bondar, Lista Ade; Tampubolon, Putri Melani; Silalahi, Jonathan Agung; Anggusti, Martono
Al - Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah Vol 9 No 2 (2024): Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/muamalat.v9i2.9894

Abstract

This study aims to analyze and compare the legal regulations governing consignment services between Indonesia and Thailand, particularly regarding licensing, consumer protection, and taxation. This research employs a normative juridical approach with a descriptive analytical method, utilizing primary data from the legal regulations of both countries, such as Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Indonesia and the Consumer Protection Act B.E. 2522 (1979) in Thailand, as well as secondary data from legal literature. The findings reveal that consignment service regulations in Indonesia are still minimal and fragmented, leading to legal uncertainty for business actors and consumers. In contrast, Thailand has more structured regulations that support consignment services in terms of business licensing and consumer protection. This study highlights the need for regulatory improvements in Indonesia to create a more conducive and harmonious business climate.
Efektifitas Fungsi Pencegahan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Melakukan Pencegahan Pelanggaran Pemilu Di Sumatera Utara Silalahi, Jonathan Agung; Siregar, Hisar
Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa Vol. 6 No. 1 (2025): Maret
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/villages.v6i1.233

Abstract

Pengawas pemilu adalah lembagayang bertanggung jawab untuk mengawasi, mempelajari, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan peraturan undang-undang. Untuk menjamin pemilihan umum yang adil, demokratis, umum, transparan, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu pada masing-masing tingkatan sudah mempunyai tanggung jawab penting. Tugas Bawaslu adalah mencegah pelanggaran selama pemilihan umum. Dalam hal politik uang selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak, divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat dibawa oleh Bawaslu. Namun, fakta yang berkembang di masyarakat adalah bahwa politik uang terus terjadi selama pemilihan kepala daerah . Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasikan efektivitas fungsi badan pengawas pemilihan umum dalam proses pemilihan di Provinsi Sumatera Utara serta untuk menentukan peran mereka dalam pencegahan dan penindakan politik uang uang yang berkaitan dengan pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menggambarkan atau mempelajari masalah hukum yang dihasilkan dari wawancara dan analisis literatur dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasilnya menunjukkan bahwa fungsi Bawaslu dalam pemilu dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 15/2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu juga harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengawasan pemilu dengan meningkatkan sumber daya manusia, faktor anggaran, dan faktor rekrutmen. Selain itu, mereka juga harus meningkatkan kinerjanya sebagai lembaga pengawasan pemilihan umum.
Co-Authors Anggusti, Martono Devi Panggabean, Azra Sri Hisar Siregar Sumiati Bondar, Lista Ade Tampubolon, Putri Melani